Diduga Paksa Korban Pelecehan Berdamai, Kanit PPA Polrestabes Makassar Dicopot

MAKASSAR - Dugaan pemaksaan yang dilakukan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar, Iptu HN, terhadap korban kasus pelecehan untuk berdamai dengan pelaku, berujung sanksi pencopotan.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana memastikan Iptu HN telah dicopot dari jabatannya sebagai Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar.

"Yang bersangkutan (Iptu HN) sudah dicopot dari jabatannya melalui (Telegram) TR yang saya tanda tangani sehari setelah berita pertama keluar," ujar Arya kepada wartawan, Rabu (19/03/2025).

Ia menjelaskan bahwa kasus yang dialami korban berinisial AN (16) masih dalam tahap penyelidikan oleh Propam Polrestabes Makassar. Meski begitu, karena sudah ada indikasi pelanggaran kode etik dilakukan Iptu HN, maka sanksi pencopotan dijatuhkan.

"Ada dugaan tindakan yang melanggar kode etik dalam rangka perdamaian pelapor dan terlapor. Namun belum ada uang yang dikeluarkan baik oleh korban maupun pelaku," jelasnya.

Arya memastikan bahwa kasus ini akan ditangani secara tegas dan transparan. "Pemeriksaan yang bersangkutan akan dilanjutkan sampai tuntas," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang oknum polisi berinisial Iptu HN yang menjabat Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar diduga memaksa korban pelecehan seksual untuk berdamai dengan pelaku.

Dugaan tersebut muncul setelah beredarnya video pengakuan orang tua korban yang mengatakan anaknya telah diminta berdamai dengan pelaku oleh oknum polisi tersebut.

Korban sendiri, perempuan berinisial AN (16) saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian itu. Dirinya bahkan mengungkapkan jika Iptu HN menawarkan iming-imingan uang damai sebesar Rp10 juta.

"Saya disuruh berdamai dengan pelaku. Terus dia (Iptu HN) menawarkan kalau dia mau mintakan uang Rp10 juta ke pelaku, baru katanya nanti dibagi dua," ungkap AN.