Sulsel Ditarget Tanam Jagung di Lahan 10 Ribu Hektare

MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang terus didorong untuk melakukan swasembada pangan, bahkan tahun ini ditarget bisa menanam jangung untuk 10 ribu hektare.

Hal ini terungkap saat Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman yang dilaksanakan secara virtual, Senin, (13/01/2025). Prof Fadjry Djufry mengikuti rapat koordinasi tersebut dari Mapolda Sulsel, bersama Kapolda Irjen Pol Yudhiawan.

Baca Juga: Listrik PLN Mampu Tekan Biaya Operasional Petani Sulawesi hingga 75%

Prof Fadjry Djufry mengatakan, rapat ini adalah rapat tindak lanjut MoU antara Kapolri dengan Kementan terkait dengan ketahanan pangan. Nantinya, akan digerakkan seluruh bupati, wali kota, camat, dan kepala desa, dengan target satu juta hektare jagung. "Dan Sulsel ini untuk pertama ditarget sepuluh ribu hektare," ungkap Prof Fadjry Djufry.

"Nantinya kita akan launching di Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 Januari 2025 mendatang, dan semoga berhasil sehingga target-target yang diberikan selesai. Dan kita akan sukseskan program dari Bapak Presiden RI terkait dengan ketahanan pangan," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengawali mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 9 Desember 2024 lalu, yang mengingatkan agar dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Kemarin, saya dengan Bapak Kapolri berdiskusi tentang pencapaian swasembada pangan jagung di tahun 2025. Dalam diskusi dengan beliau, kita akan tanam perdana dan rencananya hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025," ucap Andi Amran.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah mengawal swasembada pangan secara umum, khususnya jagung. Dimana, ada beberapa volume pupuk subsidi yang diselewengkan dan pupuk palsu kami juga monitor itu yang berada di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya," ungkap Andi Amran.

Bersamaan dengan itu, lanjut Andi Amran, ia juga menemukan pupuk palsu, yang melibatkan 27 perusahaan dan 5 perusahaan seratus persen palsu. Hal ini mengakibatkan kerugian pada petani di seluruh Indonesia sekitar Rp3,2 triliun.

Baca Juga: Program READSI Sejahterakan 72.613 Rumah Tangga Petani di Indonesia

Ia juga menjelaskan, bahwa dalam Instruksi Presiden (Inpres) pada 3 Maret 2011, manakala terjadi iklim ekstrim, maka seluruh pihak yang terkait yakni kepolisian, Kemendagri, TNI, wajib ikut dalam mengambil peran di swasembada pangan.

"Saat ini terjadi El Nino, La Nina, dan itu membuat para petani menderita dengan El Nino yang begitu keras. Dan itu terjadi di seluruh belahan dunia, bukan saja di Indonesia," terangnya.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan menyampaikan, pihaknya akan mengikuti instruksi atau perintah karena program ini menyangkut kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

"Di kepolisian diunggulkan dalam bidang jagung dan itu harus berhasil. Ini akan menjadi asupan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah sehingga diharapkan tercapai Indonesia Emas 2045," jelasnya.