TP Terima Audiensi DPRD Parepare di Komisi II, Siap Perjuangkan Hak CPNS dan PPPK
Kamis, 13 Mar 2025 18:20
Anggota DPRD Kota Parepare bersama dengan BKPSDMD melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI. Foto: Istimewa
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare bersama dengan BKPSDMD melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI, membahas terkait edaran Menpan-RB dalam rangka pengangkatan CPNS dan CPPPK pada lingkup Pemerintah Kota Parepare.
Pertemuan tersebut dilakukan di Ruang Rapat 12.04 Gedung Nusantara 1 Kompleks Kantor DPR RI, Jakarta Kamis 13 Maret 2025.
Rombongan DPRD Kota Parepare dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, dan Wakil Ketua, Suyuti, serta Anggota Komisi I DPRD kota Parepare, Ahmad Ariadi, Zulfikar Zunnun, Apriani Jamaluddin, Kadarusman Mangusurusi, Asy'ari Abdullah, dan Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare Kamaluddin Kadir, selain itu turut pula Perwakilan BKPSDMD Kota Parepare.
Pertemuan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, bersama Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Parepare 2013-2023.
Kaharuddin Kadir, menyampaikan maksud kedatangannya di Komisi II DPR RI, adalah untuk menyalurkan aspirasi para Tenaga Honorer dan CPNS di Kota Parepare yang telah dinyatakan lulus CPNS dan CPPPK.
"Kami datang untuk berkonsultasi bersama dengan Komisi II terkait Surat Edaran Menpan-RB tentang pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilaksanakan serentak. Karena menurut kami di Kota Parepare, Pemerintah Kota sudah merampungkan berkas administrasi dan mengalokasikan anggaran untuk penggajian mereka," terangnya.
Kaharuddin Kadir mengatakan, saat ini Calon PPPK untuk Kota Parepare yang bersumber dari data base BKN, sebanyak 1032 orang dan telah memberikan pengabdian diberbagai sektor pelayanan publik di Kota Parepare. Semuanya telah dinyatakan lolos seleksi, telah melakukan pengisian DRH, serta memasuki tahapan pengusulan NIP.
"Mereka semua telah melalui tahapan perekrutan, ini termasuk pengisian DRH. Namun dengan adanya edaran Menpan-RB mereka semua merasa tidak nyaman.Inilah kemudian kami suarakan pada kesempatan ini," lanjutnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe mengungkapkan, kalau beberapa waktu ini dirinya kerap kali mendapatkan keluhan terkait Surat Edaran Menpan-RB tersebut. Namun ia memastikan, Komisi II akan melakukan evaluasi terkait Surat Edaran tersebut.
"Insyaa Allah kami bersama Pimpinan telah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap surat edaran tersebut, termasuk dalam waktu dekat kami sudah agendakan untuk melakukan RDP terkait hal itu agar bisa dilakukan pembaharuan, dan menemukan solusi terbai yang tidak merugikan semua pihak," ungkapnya.
Taufan menjelaskan, kalau dirinya sepakat jika kemudian ada Pemerintah Daerah yang dianggap siap melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK, maka segera melaksanakan pengangkatan. Sementara Pemerintah Daerah yang mungkin belum siap, baik dari sisi penganggaran atau kesiapan administrasi lainnya, maka bisa diberi waktu paling lambat Maret 2026 untuk bisa merampungkan itu semua.
"Saya fikir, kita memang harus cari formula yang tepat terkait Surat Edaran tersebut, kalau memang daerah sudah siap dan secara anggaran mereka mampu kenapa tidak kita berikan ruang untuk melakukan pengangkatan, jangan ditunda. Namun jika memang masih butuh waktu perbaikan, maka bisa kita berikan ruang maksimal hingga Maret 2026 untuk melakukan pengangkatan tersebut," tegasnya.
Dia juga berjanji akan meminta Menpan-RB agar tidak menetapkan waktu pelantikan serentak bagi CPNS dan PPPK, tapi memberikan tenggat waktu dalam proses pengangkatan hingga pada tahapan perekrutan ini.
"Kami menghormati keputusan serentak, namun tentu lebih adil jika dilakukan percepatan pengangkatan, karena ini tentang fungsi pelayanan publik, hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal," tutup Wali Kota Parepare dua periode ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengusulkan kepada Pemerintah agar pengangkatan CPNS dan PPPK yang ditunda dilakukan pengangkatan secara bertahap.
"Kenapa harus ditunda buat saja Pengangkatan secara bertahap," tegasnya.
Zulfikar menilai, Pemerintah harus segera memberikan ruang dan kepastian kepada mereka. Dimana nantinya ditegaskan jika batas akhir pengangkatan itu Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
Diapun menilai sebetulnya proses pengangkatan sudah bisa dilalui baik daerah maupun pusat dimana prosesnya telah selesai. Agar hal itu memberikan kepastian bagi mereka untuk bekerja.
Pertemuan tersebut dilakukan di Ruang Rapat 12.04 Gedung Nusantara 1 Kompleks Kantor DPR RI, Jakarta Kamis 13 Maret 2025.
Rombongan DPRD Kota Parepare dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, dan Wakil Ketua, Suyuti, serta Anggota Komisi I DPRD kota Parepare, Ahmad Ariadi, Zulfikar Zunnun, Apriani Jamaluddin, Kadarusman Mangusurusi, Asy'ari Abdullah, dan Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare Kamaluddin Kadir, selain itu turut pula Perwakilan BKPSDMD Kota Parepare.
Pertemuan ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, bersama Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Parepare 2013-2023.
