77 Tahun 'Ksatria Langit' TNI AU Menjaga Kedaulatan NKRI di Ruang Udara

MAKASSAR - "Kepakkan Sayapmu dan Terbang Menjaga Langit Dirgantara, TNI AU Akan Menjadi Kebanggaan Indonesia," isi pesan khusus yang dituliskan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, saat meninjau Skuadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pengujung tahun lalu.

Pesan khusus nan mendalam itu ditujukan bagi para penerbang TNI AU. Pesan serupa diiringi apresiasi atas kontribusi para 'ksatria langit' kepada bangsa dan negara kembali disampaikan oleh Wapres Ma'ruf saat HUT ke-77 TNI pada 9 April 2023. Seperti semboyan Swa Bhuwana Paksa, TNI AU disebutnya sebagai Sayap Tanah Air Indonesia.

Wapres Ma’ruf mengungkapkan TNI AU memiliki peran besar dan strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di ruang udara. Selama lebih dari tujuh dekade, kontribusi itu diharapkan terus berlanjut dan ditingkatkan, sebagaimana tema yang diusung ‘Profesional, Modern, dan Tangguh sebagai Angkatan Udara yang Disegani di Kawasan’.

"Pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara menaruh harapan besar kepada TNI AU untuk tidak lelah menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan NKRI,” kata Wapres Ma’ruf, dalam tayangan video saat memberikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-77 TNI AU.

Pesan serupa disampaikan Presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi, saat memberikan sambutan secara virtual. Ia menaruh asa agar TNI AU menjadi angkatan udara yang modern dan tangguh. Juga diharapkannya agar para ‘ksatria langit’ mampu terus menjaga ruang udara Indonesia, serta transformatif menjaga kekuatan nasional dan disegani negara lain.

"Dirgahayu TNI Angkatan Udara, Swa Bhuwana Paksa,” seru orang nomor satu di Indonesia itu.

Profesional, Modern, & Tangguh

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dalam amanatnya menyampaikan, dengan bekal profesional, modern, dan tangguh, maka TNI AU diproyeksikan mampu menjadi kekuatan udara yang disegani oleh negara lain. Dan, lebih utama lagi mampu terus berkontribusi menjaga kedaulatan negara di ruang udara, termasuk melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Tentu tidak bakal mudah. Musababnya, Yudo memaparkan permasalahan yang dihadapi saat ini begitu kompleks. Kondisi global terkini menghadapi tantangan berat. Setelah susah payah melewati badai pandemi Covid-19, dunia kini diterpa krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Kondisi itu diperparah dengan perang Rusia vs Ukraina yang membuat situasi geopolitik memanas.

"Dalam menghadapi itu, TNI AU harus selalu mampu beradaptasi dan bersiap dengan berbagai skenario. TNI AU harus siap menjadi garda terdepan dalam menghadapi krisis yang mengancam bangsa," ungkapnya.

Yudo menaruh kepercayaan penuh terhadap TNI AU dalam menjawab tantangan tersebut. Sejarah berbicara, para 'ksatria langit' telah mengukir tinta emas dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.

"Selama 77 tahun, TNI AU selalu hadir dalam setiap panggilan tugas Ibu Pertiwi, baik dalam rangka operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Kiprah para prajurit penjaga dirgantara sudah terukir dengan tinta emas dalam menegakkan kedaulatan negara," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Yudo mengutip pesan Presiden RI pertama, Soekarno, yang berkaitan upaya menjaga kedaulatan negara di ruang udara. Pada HUT ke-9 TNI AU pada 1955, Soekarno menyebut "kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern".

"Pesan itu masih relevan hingga saat ini dan menunjukkan betapa vitalnya peran angkatan udara. Olehnya itu, mari bersama kita majukan TNI AU, mari kita bangun dan perkuat sayap tanah air kita," tuturnya.

Pesan Soekarno itu memang masih sangat relevan dan kerap diulang guna memberikan semangat dan motivasi bagi para 'ksatria langit'. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal Fadjar Prasetyo, juga pernah mengutip pesan saat menjadi pembicara utama dalam seminar nasional, beberapa waktu lalu.

