Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler
Senin, 20 Jan 2025 11:55
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program ini perlu dievaluasi.
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program tersebut perlu dievaluasi secara reguler.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, ia menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (19/01/2025).
Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan. Pemerintah dirasa perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan juni 2025 saja.
“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini, Komisi IX DPR RI pun siap untuk membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.
“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.
Diketahui, setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukann anggaran mencapai Rp 420 triliun.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, ia menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (19/01/2025).
Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan. Pemerintah dirasa perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan juni 2025 saja.
“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini, Komisi IX DPR RI pun siap untuk membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.
“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.
Diketahui, setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukann anggaran mencapai Rp 420 triliun.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Ada di APBD 2025
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program pemerintah pusat, termasuk makan bergizi gratis untuk pelajar.
Rabu, 22 Jan 2025 11:15
News
Pinjol Capai Rp137 Triliun OJK Diimbau Lebih Aktif Edukasi Masyarakat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta agar bisa lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat, terkait dengan pinjaman online (Pinjol) yang saat ini mudah diakses.
Rabu, 22 Jan 2025 06:24
News
Peradi Ingin Bawa Kasus Pembunuhan Rudy S Gani ke DPR RI
Kasus pembunuhan pengacara Rudy S Gani belum menemui titik terang. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Makassar berencana membawa kasus ini ke DPR RI.
Minggu, 19 Jan 2025 18:17
News
Dana Zakat Diusul Bantu Program Makan Bergizi Gratis
Usulan penggunaan dana zakat untuk program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) buat anak sekolah menjadi polemik.
Kamis, 16 Jan 2025 22:49
News
Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
Rencana rasionalisasi atau perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Teramsuk diharapkan bisa membangun iklim bisnis yang lebih produktif.
Jum'at, 10 Jan 2025 10:05
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Takalar Tegaskan Penggunaan Nama Mohammad Firdaus Daeng Manye Tak Langgar Administrasi
2
Bantahan KPU Pangkep Soal Pelanggaran TSM yang Diajukan Amka-Amir di SIdang MK
3
KPU Kepulauan Selayar Pastikan Keaslian Ijazah Cabup Terpilih Natsir Ali
4
Pakar Hukum Unhas Sebut Gugatan Pemohon INIMI di MK Sulit Dilanjutkan
5
KPU Torut Sebut Tak Ada Kaitan dengan Tuduhan Penyalahgunaan PIP di Pilkada 2024
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
KPU Takalar Tegaskan Penggunaan Nama Mohammad Firdaus Daeng Manye Tak Langgar Administrasi
2
Bantahan KPU Pangkep Soal Pelanggaran TSM yang Diajukan Amka-Amir di SIdang MK
3
KPU Kepulauan Selayar Pastikan Keaslian Ijazah Cabup Terpilih Natsir Ali
4
Pakar Hukum Unhas Sebut Gugatan Pemohon INIMI di MK Sulit Dilanjutkan
5
KPU Torut Sebut Tak Ada Kaitan dengan Tuduhan Penyalahgunaan PIP di Pilkada 2024