Kemenkum Sulsel Perkuat Sinergi Pembinaan Hukum dengan Pemkab Bantaeng
Kamis, 10 Apr 2025 14:48
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menerima kunjungan Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menerima kunjungan Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin, di ruang kerjanya pada Kamis pagi (10/4).
Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam bidang pelayanan dan pembinaan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menyampaikan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah berada dalam proses transisi kelembagaan menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan fokus pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Kakanwil juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemkab Bantaeng dan Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menekankan pentingnya dilakukan percepatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai fondasi kolaborasi untuk mendukung berbagai program hukum yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Menambahkan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), Heny Widyawaty, menyoroti pentingnya pembinaan hukum di daerah. Ia menyampaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan dan mengajak Pemkab Bantaeng untuk mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa. “Hal ini sejalan dengan program nasional Desa Sadar Hukum,” ujarnya.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat melalui kerja sama lintas sektor. Diharapkan, ke depan akan terjalin lebih banyak kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kemenkum baik dibidang Hukum maupun dibidang lainnya seperti KI dan AHU.
Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin, menyambut baik ajakan kerja sama tersebut dan menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program hukum yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap kolaborasi ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut ditutup dengan semangat kolaboratif antara kedua belah pihak. Pertemuan ini menjadi penanda komitmen bersama dalam membangun budaya hukum yang kuat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng.
Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Kanwil Kemenkum Sulsel dalam bidang pelayanan dan pembinaan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menyampaikan bahwa Kementerian Hukum saat ini tengah berada dalam proses transisi kelembagaan menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan fokus pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Kakanwil juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara Pemkab Bantaeng dan Kanwil Kemenkum Sulsel. Ia menekankan pentingnya dilakukan percepatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai fondasi kolaborasi untuk mendukung berbagai program hukum yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Menambahkan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), Heny Widyawaty, menyoroti pentingnya pembinaan hukum di daerah. Ia menyampaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan dan mengajak Pemkab Bantaeng untuk mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa. “Hal ini sejalan dengan program nasional Desa Sadar Hukum,” ujarnya.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat melalui kerja sama lintas sektor. Diharapkan, ke depan akan terjalin lebih banyak kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kemenkum baik dibidang Hukum maupun dibidang lainnya seperti KI dan AHU.
Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin, menyambut baik ajakan kerja sama tersebut dan menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program hukum yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap kolaborasi ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab tersebut ditutup dengan semangat kolaboratif antara kedua belah pihak. Pertemuan ini menjadi penanda komitmen bersama dalam membangun budaya hukum yang kuat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Raih Nilai Sempurna dalam Rapat Verifikasi Kinerja Program KI Triwulan II
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) meraih penilaian 100 dalam Penilaian Verifikasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) Triwulan II
Kamis, 02 Jul 2026 15:49
News
Optimalisasi Komunikasi Publik Media Sosial Melalui Pembinaan Teknis Kehumasan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Pembinaan Teknis Kehumasan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama (Hukerma) Kementerian Hukum
Rabu, 01 Jul 2026 21:10
News
Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Wujud Sinergi Pelayanan Hukum di Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Upacara Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Mapolda Sulsel), Rabu (1/7/2026).
Rabu, 01 Jul 2026 18:24
Sulsel
Perkuat Layanan Perseroan Perorangan dan Dorong Pelindungan KI di Palopo
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan hukum bagi pelaku usaha.
Selasa, 30 Jun 2026 23:19
Sulsel
Dorong Inventarisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Luwu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap produk hukum daerah
Selasa, 30 Jun 2026 20:16
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Suka Duka Mutmainnah, Mahasiswi Unhas yang Jadi Garda Terdepan Sensus BPS
2
Dilema Dakwah Digital: Viral di TikTok Saja Tak Cukup Menjaga Iman Gen Z
3
Aston Makassar Hadirkan Sensasi Japanese Street Food Lewat '60 Seconds to Tokyo'
4
Semen Tonasa Uji Kesiapsiagaan Lewat Simulasi Kecelakaan Kerja
5
Optimalisasi Komunikasi Publik Media Sosial Melalui Pembinaan Teknis Kehumasan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Suka Duka Mutmainnah, Mahasiswi Unhas yang Jadi Garda Terdepan Sensus BPS
2
Dilema Dakwah Digital: Viral di TikTok Saja Tak Cukup Menjaga Iman Gen Z
3
Aston Makassar Hadirkan Sensasi Japanese Street Food Lewat '60 Seconds to Tokyo'
4
Semen Tonasa Uji Kesiapsiagaan Lewat Simulasi Kecelakaan Kerja
5
Optimalisasi Komunikasi Publik Media Sosial Melalui Pembinaan Teknis Kehumasan