Waketum Golkar Sebut Musda Sulsel Bukan Ajang Kuasai Partai, Tapi Momentum Kebangkitan

MAKASSAR - Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Sulsel tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Beringin sebagai lumbung suara di kawasan timur Indonesia.

Menurut Idrus, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memahami betul konstelasi politik di wilayah timur. Termasuk Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi basis kuat partai berlambang pohon beringin tersebut.

Namun, ia mengakui adanya degradasi eksistensi dan elektabilitas Golkar dalam beberapa tahun terakhir di provinsi tersebut.

"Ketua Umum (Pak Bahlil) ingin agar menjadikan Musda 2025 sebagai momentum kebangkitan kembali Golkar di Sulawesi Selatan. Targetnya jelas, menjadikan Sulsel kembali sebagai lumbung beringin," kata Idrus Marham di Makassar pada Sabtu (07/06/2025).

Mantan Sekjen Partai Golkar itu menekankan, bahwa Musda kali ini tidak boleh dijadikan ajang perebutan kekuasaan antar gerbong. Tetapi harus mengedepankan kader-kader yang memiliki prestasi politik, daya juang tinggi, serta kemampuan konsolidasi internal.

Idrus menyoroti pentingnya memilih figur pemersatu, bukan tokoh kontroversial atau yang hanya mewakili kelompok tertentu.

"Prestasi menjadi tolok ukur. Yang dibutuhkan adalah kader yang bisa menyatukan, bukan memecah. Tidak boleh lagi ada gerbong-gerbongan yang saling menjegal," tegasnya.

Ia berharap Musda 2025 mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki semangat patriotisme dan nasionalisme tinggi, serta mendahulukan kepentingan partai dan daerah di atas kepentingan pribadi.

Terkait isu disharmoni internal, Idrus menyatakan bahwa selama ini ada kecenderungan paradigma "menguasai Golkar" ketimbang membesarkannya. Ketua Umum Golkar, telah menginstruksikan perubahan paradigma itu ke arah yang lebih kolektif dan inklusif.

"Kalau paradigma-nya menguasai, maka yang dianggap menghambat akan diamputasi. Itu tidak boleh terjadi lagi. Golkar bukan milik satu keluarga atau individu, ini milik rakyat. Semua punya peluang yang sama," tandasnya.

Soal wacana diskresi calon Ketua DPD, Idrus menyatakan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum melalui mekanisme partai yang sah. Ia juga menegaskan, tidak boleh ada pihak-pihak yang mengatasnamakan DPP untuk mengarahkan dukungan secara sepihak.

"Yang penting adalah fakta prestasi. Bukan opini, bukan rekayasa. Banyak yang merasa hebat tapi tidak punya bukti. Kita tidak boleh tertipu oleh kemasan, yang dilihat adalah isi," tandas Idrus.