Bawaslu RI Serahkan 9 Buku Karya Herwyn Malonda ke Unhas, Perkuat Literasi Kepemiluan
Sabtu, 25 Okt 2025 17:40
Bawaslu RI menyerahkan sembilan buku karya Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda kepada Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin, Prof Farida Patittingi di Makassar pada Jumat (24/10/2025). Foto: IST
MAKASSAR - Bawaslu RI menyerahkan sembilan buku karya Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda kepada Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin, Prof Farida Patittingi di Makassar pada Jumat (24/10/2025).
Penyerahan buku ini, dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu: Transformasi Bawaslu Menuju Revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Hotel Unhas.
Penyerahan buku tersebut juga merupakan bentuk komitmen Bawaslu RI dalam memperkuat literasi dan riset kepemiluan di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus memperluas akses pengetahuan mengenai pengawasan pemilu kepada sivitas akademika.
Kesembilan buku karya Herwyn JH Malonda yang diserahkan memuat kajian mendalam mengenai tata kelola pengawasan pemilu, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, hingga tantangan digitalisasi pemilu.
Adapun judul buku tersebut meliputi Kinerja Pengawas Pemilu, Mewujudkan Bawaslu yang Independen: Tantangan dan Harapan, Bawaslu di Tengah Era Big Data, Aksesibilitas Pengawas Pemilu: Teknologi Asistif untuk Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas.
Selanjutnya buku Pengukuran Kinerja Pengawas Pemilu: Urgensi dan Tawaran Metode, Melatih Garda Demokrasi, Catatan Pengawas Logistik Pemilu Tahun 2024, Merajut Kapasitas Pengawas Pemilu: Upaya Menguatkan SDM Bawaslu dan buku Menjaga Suara di Tanah Seberang.
Dalam sambutannya, Herwyn menegaskan pentingnya keterlibatan dunia akademik dalam membangun pengawasan pemilu yang lebih akuntabel dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Pengembangan pengetahuan kepemiluan tidak boleh berhenti di ruang penyelenggara. Dunia akademik harus menjadi laboratorium pemikiran untuk demokrasi yang lebih baik,” ujar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Pendidikan & Pelatihan ini.
Sementara itu, Wakil Rektor III Unhas, Prof Farida menyampaikan apresiasi atas dukungan Bawaslu RI dalam memperkaya referensi dan memperkuat kajian ilmiah kepemiluan di kampus.
“Kolaborasi seperti ini menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas akademisi dalam menjaga kualitas demokrasi dan pemilu yang berintegritas,” tuturnya.
Rangkaian kegiatan FGD ini dihadiri oleh akademisi, pegiat pemilu, serta berbagai pemangku kepentingan. Momentum tersebut memperkuat sinergi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika pengawasan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang.
Penyerahan buku ini, dalam rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu: Transformasi Bawaslu Menuju Revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Hotel Unhas.
Penyerahan buku tersebut juga merupakan bentuk komitmen Bawaslu RI dalam memperkuat literasi dan riset kepemiluan di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus memperluas akses pengetahuan mengenai pengawasan pemilu kepada sivitas akademika.
Kesembilan buku karya Herwyn JH Malonda yang diserahkan memuat kajian mendalam mengenai tata kelola pengawasan pemilu, penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas, hingga tantangan digitalisasi pemilu.
Adapun judul buku tersebut meliputi Kinerja Pengawas Pemilu, Mewujudkan Bawaslu yang Independen: Tantangan dan Harapan, Bawaslu di Tengah Era Big Data, Aksesibilitas Pengawas Pemilu: Teknologi Asistif untuk Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas.
Selanjutnya buku Pengukuran Kinerja Pengawas Pemilu: Urgensi dan Tawaran Metode, Melatih Garda Demokrasi, Catatan Pengawas Logistik Pemilu Tahun 2024, Merajut Kapasitas Pengawas Pemilu: Upaya Menguatkan SDM Bawaslu dan buku Menjaga Suara di Tanah Seberang.
Dalam sambutannya, Herwyn menegaskan pentingnya keterlibatan dunia akademik dalam membangun pengawasan pemilu yang lebih akuntabel dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Pengembangan pengetahuan kepemiluan tidak boleh berhenti di ruang penyelenggara. Dunia akademik harus menjadi laboratorium pemikiran untuk demokrasi yang lebih baik,” ujar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Pendidikan & Pelatihan ini.
Sementara itu, Wakil Rektor III Unhas, Prof Farida menyampaikan apresiasi atas dukungan Bawaslu RI dalam memperkaya referensi dan memperkuat kajian ilmiah kepemiluan di kampus.
“Kolaborasi seperti ini menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas akademisi dalam menjaga kualitas demokrasi dan pemilu yang berintegritas,” tuturnya.
Rangkaian kegiatan FGD ini dihadiri oleh akademisi, pegiat pemilu, serta berbagai pemangku kepentingan. Momentum tersebut memperkuat sinergi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika pengawasan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang.
(UMI)
Berita Terkait
News
Bawaslu Maros Usul Pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros melakukan audiens ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terkait usulan pembentukan Paralegal Pengawas Pemilu
Rabu, 17 Jun 2026 19:16
Ekbis
Kolaborasi LPS - Unhas Cetak Generasi Muda Melek Finansial di Era Digital
Farid mengajak mahasiswa untuk mulai membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak, disiplin, dan bertanggung jawab.
Sabtu, 13 Jun 2026 09:02
Ekbis
LPS Ajak Mahasiswa Unhas Bangun Kesadaran Finansial Sejak Dini
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, dalam kuliah umum bertema “Kesadaran Finansial: Fondasi Integritas dan Kemandirian Generasi Muda” di Kampus Unhas.
Jum'at, 12 Jun 2026 13:20
News
DJKI Dorong Hilirisasi Inovasi Melalui Desain Industri di Universitas Hasanuddin
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar Konsultasi Teknis Optimalisasi Layanan Pasca Pendaftaran Desain Industri di Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa, (9/06/2026)
Selasa, 09 Jun 2026 20:11
Sulsel
Peserta P2P Bantaeng Dibekali Deteksi Pelanggaran Teknis Pemilu
Pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan praktik politik uang, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang berpotensi menimbulkan pelanggaran apabila tidak diawasi dengan baik.
Selasa, 02 Jun 2026 19:17
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menggerakkan Kedaulatan Energi, PLN UIP Sulawesi Fokus Kembangkan EBT
2
Polres Gowa Tetapkan Kadis Perkimtan Jadi Tersangka Korupsi, Langsung Ditahan
3
Pemprov Sulsel Hormati Proses Hukum Dugaan Kasus Perpustakaan Digital
4
KFC dan Coffee Bean di Maros Menunggak Pajak, Nilainya Rp167 Juta
5
Dosen dan Mahasiswa Politani Pangkep Kenalkan Inovasi Produk Rumput Laut di Mandalle
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Menggerakkan Kedaulatan Energi, PLN UIP Sulawesi Fokus Kembangkan EBT
2
Polres Gowa Tetapkan Kadis Perkimtan Jadi Tersangka Korupsi, Langsung Ditahan
3
Pemprov Sulsel Hormati Proses Hukum Dugaan Kasus Perpustakaan Digital
4
KFC dan Coffee Bean di Maros Menunggak Pajak, Nilainya Rp167 Juta
5
Dosen dan Mahasiswa Politani Pangkep Kenalkan Inovasi Produk Rumput Laut di Mandalle