Komitmen Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK untuk Layanan AHU yang Lebih Baik

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal menegaskan komitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Sulawesi Selatan.

Komitmen ini disampaikan Andi Basmal saat Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Efektivitas Pelayanan Fungsi Direktorat Jenderal AHU yang dilaksanakan BPK di Kanwil Kemenkum Sulsel, Kamis (7/8/2025).

"Kami menyambut baik pemeriksaan ini sebagai momentum perbaikan berkelanjutan layanan publik di bidang AHU," kata Andi Basmal dalam sambutannya.

"Pemeriksaan ini kami jadikan sarana evaluasi kinerja agar pelayanan semakin adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat."

Kepala Kanwil juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta percepatan transformasi digital di tingkat wilayah. Menurutnya, sistem digital harus benar-benar mendukung seluruh proses pelayanan.

"Transformasi digital ini harus dipastikan berjalan efektif di wilayah. Ini kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat," tegasnya.

Ketua Sub Tim Pemeriksa BPK, Herlambang Ajikusuma, menyampaikan beberapa hal penting dari hasil pemeriksaan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem pelaporan notaris yang dinilai belum optimal.

"Peran notaris sangat vital dalam pelaksanaan tugas AHU, namun belum ditunjang sistem pelaporan yang memadai," jelasnya. "Kami akan mendiskusikan ini dengan pusat untuk mendorong pengembangan aplikasi yang terintegrasi dan aman."

Kakanwil Kemenkum Sulsel menyatakan kesiapan penuh menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan. Kantor wilayah juga siap berkolaborasi dalam pengembangan sistem yang lebih baik.

Andi Basmal juga mengapresiasi profesionalitas dan kolaborasi Tim Pemeriksa BPK selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Bidang AHU Muh. Tahir, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, serta tim teknis terkait dan tim pemeriksa BPK.