Fadjar memaparkan ruang udara sangat vital dan berharga bagi suatu negara. Untuk itu, penguasaan dan pengelolaannya sangat berpengaruh. Tidak hanya terhadap kedaulatan suatu negara, namun juga berdampak terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat seluruhnya.

Fadjar menegaskan Indonesia berhak untuk mengatur dan mengelola wilayah udara tanpa intervensi negara lain. Tidak boleh ada satu pun wahana udara atau pesawat asing yang melintasi ruang udara tersebut tanpa perizinan.

Saat ini, diakuinya intensitas pemanfaatan ruang udara semakin tinggi. Dampaknya, potensi konflik yang timbul semakin kompleks dan bersifat multisektor. Untuk itulah, pemahaman yang menyeluruh dan penyusunan aturan hukum yang mengatur bentuk sinergi dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional, menjadi semakin krusial di saat ini.

Fadjar menyebut diperlukan adanya sebuah badan yang mewadahi seluruh stakeholders yang membutuhkan penggunaan ruang udara. Nah, badan itu nantinya mengelola ruang udara, mulai dari level strategis hingga ke level teknis. Dengan demikian, sinergitas pengelolaan ruang udara nasional akan dapat terwujud.

Dukung Penguatan Alutsista TNI AU

HUT ke-77 TNI menjadi momen meneguhkan komitmen memperkuat angkatan udara di Bumi Pertiwi. Seluruh pihak, mulai Kementerian Pertahanan hingga DPR dan MPR sepakat untuk mendukung penguatan sekaligus modernisasi alutsista TNI AU.

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, menegaskan Indonesia membutuhkan angkatan udara yang kuat. Olehnya itu, ia bertekad membangun kekuatan TNI AU dengan memberikan alutsista terbaik bagi para 'ksatria langit' untuk menjaga kedaulatan NKRI di ruang udara.

"Kita membutuhkan angkatan udara yang kuat dan kita bertekad membangun angkatan udara yang kuat,” kata dia.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menyebut pihaknya berkomitmen terus mendukung kebutuhan TNI AU agar lebih optimal menjaga keutuhan NKRI. DPR RI dan pemerintah siap bersinergi membangun kebijakan strategis dalam upaya modernisasi alutsista TNI AU.

Puan bilang TNI membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana alutsista yang mumpuni. Hal tersebut demi mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.

"Melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, DPR RI berkomitmen tinggi untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan Negara, pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru dan sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pun mendukung upaya pemerintah yang mendorong TNI AU menjadi angkatan udara yang modern, tangguh, mampu menjaga ruang udara Indonesia, serta transformatif menjaga kekuatan nasional Indonesia. Sekaligus juga menjadi TNI yang dihormati di dunia.

Saat ini, TNI memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian minimum essential force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru 60 persen. Pada 2024, jumlah kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan terpenuhi. Rinciannya yakni Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, dan 224 pesawat terbang. Matra Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara, dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara.

Ia menegaskan pihaknya mendukung penguatan alutsista TNI dalam menunjang pertahanan udara Indonesia. Terutama pesawat, baik yang dimiliki Angkatan Udara, Laut, maupun Darat. "Tahun 2020, kekuatan pertahanan udara Indonesia ditunjang oleh 462 pesawat. Terdiri dari 41 pesawat tempur, 39 pesawat serangan khusus, 54 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 5 pesawat intai dan misi khusus, 177 helikopter, serta 16 helikopter tempur. Menempatkan Indonesia di urutan ke-28 dunia, tertinggi di Asia Tenggara," ungkapnya.

Hanya saja, khusus kepemilikan pesawat tempur, posisi Indonesia berada di urutan ke-48. Masih berada di bawah berbagai negara ASEAN seperti Singapura yang berada di posisi ke-22, Vietnam posisi 28, Thailand posisi 30, dan Myanmar posisi 36.

"Untuk memperkuat armada tempur, dalam waktu dekat pemerintah melalui Kementerian Pertahanan akan mendatangkan pesawat F-15 EX pabrikan Boeing, Amerika Serikat (AS), versi terbaru dan paling canggih dari F-15. Serta jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis. Tidak hanya dari luar negeri, pemenuhan alutsista pesawat juga dilakukan dari dalam negeri,” tutupnya.