Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler

Senin, 20 Jan 2025 11:55
Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program ini perlu dievaluasi.
Comment
Share
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program tersebut perlu dievaluasi secara reguler.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, ia menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025.

“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (19/01/2025).

Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan. Pemerintah dirasa perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan juni 2025 saja.

“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini, Komisi IX DPR RI pun siap untuk membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.

“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.

Diketahui, setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran untuk yang tersisa untuk program tersebut tinggal RP 71 triliun atau hanya cukup membiayai program hingga Juni 2025. Zulhas juga mengatakan untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukann anggaran mencapai Rp 420 triliun.
(GUS)
Berita Terkait
Anggota DPR RI Kamrussamad: Dana Desa Kekuatan Inti Entaskan Pengangguran
News
Anggota DPR RI Kamrussamad: Dana Desa Kekuatan Inti Entaskan Pengangguran
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar sosialisasi & Edukasi dengan tema "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" yang dilaksanakan di Hotel Fourpoint By Sheraton Kota Makassar pada Kamis, 17 April 2025.
Kamis, 17 Apr 2025 11:53
Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
News
Ashabul Kahfi Dorong Pembentukan TPF Independen Tangani Kasus Penyiksaan Mantan Pemain Sirkus
Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dialami sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).
Rabu, 16 Apr 2025 15:37
Kunker di Barru, TP Perintahkan Fraksi Golkar Kolaborasi dengan Pemkab Bangun Daerah
Sulsel
Kunker di Barru, TP Perintahkan Fraksi Golkar Kolaborasi dengan Pemkab Bangun Daerah
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe (TP) menggelar kunjungan kerja spesifik yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Barru di Rumah Jabatan Bupati Barru, Selasa 15 April 2015.
Selasa, 15 Apr 2025 21:04
Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kecam Pelecehan Seksual di Bandung dan Yogya
News
Anggota DPR RI Meity Rahmatia Kecam Pelecehan Seksual di Bandung dan Yogya
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia mengecam tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam dua peristiwa baru-baru ini. Anggota Komisi XIII ini meminta penegak hukum segera menangkap pelaku dan meng dengan hukuman berat.
Selasa, 15 Apr 2025 14:15
Anggota DPR RI Deng Ical Desak Penundaan Migrasi eSIM hingga BPDP Resmi Terbentuk
News
Anggota DPR RI Deng Ical Desak Penundaan Migrasi eSIM hingga BPDP Resmi Terbentuk
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal mendesak Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunda kebijakan migrasi kartu seluler fisik ke digital atau embedded subsscriber identity module (eSIM).
Selasa, 15 Apr 2025 08:33
Berita Terbaru