Polda Sulsel Terima Kunjungan Komisi III DPR, Ini yang Dibahas

MAKASSAR - Polda Sulsel menerima kunjungan rombongan Komisi III DPR RI yang ingin menjaring aspirasi serta masukan dari pihak kepolisian terkait sejumlah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh dewan.

Hadir diantaranya ada Wakil Ketua Komisi III Rusdi Masse dan Angggota Komisi III Benny K Harman yang diterima langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono di Aula Mapolda Sulsel, Jumat (12/9/2025).

Salah satu yang dibahas yaitu soal RUU Perampasan Aset yang saat ini sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Menurut Benny, Komisi III DPR sedang menyiapkan naskah akademik tentang RUU Perampasan Aset. "Sekarang kan sudah masuk Polregnas, dan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam tahun ini. Disiapkan naskah akademiknya oleh Komisi III," ujarnya.

“Kita minta masukan dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan soal UU Perampasan Aset,” sambungnya saat dijumpai wartawan.

Benny menuturkan, penyusunan naskah akademik RUU tersebut telah dilakukan oleh Komisi III DPR RI. Dalam prosesnya, pihaknya juga melibatkan banyak pihak.

“Disiapkan naskah akademiknya oleh Komisi III. Sudah disiapkan dan terbuka dengan mengundang serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, akademisi, universitas, dan masyarakat umum untuk memberikan masukan,” ujarnya.

Meski begitu, Benny mengakui kemungkinan masih ada perubahan dalam substansi RUU. “Pasti akan ada perubahan, itu kan dulu,” katanya.

Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga menyinggung RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang hingga kini masih dalam tahap persiapan. “Belum, masih disiapkan masukannya. Termasuk pertemuan dengan Polda Sulsel ini,” ucapnya.

Dalam kunjungan ini, Komisi III DPR RI juga menyinggung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Tim Komisi Reformasi Kepolisian. Benny menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.

“Kita mendukung rencana Bapak Presiden melakukan reformasi institusi kepolisian. Bagi saya sih itu sudah tepat. Reformasi itu cetak birunya sudah ada, pelaksanaannya yang belum,” jelasnya.