Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler
Senin, 20 Jan 2025 11:55
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program ini perlu dievaluasi.
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program tersebut perlu dievaluasi secara reguler.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, ia menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (19/01/2025).
Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan. Pemerintah dirasa perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan juni 2025 saja.
“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini, Komisi IX DPR RI pun siap untuk membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.
“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.
Diketahui, setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukann anggaran mencapai Rp 420 triliun.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, ia menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (19/01/2025).
Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan. Pemerintah dirasa perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan juni 2025 saja.
“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini, Komisi IX DPR RI pun siap untuk membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.
“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.
Diketahui, setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukann anggaran mencapai Rp 420 triliun.
(GUS)
Berita Terkait
News
Didampingi Sultan Tajang, AIA Tinjau Gudang Bulog Wajo, Pastikan Stok dan Kualitas Beras Aman
Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, melakukan kunjungan kerja ke Gudang Perum Bulog Cabang Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat (08/05/2026).
Minggu, 10 Mei 2026 14:33
Sulsel
Hari Kartini, Anggota DPR RI Meity Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran Jeneponto
Anggota DPR RI, Dr. Hj. Meity Rahmatia, mengunjungi ibu-ibu dan anak-anak korban kebakaran di Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Minggu (20/4/2026).
Selasa, 21 Apr 2026 12:11
News
RMS Hengkang ke PSI, Pengamat Soroti Status di DPR Masih Menggantung
Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah menilai, sikap NasDem yang belum menyampaikan surat resmi pemberhentian kepada pimpinan DPR menciptakan kesan keputusan politik yang tegas di ruang publik.
Selasa, 21 Apr 2026 11:43
News
Figur Tanpa Dinasti, Putri Dakka Justru Paling Kuat untuk PAW NasDem di DPR RI
Partai NasDem menghadapi dilema strategis dalam menentukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kursi DPR RI di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III, menyusul perpindahan Rusdi Masse ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Senin, 20 Apr 2026 10:40
News
Waka Komisi VI DPR RI Nurdin Halid Nilai BUMN Tambang Perkuat Hilirisasi dan Tata Kelola Mineral
Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya penguatan tata kelola sektor pertambangan, khususnya komoditas emas dan mineral strategis, agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rabu, 01 Apr 2026 19:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PT Satu Empat Lima Gugat Kasatker PJN III Sulsel soal Sanksi Blacklist PTUN Makassar
2
Penulisan Buku Internasional kerjasama UMI dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
3
Pemkot Makassar Lanjutkan Seleksi Direksi PDAM, Kemendagri Masuk Timsel
4
OJK Tingkatkan Strategi Anti-Scam Bersama Australia, Fokus Perlindungan Konsumen
5
Kajati Sulsel Puji Bupati Irwan Bachri Syam, Luwu Timur Jadi Contoh Kolaborasi Hukum dan Desa