Kaharuddin Kadir, menyampaikan maksud kedatangannya di Komisi II DPR RI, adalah untuk menyalurkan aspirasi para Tenaga Honorer dan CPNS di Kota Parepare yang telah dinyatakan lulus CPNS dan CPPPK.
"Kami datang untuk berkonsultasi bersama dengan Komisi II terkait Surat Edaran Menpan-RB tentang pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilaksanakan serentak. Karena menurut kami di Kota Parepare, Pemerintah Kota sudah merampungkan berkas administrasi dan mengalokasikan anggaran untuk penggajian mereka," terangnya.
Kaharuddin Kadir mengatakan, saat ini Calon PPPK untuk Kota Parepare yang bersumber dari data base BKN, sebanyak 1032 orang dan telah memberikan pengabdian diberbagai sektor pelayanan publik di Kota Parepare. Semuanya telah dinyatakan lolos seleksi, telah melakukan pengisian DRH, serta memasuki tahapan pengusulan NIP.
"Mereka semua telah melalui tahapan perekrutan, ini termasuk pengisian DRH. Namun dengan adanya edaran Menpan-RB mereka semua merasa tidak nyaman.Inilah kemudian kami suarakan pada kesempatan ini," lanjutnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe mengungkapkan, kalau beberapa waktu ini dirinya kerap kali mendapatkan keluhan terkait Surat Edaran Menpan-RB tersebut. Namun ia memastikan, Komisi II akan melakukan evaluasi terkait Surat Edaran tersebut.
"Insyaa Allah kami bersama Pimpinan telah berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap surat edaran tersebut, termasuk dalam waktu dekat kami sudah agendakan untuk melakukan RDP terkait hal itu agar bisa dilakukan pembaharuan, dan menemukan solusi terbai yang tidak merugikan semua pihak," ungkapnya.
Taufan menjelaskan, kalau dirinya sepakat jika kemudian ada Pemerintah Daerah yang dianggap siap melakukan pengangkatan CPNS dan PPPK, maka segera melaksanakan pengangkatan. Sementara Pemerintah Daerah yang mungkin belum siap, baik dari sisi penganggaran atau kesiapan administrasi lainnya, maka bisa diberi waktu paling lambat Maret 2026 untuk bisa merampungkan itu semua.
"Saya fikir, kita memang harus cari formula yang tepat terkait Surat Edaran tersebut, kalau memang daerah sudah siap dan secara anggaran mereka mampu kenapa tidak kita berikan ruang untuk melakukan pengangkatan, jangan ditunda. Namun jika memang masih butuh waktu perbaikan, maka bisa kita berikan ruang maksimal hingga Maret 2026 untuk melakukan pengangkatan tersebut," tegasnya.
Dia juga berjanji akan meminta Menpan-RB agar tidak menetapkan waktu pelantikan serentak bagi CPNS dan PPPK, tapi memberikan tenggat waktu dalam proses pengangkatan hingga pada tahapan perekrutan ini.
"Kami menghormati keputusan serentak, namun tentu lebih adil jika dilakukan percepatan pengangkatan, karena ini tentang fungsi pelayanan publik, hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal," tutup Wali Kota Parepare dua periode ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengusulkan kepada Pemerintah agar pengangkatan CPNS dan PPPK yang ditunda dilakukan pengangkatan secara bertahap.
"Kenapa harus ditunda buat saja Pengangkatan secara bertahap," tegasnya.
Zulfikar menilai, Pemerintah harus segera memberikan ruang dan kepastian kepada mereka. Dimana nantinya ditegaskan jika batas akhir pengangkatan itu Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
Diapun menilai sebetulnya proses pengangkatan sudah bisa dilalui baik daerah maupun pusat dimana prosesnya telah selesai. Agar hal itu memberikan kepastian bagi mereka untuk bekerja.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Anwar Purnomo Apresiasi Rencana Pusat Alihkan Status PPPK ke Penuh Waktu
Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyambut positif wacana kebijakan pemerintah pusat yang akan mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Kamis, 19 Nov 2026 17:01
News
Masmindo Apresiasi Komisi III DPR RI, Dukung Penyelesaian Lahan Rante Balla
Masmindo menyatakan siap mendukung proses penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, menyusul rekomendasi Komisi III DPR RI dalam rapat di Jakarta, Rabu (11/11/2026) lalu.
Sabtu, 14 Nov 2026 15:55
News
Komisi III DPR Minta Akses Masmindo Dijamin, Klaim Lahan Rante Balla Diverifikasi
Komisi III DPR RI meminta Polda Sulawesi Selatan dan Bupati Luwu menjamin keamanan serta kelancaran akses publik dan kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area (Masmindo).
Kamis, 12 Nov 2026 09:13
News
Pemkab Maros Minta Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu
Wacana perubahan status 4.520 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
Selasa, 10 Nov 2026 11:37
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
2
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
3
Telkomsel Ajak 110 Mitra SRC Makassar Perluas Peluang Usaha Lewat Digitalisasi
4
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
5
BRI Pimpin Enam Klaster Penanganan Bencana BUMN
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
2
Daftar Lengkap 31 Pejabat Pemkot Makassar yang Dilantik Hari Ini
3
Telkomsel Ajak 110 Mitra SRC Makassar Perluas Peluang Usaha Lewat Digitalisasi
4
UMI Perkuat Literasi Spiritual Pelajar melalui Zikir dan Doa Jelang Ujian Sekolah
5
BRI Pimpin Enam Klaster Penanganan Bencana BUMN