Forum Konsultasi Publik Tampung Aspirasi Rencana Pembangunan di Makassar

MAKASSAR - Bappeda bersama Pemerintah Kota Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal, terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, SKPD, dan perwakilan elemen masyarakat ini digelar di Karebosi Premier Hotel, Selasa (21/02/23).

Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pers, Telkom Gelar Pelatihan Jurnalistik di Makassar

Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir mewakili Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, melalui forum ini diharapkan aspirasi terkait rencana pembangunan dan isu strategis daerah perlu jadi perhatian bersama di 2024 mendatang. Ia juga mengimbau para Kepala Perangkat Daerah Kota Makassar bisa berperan penting dalam diskusi kali ini.

“Peran aktif kepala perangkat daerah Kota Makassar dalam RKPD ini diharapkan bisa berperan penting. Saran serta masukan menjadi hal penting dalam kegiatan ini,” tuturnya.

Dia juga menyebut, Makassar Recover yang digalakkan oleh Pemkot Makassar telah menumbuhkan perekonomian di Kota Makassar sejak terjadinya pandemi tahun lalu.

“Angka pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Makassar yang mencapai 5,5 persen pada 2022 kemarin,” ungkapnya.

Tak lupa, Yasir juga mengingatkan kepada para perangkat daerah agar bisa menyelesaikan proses administrasi untuk proyek strategis. Seperti pembangunan Makassar Government Centre, pembangunan Makassar Sport City Arena atau Macca, Sirkuit internasional, Inkubator Centre untuk lorong wisata.

“Saya ingin mengingatkan sejumlah perangkat daerah yang mengerjakan beberapa proyek strategis daerah agar bisa segera mempercepat proses administrasinya,” jelas Yasir.

Diketahui, sejumlah proyek strategis tersebut dibiayai dengan skema multi years sehingga, harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahun 2024 mendatang, dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan 2023. Ia pun mengajak agar bersama-sama menghadapi tahun ini dengan optimis, tetapi tetap waspada terkait kondisi yang saat ini banyak dilanda inflasi.

Baca Juga: Peringatan Dini BMKG, Siswa di Makassar Kembali Belajar Daring

“Mari kita bersama-sama menghadapi 2023 dengan optimis dan harus terus waspada terhadap kondisi dunia saat ini yang banyak dilanda inflasi,” harapnya.

Kegiatan ini juga membahas sejumlah isu strategis RKPD Kota Makassar, antara lain, peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, peningkatan imunitas kesehatan, peningkatan ekonomi yang kuat, kemacetan dan transfortasi umum, cadangan air baku, air bersih dan sanitasi, dan persampahan, serta ruang terbuka hijau

Plt Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar, Dr Ikhsan mengatakan, inti dari konsultasi publik ini adalah bagaimana pemerintah melihat kembali ke belakang baik itu usulan Musyawarah Perencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kecamatan untuk diteruskan kepada perangkat daerah.

Kata dia, jika dilihat dari data yang di dapatkan 17 Februari lalu, jumlah usulan Musrenbang perkecamatan terlihat usulan terbesar ada di Kecamatan Makassar sebesar 240 usulan. Dan yang terendah ada di Kecamatan Sangkarang.

Adapun jumlah usulan menggunakan dana kelurahan terendah masih sama berada di Kepulauan Sangkarang dan tertinggi Kecamatan Makassar. Usulan terbanyak di tunjukan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menggunakan dana sektoral sebesar 528 usulan.

"Sesuai tema percepatan pembangunan infrastruktur, jadi sangat cocok dengan tema. Selanjutnya, dilihat dari usulan Musrenbang tersebut untuk sektoral terbesar kedua adalah Dinas Perhubungan sebesar 177 usulan," jelasnya.

Baca Juga: Kembangkan SDM Pariwisata di Luwu Raya, Poltekpar Makassar Pusatkan Bimtek di Lutra

Lanjutnya, sedangkan usulan di DPRD Makassar dengan tujuan SKPD per 17 februari terbesar juga di Dinas PU sebesar 404 usulan dan selanjutnya dinas perhubungan.

Setelah konsultasi publik ini, Bappeda akan menyurat ke Wali Kota Makassar melalui Sekda untuk meminta rancangan awal ini segera ditetapkan dan menjadi pedoman perangkat daerah.

"Jadi, setalah ini Bappeda akan mengeluarkan surat edaran bahwa rancangan awal telah final untuk dipedomani dalam penyusunan RKPD Makassar 2024," bebernya.