Waka Komisi VI Nurdin Halid Sidak ke Pasar Pabaeng-baeng Makassar

Sabtu, 29 Mar 2025 16:46
Waka Komisi VI Nurdin Halid Sidak ke Pasar Pabaeng-baeng Makassar
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Sulawesi Selatan dalam rangka reses dan pengawasan harga pangan. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Sulawesi Selatan dalam rangka reses dan pengawasan harga pangan.

Ia meninjau langsung perkembangan harga sembilan bahan pokok, dengan fokus utama pada minyak goreng, beras, dan gula pasir.

"Sesuai aturan, mulai 26 Maret 2025, kami diwajibkan melakukan kunjungan kerja ke daerah. Saya sengaja turun langsung ke pasar untuk memastikan harga-harga terkendali dan masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok,” ujar Nurdin Halid, kepada awak media di Pasar Pabaeng-baeng Makassar, Sabtu (29/3/2025).

Kunjungan ini mencakup pasar-pasar di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, sebelum akhirnya tiba di Makassar. Dari hasil sidak, ia menyatakan bahwa harga bahan pangan di wilayah tersebut masih dalam batas normal dan tidak ada lonjakan signifikan.

“Alhamdulillah, harga di daerah yang saya kunjungi cukup stabil. Ini menunjukkan bahwa pedagang patuh terhadap aturan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ini kabar baik bagi masyarakat karena tidak ada kenaikan yang memberatkan,” ungkapnya.

Nurdin Halid juga menyoroti pengawasan ketat dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, terutama terhadap minyak goreng kemasan. Ia menegaskan pentingnya memastikan tidak ada pengurangan isi yang tidak sesuai dengan takaran di label.

Dalam tinjauannya, ia memastikan harga minyak goreng tetap terkendali. “Harga eceran tertinggi (HET) masih di angka Rp15.500 per liter. Tidak ada pedagang yang menjual di atas harga tersebut, dan ini menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku,” jelasnya.

Selain minyak goreng, harga beras dan telur juga relatif stabil. Namun, cabai mengalami sedikit kenaikan akibat meningkatnya permintaan.

“Masyarakat kita suka makanan pedas, jadi permintaan cabai tinggi, dan itu sedikit memengaruhi harga,” tambahnya.

Nurdin Halid menegaskan bahwa pemantauan harga pangan akan terus dilakukan untuk mencegah spekulasi pasar yang merugikan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan pedagang tetap terjaga agar harga-harga tetap terkendali.

Dengan kondisi pasar yang relatif stabil, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap kemungkinan lonjakan harga jelang hari-hari besar, di mana permintaan cenderung meningkat.

Turut mendampingi Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ahmadi Akil serta politisi Golkar Sulsel Irwan Muin.
(UMI)
Berita Terkait
DPR RI dan BKKBN Sosialisasi Perencanaan Keluarga Berkualitas di Makassar
Sulsel
DPR RI dan BKKBN Sosialisasi Perencanaan Keluarga Berkualitas di Makassar
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) bersama BKKBN menggelar sosialisasi bertajuk "Fasilitas Teknis Program Bangga Kencana"
Selasa, 13 Mei 2025 11:34
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
News
Revisi UU Antimonopoli Masuk Prolegnas Prioritas 2025, KPPU Apresiasi DPR RI
KPPU RI mengapresiasi DPR RI terkait inisiatif memasukkan revisi UU antimonopoli dalam prolegnas prioritas. Langkah itu bentuk dukungan memberantas monopoli.
Kamis, 08 Mei 2025 16:13
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
News
Data Kemiskinan di Indonesia Harus Jadi Evaluasii Serius
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti ketimpangan tajam, antara data resmi yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan laporan World Bank terkait tingkat kemiskinan di Indonesia.
Rabu, 07 Mei 2025 10:45
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
News
Jelang PSU Palopo, TP Ingatkan Persiapan Matang, Hindari Kesalahan Berulang
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Selasa, 06 Mei 2025 17:11
Rudi Sebut Rumusan Ketentuan Pidana yang Tidak Jelas Hambat Pemberantasan Narkoba
News
Rudi Sebut Rumusan Ketentuan Pidana yang Tidak Jelas Hambat Pemberantasan Narkoba
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, menyoroti sejumlah hambatan dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya terkait regulasi dan ketentuan pidana dalam kasus narkotika.
Senin, 05 Mei 2025 22:04
Berita Terbaru