RDP Perdana, Komisi B DPRD Makassar Kawal Kinerja Plt Direksi Baru PDAM

MAKASSAR - Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama jajaran Pelaksana Tugas (Plt) Direksi PDAM Kota Makassar yang baru, Selasa (28/4/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus penegasan komitmen dalam menuntaskan persoalan krisis air bersih, khususnya di wilayah utara Kota Makassar.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengatakan RDP ini digelar sebagai langkah percepatan program kerja setelah penetapan Plt Direksi PDAM Makassar yang baru.

"Hari ini kita sudah selesai RDP dengan PDAM Kota Makassar. Dalam hal ini sudah ada resmi Plt Direksi yang ada," jelasnya.

Ia menjelaskan, penunjukan direksi baru tersebut telah sesuai dengan regulasi dalam Permendagri. Menurutnya, pengisian jabatan dilakukan secara otomatis oleh Dewan Pengawas (Dewas) karena posisi direksi telah kosong dan masa perpanjangan Plt sebelumnya tidak dapat dilanjutkan.

"Pak Sekda (Andi Zulkifli Nanda) kan tidak mungkin jadi dirutnya di situ karena dia juga ketua Dewas. Nah, inilah dipilih orang tiga," sebutnya.

Ia juga menepis isu adanya intervensi pihak tertentu dalam pengisian jabatan tersebut.

"Pertama dulu saya clearkan bahwa direksi ini sesuai dengan Permendagri, jabatan direksi kosong sudah otomatis Dewas yang akan jadi direksi," tegasnya.

"Murni karena memang Permendagrinya ada. Karena direksi sudah Plt-nya dua kali tidak bisa diperpanjang, sudah otomatis ada PLT dari Dewas. Nah, Dewas-Dewas ya naik menjadi PLT direksi. Kebetulan PLT Dewas-Dewas ini adalah empat orang," tukasnya.

Sebagai tindak lanjut dari RDP, Komisi B DPRD Makassar dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah utara Kota Makassar guna memastikan komitmen direksi baru dalam menangani krisis air secara cepat.

"Banyak juga suara-suara yang masuk, banyak aspirasi yang masuk. Kami sekarang Ketua Komisi B dengan beserta dengan anggotanya berkomitmen mem-backup penuh direksi yang ada," ujarnya melalui WhatsApp.

Menurut Ismail, hasil RDP menghasilkan komitmen kuat bahwa seluruh persoalan distribusi air harus menjadi prioritas utama dan segera dituntaskan tanpa penundaan.

"Segala akan berjalan dengan baik, Komisi B ada di belakang kita untuk mengawasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari hasil RDP kemarin, komitmennya PDAM sendiri, direksi, dalam 6 bulan ini kan jabatan ini kan enam bulan," katanya.

Komisi B juga mendesak PDAM untuk tidak lagi hanya memberikan janji kepada masyarakat, terutama warga di wilayah utara yang selama ini paling terdampak krisis air bersih.

"Kebetulan kami di Komisi B ada lima anggota DPR di sini dari Utara Kota, jadi itu menjadi permasalahan besar kami di Komisi B," terang Ismail.

Selain itu, DPRD mulai mendalami keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan air bersih di wilayah utara kota. Jika dinilai tidak memberi manfaat nyata, kerja sama tersebut akan dievaluasi, bahkan bisa direvisi.

"Silakan panggil pihak ketiganya, nanti kita panggil sama-sama. Kalau memang tidak komitmen ingin ini pihak ketiganya, kita bikin adendum baru. Periksa dulu eh kerjasamanya seperti apa," paparnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak segan mengakhiri atau merevisi kontrak kerja sama jika terbukti tidak menguntungkan masyarakat.

"Bikin adendum baru saja kalau misalnya tidak selesaikan dengan baik. Kalau pihak ketiga itu Traya," tuturnya.