Transaksi BBM Subsidi Tak Wajar, Pertamina Sulawesi Blokir 4.767 QR Code

MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memblokir 4.767 QR Code Subsidi Tepat yang terindikasi digunakan untuk transaksi pengisian BBM Subsidi secara berulang atau tidak wajar sepanjang Januari hingga 4 September 2026.

Pemblokiran tersebut menjadi bagian dari pengawasan penyaluran BBM Subsidi agar tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak. Pengawasan dilakukan melalui sistem digital sekaligus pemantauan langsung di lapangan bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Terbaru, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama tim gabungan melakukan monitoring dan pengecekan penyaluran BBM Subsidi di SPBU Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/9). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi lintas sektoral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU sekaligus memastikan penyaluran BBM Subsidi sesuai ketentuan.

Tim gabungan terdiri atas Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Satpol PP, Polda Sulsel, dan Dinas ESDM. Petugas melakukan pemantauan langsung di area SPBU, termasuk mengecek transaksi pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code Subsidi Tepat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan BBM Subsidi diterima masyarakat yang berhak sekaligus mencegah pola pengisian yang tidak sesuai ketentuan.

“Monitoring ini kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami juga melakukan pengecekan terhadap transaksi menggunakan QR Code untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi apabila terdapat pengisian yang berulang atau tidak wajar,” ujar Lilik.

Dalam monitoring tersebut, petugas memindai QR Code Subsidi Tepat milik pelanggan. Data transaksi kemudian digunakan untuk melihat riwayat pembelian sehingga pola transaksi yang tidak sesuai dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Menurut Lilik, pengawasan penyaluran BBM Subsidi akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama untuk merespons dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami terus memperkuat pengawasan, baik melalui sistem maupun pemantauan langsung di lapangan. Apabila ditemukan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai, tentunya akan kami lakukan pengecekan dan tindak lanjut sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan BBM Subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. “Upaya ini kami lakukan agar BBM Subsidi dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” tambah Lilik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran BBM Subsidi di wilayah Sulawesi Selatan.

Masyarakat juga diimbau melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Apabila menemukan kendala atau memiliki informasi terkait penyaluran BBM Subsidi, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.