Hilal Awal Zulhijjah Penuhi Kriteria Rukyat di Sejumlah Wilayah Indonesia
Selasa, 27 Mei 2025 21:06
Anggota Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, menyampaikan bahwa posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1446 H atau bertepatan dengan 27 Mei 2025 M telah memenuhi kriteria.
JAKARTA - Anggota Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, menyampaikan bahwa posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1446 H atau bertepatan dengan 27 Mei 2025 M telah memenuhi kriteria rukyat di beberapa wilayah Indonesia.
Hal ini diungkapkan dalam seminar penentuan awal bulan yang mengawali Sidang Isbat Awal Zulhijah 1446 H di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
“Berdasarkan kriteria MABIMS (3-6,4), tanggal 29 Zulqa’dah 1446 H/27 Mei 2025 M, posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan elongasi minimum 6,4°. Sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1446 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Rabu Kliwon, tanggal 28 Mei 2025 M. Oleh karenanya menjelang awal Zulhijah 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal dapat dirukyat,” ujar Cecep, Selasa (27/5/2025).
Cecep menjelaskan bahwa penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia selalu menggunakan metode kombinasi antara hisab dan rukyat. “Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia menggunakan metoda rukyat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab. Ini menjadi ciri khas penetapan kalender hijriyah nasional,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa hisab digunakan untuk memetakan kemungkinan visibilitas hilal, sementara rukyat berfungsi sebagai penguatan empirik dalam pengambilan keputusan. “Metode hisab menjadi panduan awal, namun pengamatan hilal di lapangan tetap menentukan. Dengan sistem ini, keputusan pemerintah tidak hanya berbasis teori, tapi juga empirik. Ini sudah menjadi tradisi penetapan awal bulan di Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Cecep memaparkan hasil hisab yang menunjukkan tinggi hilal dan elongasi di seluruh wilayah Indonesia berada dalam rentang yang signifikan. “Pada hari rukyat tanggal 27 Mei 2025 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara 0° 44’ 09” (0,749°) sampai 3° 12’ 17” (3,20°), dan elongasi antara 5° 50’ 38” (5,84°) sampai 7° 06’ 16” (7,10°). Data ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah telah memenuhi ambang batas visibilitas,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa meskipun secara hisab kriteria telah terpenuhi, keputusan resmi tetap menunggu hasil laporan rukyat dari lapangan. “Oleh karenanya menjelang awal Zulhijah 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal dapat dirukyat. Hal ini menjadi kunci pengambilan keputusan dalam Sidang Isbat,” imbuhnya.
Dengan terpenuhinya syarat visibilitas hilal di sejumlah wilayah, Cecep menyatakan optimisme bahwa awal Zulhijjah 1446 H akan dapat ditetapkan dengan dasar ilmiah yang kuat dan potensi keseragaman yang tinggi. “Data hisab menunjukkan kesiapan. Lokasi seperti Aceh menjadi contoh. Tinggal menunggu konfirmasi dari rukyat di lapangan,” pungkasnya.
Hal ini diungkapkan dalam seminar penentuan awal bulan yang mengawali Sidang Isbat Awal Zulhijah 1446 H di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
“Berdasarkan kriteria MABIMS (3-6,4), tanggal 29 Zulqa’dah 1446 H/27 Mei 2025 M, posisi hilal di wilayah NKRI ada yang telah memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan elongasi minimum 6,4°. Sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1446 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Rabu Kliwon, tanggal 28 Mei 2025 M. Oleh karenanya menjelang awal Zulhijah 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal dapat dirukyat,” ujar Cecep, Selasa (27/5/2025).
Cecep menjelaskan bahwa penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia selalu menggunakan metode kombinasi antara hisab dan rukyat. “Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Indonesia menggunakan metoda rukyat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab. Ini menjadi ciri khas penetapan kalender hijriyah nasional,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa hisab digunakan untuk memetakan kemungkinan visibilitas hilal, sementara rukyat berfungsi sebagai penguatan empirik dalam pengambilan keputusan. “Metode hisab menjadi panduan awal, namun pengamatan hilal di lapangan tetap menentukan. Dengan sistem ini, keputusan pemerintah tidak hanya berbasis teori, tapi juga empirik. Ini sudah menjadi tradisi penetapan awal bulan di Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Cecep memaparkan hasil hisab yang menunjukkan tinggi hilal dan elongasi di seluruh wilayah Indonesia berada dalam rentang yang signifikan. “Pada hari rukyat tanggal 27 Mei 2025 M, tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara 0° 44’ 09” (0,749°) sampai 3° 12’ 17” (3,20°), dan elongasi antara 5° 50’ 38” (5,84°) sampai 7° 06’ 16” (7,10°). Data ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah telah memenuhi ambang batas visibilitas,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa meskipun secara hisab kriteria telah terpenuhi, keputusan resmi tetap menunggu hasil laporan rukyat dari lapangan. “Oleh karenanya menjelang awal Zulhijah 1446 H pada hari rukyat di daerah yang telah memenuhi imkan rukyat ini secara teoritis memungkinkan hilal dapat dirukyat. Hal ini menjadi kunci pengambilan keputusan dalam Sidang Isbat,” imbuhnya.
Dengan terpenuhinya syarat visibilitas hilal di sejumlah wilayah, Cecep menyatakan optimisme bahwa awal Zulhijjah 1446 H akan dapat ditetapkan dengan dasar ilmiah yang kuat dan potensi keseragaman yang tinggi. “Data hisab menunjukkan kesiapan. Lokasi seperti Aceh menjadi contoh. Tinggal menunggu konfirmasi dari rukyat di lapangan,” pungkasnya.
(GUS)
Berita Terkait
News
Safari Ramadan, Tenaga Ahli Menag Tekankan Layanan Keagamaan Berdampak Nyata
Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Bunyamin M Yapid, memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan melalui kegiatan Road Show Safari Ramadan di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan penguatan program Kementerian Agama yang langsung menyentuh masyarakat
Sabtu, 28 Feb 2026 14:46
News
Kemenag Target BOP RA dan BOS Madrasah Swasta Rp4,5 Triliun Cair Sebelum Lebaran
Kementerian Agama menargetkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahap I Tahun Anggaran 2026 sudah masuk ke rekening penerima sebelum lebaran.
Rabu, 25 Feb 2026 10:46
News
Prof Nasaruddin Umar Gunakan Jet Pribadi OSO ke Takalar, LKBH: Jauh dari Unsur Gratifikasi
Kunjungan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pesawat jet pribadi milik tokoh nasional Oesman Sapta Odang (OSO), menuai beragam respons di media sosial.
Minggu, 22 Feb 2026 23:17
News
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026
Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H/2026 M jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini didasarkan pada hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 H yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Selasa, 17 Feb 2026 21:53
Makassar City
Observatorium Unismuh Makassar Jadi Titik Pemantauan Hilal
Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi lokasi utama pemantauan hilal Ramadan 1447 Hijriah di Sulawesi Selatan. Kegiatan rukyatul ini diselenggarakan Kementerian Agama.
Selasa, 17 Feb 2026 16:26
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara
5
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara
5
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA