Wali Kota Siapkan Sanksi dan Penghargaan bagi OPD Berdasarkan Serapan Anggaran

MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya percepatan eksekusi anggaran pada awal tahun untuk menghindari keterlambatan program yang kerap berulang.

Hal itu ia sampaikan setelah agenda Forum Group Discussion (FDD) pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala perangkat daerah Kota Makassar, di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, perencanaan dan pola belanja daerah harus dirombak total agar penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal sejak awal bulan tahun anggaran berjalan.

"Kita mau cepat (penyerapan anggaran), maka kita butuh anggaran. Nah, ini ada anggarannya dan harus dipercepat. Inilah agar saya tidak mau lagi ada keterlambatan yang terjadi seperti ini di tahun depan," ujarnya.

Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menambahkan, kesiapan bahan dan dokumen yang besar harus segera ditindaklanjuti.

"Makanya di awal pokok tahun depan ini harus cepat dieksekusi di awal-awal bulan. Kan bahannya itu banyak sekali, dan itu persentasenya bisa mencapai 34% sampai di sana," tambah Munafri.

Appi menilai bahwa sertifikasi dari LKPP sangat krusial agar para pejabat memahami sistem secara utuh.

"Itu sebenarnya mandatori, harus, supaya apa? Mengerti sistemnya. Jadi kan, tidak semua keterlambatan ini karena proses-proses teknis. Ada juga hal-hal non-teknis," jelasnya kepada wartawan.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran, Munafri memastikan bahwa seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Padahal, sebenarnya ketakutan itu tidak pernah ada kalau kita menguasai apa yang menjadi knowledge dari sistem pengadaan barang khususnya saya," lanjut Munafri.

Wali Kota juga menyampaikan perlunya perubahan strategi agar program dapat segera dipercepat sejak awal perencanaan.

"Dengan cara yang sama, tentu meski hasilnya berbeda, ini kita harus dipercepat di depan. Perencanaannya ini harus dirubah. Sistem perencanaannya ini untuk mengeksekusi, kita akan membagi beberapa apa namanya, pola belanja yang harus kita lihat yang bisa tereksekusi di awal tahun," sebutnya.

Selain itu, Munafri akan menerapkan terkait pemberian sanksi dan penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyerapan belanja daerah ke depan.

"Itu akan saya jalankan (pemberian dam penghargaan sanksi) pasti! Pasti. Ya, sudah adil dong! Kalau saya sudah bekerja keras dengan serapan yang sangat maksimal, lalu si B santai-santai, tidak mau melakukan terus. Sama-sama kita punya TPP, itu beda," tutupnya.