Pj Ketua TP PKK Sulsel Ninuk Triyanti Zudan Kunjungi SMEP di Kota Makassar

Kamis, 08 Agu 2024 12:10
Pj Ketua TP PKK Sulsel Ninuk Triyanti Zudan Kunjungi SMEP di Kota Makassar
Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan, beserta tim Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) PKK Provinsi Sulsel melakukan kunjungan di Kantor TP PKK Makassar. Foto: Ist
Comment
Share
MAKASSAR - Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan, beserta tim Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) PKK Provinsi Sulsel melakukan kunjungan di Kantor TP PKK Kota Makassar, Rabu, (7/08/2024). Rombongan disambut langsung oleh Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail.

Di sana, Ninuk Triyanti juga meninjau gedung baru TP PKK Kota Makassar, yang juga menjadi Kantor Dekranasda Kota Makassar, dan Bunda PAUD Kota Makassar. Sekaligus melihat langsung sejumlah produk UMKM dari Kota Makassar, mulai dari kerajinan, pakaian, aksesoris, dan sebagainya.

"Kami mengucapkan selamat datang di kantor TP PKK Makassar, sekaligus di sini juga kantor Dekranasda, dan Bunda PAUD," tuturnya.

TP PKK Kota Makassar juga memaparkan, sejumlah program kerja yang telah dilakukan selama tahun 2023 dan 2024. Beberapa diantaranya program lorong PKK yang dijadikan sebagai Kampung PKK, Aplikasi Dasawisma. Sejumlah kegiatan juga dilakukan, diantaranya pelatihan rumah kemasan, pengajian, kajian islami, pelatihan pemasaran produk, sosialisasi pangan lokal, pemanfaatan limbah sandang, penanganan stunting rumah gizi, dan sebagainya.

Pj Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Ninuk Triyanti Zudan menyampaikan, bahwa salah satu tujuan kunjungan ini untuk melakukan silaturahmi dengan Tim Penggerak PKK Kota Makassar, serta PKK Kecamatan, dan Kelurahan. "Dengan silaturahmi ini akan memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi, sehingga dapat melancarkan semua program-program kerja yang dikolaborasikan.

Ninuk menyampaikan, kehadiran PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Ia pun mengapresiasi program lorong PKK yang diinisiasi oleh PKK Kota Makassar.

"Lorong PKK ini bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota, dan provinsi untuk bisa mendesain sebuah program kegiatan yang indikatornya jelas. Kita sebagai PKK menjadi mitra strategis, bagaimana menekan stunting, bisa menekan atau menghilangkan perkawinan anak, anak tidak sekolah, kemiskinan, inflasi," jelasnya.

Diharapkan, melalui SMEP ini akan menghadirkan pilot project dari kabupaten/kota yang bisa dilakukan berkesinambungan dan memberikan manfaat.
(GUS)
Berita Terkait
DPRD Sulsel Pastikan Gaji PPPK Sudah Diakomodasi dalam RPJMD 2025–2029
Sulsel
DPRD Sulsel Pastikan Gaji PPPK Sudah Diakomodasi dalam RPJMD 2025–2029
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Sulsel, Patarai Amir memastikan bahwa alokasi anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2025–2029 sudah diakomodasi.
Kamis, 24 Jul 2025 12:40
Harlah ke-27, PKB Sulsel Bedah Arah Pembangunan Pemerintah Provinsi 2025-2029
Sulsel
Harlah ke-27, PKB Sulsel Bedah Arah Pembangunan Pemerintah Provinsi 2025-2029
Hari Lahir atau Harlah ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sulawesi Selatan diisi dengan diskusi tematik membahas arah pembangunan Sulsel atau RPJMD tahun 2025-2029.
Sabtu, 19 Jul 2025 21:51
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Bedah Rumah Warga Kurang Mampu di Barru
News
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Bedah Rumah Warga Kurang Mampu di Barru
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan secara langsung bantuan bedah rumah kepada seorang warga lanjut usia, Mak Lebang, di Desa Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Jumat (18/7/2025).
Jum'at, 18 Jul 2025 16:07
Bus Trans Sulsel Layani Masyarakat Pagi-Malam, Gratis hingga Desember 2025
News
Bus Trans Sulsel Layani Masyarakat Pagi-Malam, Gratis hingga Desember 2025
Bus Trans Sulsel yang telah resmi beroperasi dan siap melayani masyarakat di wilayah Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 21.00 Wita.
Rabu, 16 Jul 2025 10:31
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Cabut Izin Pabrik Sawit yang Tak Patuhi Harga TBS
Komisi B menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait ketidakpatuhan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) terhadap penetapan harga tandan buah segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi (Pemprov). RDP berlangsung di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Senin (14/07/2025).
Senin, 14 Jul 2025 19:34
Berita Terbaru