Pemkot Makassar Dorong PAUD Negeri jadi Pusat Pendidikan Lokal dan Ramah Iklim

JAKARTA - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali tampil di panggung nasional untuk membagikan praktik baik pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan anak usia dini.

Kali ini, Munafri yang akrab disapa Appi memaparkan inovasi Pemerintah Kota Makassar, dalam menggerakkan potensi lokal melalui pendekatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim.

Paparan tersebut disampaikan Appi sebagai pemateri dalam ARNEC Learning Forum 2026 bertema "From Knowledge to Collective Action: Strengthening Climate-Responsive and Well-Financed ECD Systems in Asia-Pacific" yang diselenggarakan Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC), di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).

Di hadapan peserta forum, Appi menegaskan bahwa investasi pada anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan fondasi strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan masa depan ekonomi daerah.

Menurutnya, pemerintah Kota memiliki tanggung jawab menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya tersebut harus dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia enam tahun, ketika perkembangan anak menjadi fondasi penting bagi kualitas manusia pada masa mendatang.

"Kami meyakini bahwa investasi pada pengasuhan dan pendidikan anak usia dini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk pembangunan manusia dan masa depan ekonomi Kota Makassar," demikian substansi paparan Appi.

Munafri Arifuddin alias Appi, Kepala Daerah dari Sulsel, menjadi salah satu pemateri dalam diskusi panel bertajuk Kepemimpinan Lokal dan Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Anak Usia Dini pada ARNEC Learning Forum 2026.

Dalam diskusi tersebut, Appi berbagi pengalaman bersama Wakil Gubernur Provinsi Siem Reap Kamboja, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Joel Lasam dari Sekretariat ARNEC Bumpa Tshering, Pejabat Pendidikan Distrik Paro Dzongkhag Bhutan, Mahmuda Akhter dari Jaringan Pengembangan Anak Usia Dini Bangladesh, serta Coleen Enajada dari Dinas Sosial dan Pembangunan Kesejahteraan Kota Talisay Filipina.

Forum ini menjadi ruang pertukaran pengalaman antarwilayah di kawasan Asia-Pasifik mengenai peran kepemimpinan lokal dan pelibatan masyarakat dalam memperkuat layanan pengembangan anak usia dini yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Di hadapan peserta internasional, Munafri yang juga orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, komitmen tersebut diterjemahkan melalui visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, dengan penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Salah satu praktik baik yang dipaparkan adalah penerapan tata kelola PAUD melalui kolaborasi lintas sektor.

Di mana, kata dia, pemerintah kota tidak hanya menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab Dinas Pendidikan, tetapi juga mengintegrasikan peran sektor kesehatan, perlindungan anak, kependudukan, sosial, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

"Pendekatan ini kami perkuat melalui keterlibatan Bunda PAUD dan kelompok kerjanya di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, bersama TP PKK, tenaga kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan," tuturnya.

Menurut Appi, pengembangan anak usia dini membutuhkan ekosistem yang saling terhubung, serta, pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi.

Selain itu, pengasuhan, perlindungan anak, dan lingkungan yang sehat harus berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh anak dan keluarga.

"Sepanjang 2025 hingga 2026, seluruh satuan PAUD di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar telah mendapatkan pendampingan PAUD-HI," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk memperkuat pelaksanaannya, Pemkot Makassar juga mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan PAUD serta para pemangku kepentingan.

"Dengan lebih dari 1.000 guru dan seluruh Bunda PAUD kecamatan serta kelurahan telah mengikuti pelatihan," sambung Ketua IKA FH Unhas itu.

Appi menambahkan, iĺnovasi lainnya adalah pengembangan PAUD negeri sebagai Local Education Centre atau pusat pendidikan lokal.

Melalui konsep ini, sekolah tidak hanya menjadi tempat anak belajar pada jam pendidikan formal, tetapi juga dikembangkan sebagai ruang interaksi sosial, pemberdayaan keluarga, dan pembelajaran bersama bagi masyarakat.

Ia menuturkan, Sekolah diharapkan menjadi tempat orang tua memperoleh pengetahuan tentang pengasuhan positif, masyarakat mengikuti kegiatan literasi dan pelatihan keterampilan, serta guru meningkatkan kapasitas profesionalnya.

Konsep tersebut sekaligus memperkuat fungsi sekolah sebagai jaring pengaman pendidikan agar anak-anak dari keluarga rentan, termasuk anak penyandang disabilitas, memperoleh akses layanan yang inklusif.

"Hingga 2026, Kota Makassar telah mengembangkan sejumlah PAUD negeri di berbagai kecamatan, antara lain Tamalate, Mariso, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala," jelas Appi.

Dalam paparannya, Appi juga menekankan pentingnya penganggaran daerah yang terukur dan terintegrasi.

Menurutnya, komitmen terhadap pembangunan anak usia dini harus tercermin dalam perencanaan dan alokasi anggaran, bukan berhenti pada dokumen kebijakan.

Di mana, pada 2025, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar mencapai sekitar Rp1,37 triliun. Secara khusus, program pengelolaan PAUD didukung anggaran lebih dari Rp30,5 miliar untuk menunjang sarana dan prasarana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, serta peningkatan kapasitas pendidik.

Lanjut Appi, Pemkot Makassar juga mengedepankan pemerataan akses dengan memprioritaskan dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Dalam skema yang dipaparkan, alokasi kuota ditetapkan sebesar 60 persen bagi anak kurang mampu dan 40 persen bagi warga lokal.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam paparan Wali Kota Appi adalah penguatan kesadaran perubahan iklim melalui pendidikan anak usia dini.

Pihak Pemkot Makassar mendorong pembiasaan perilaku ramah lingkungan melalui program urban farming, pojok hijau sekolah, pemilahan sampah, pembuatan biopori, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat.

Dikatakan, melalui pendekatan tersebut, sekolah tidak hanya menjadi ruang untuk mempelajari teori, tetapi juga laboratorium nyata bagi anak untuk mengenal dan menjaga lingkungan di sekitarnya.

Pemkot Makassar turut menaruh perhatian pada penguatan layanan pendidikan di wilayah kepulauan, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang ramah lingkungan dan dukungan tambahan bagi guru PAUD yang bertugas di wilayah tersebut.

Bagi Appi, pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan anak usia dini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah, termasuk tantangan lingkungan yang dihadapi setiap komunitas.

Melalui forum ARNEC Learning Forum 2026, Munafri membawa pesan bahwa keberhasilan pengembangan anak usia dini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kepemimpinan yang konsisten, tata kelola yang inovatif, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

Integrasi berbagai unsur tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan sekaligus memastikan setiap anak memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, investasi pada anak usia dini merupakan langkah jangka panjang untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, tangguh, inklusif, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

Hadir mendampingi Wali Kota Makassar di forum tersebut, Bunda PAUD Kota Makassar, yang juga Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman.