Kemenkum Raih Predikat Unggul Indeks Kualitas Kebijakan 2025

MAKASSAR - Kementerian Hukum kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Surabaya.

Dari 548 instansi pemerintah yang berpartisipasi atau 85% dari total 646 instansi, hanya 13 yang berhasil meraih predikat tertinggi ini. Kemenkum salah satunya bersama 9 kementerian lain dan 3 lembaga negara yang dinilai memiliki tata kelola kebijakan terbaik secara nasional.

Penghargaan diterima oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK Hukum), Andry Indrady, yang mewakili Menteri Hukum. Capaian ini menegaskan komitmen Kemenkum dalam meningkatkan kualitas perumusan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, mengatakanbahwa ini bukan garis finish, melainkan langkah awal untuk membangun kebijakan yang lebih berkualitas. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan hasil pengukuran untuk menyempurnakan substansi dan proses kebijakan ke depan.

Pengukuran IKK 2025 menggunakan instrumen yang telah disempurnakan dengan penyederhanaan indikator untuk meningkatkan akurasi evaluasi. Objek penilaian mencakup kebijakan yang dilaksanakan selama 2022-2024, dengan tambahan tahapan feedback yang memperkaya kualitas proses. Seluruh rangkaian berlangsung lima bulan sejak kick-off 25 Juni 2025, melalui tahapan sosialisasi, pengajuan kebijakan, self-assessment, verifikasi, hingga penilaian akhir.

Menanggapi pencapaian ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, Kamis(27/11/2025), menyatakan apresiasi dan kebanggaannya. "Predikat Unggul ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenkum. Kami di Sulsel berkomitmen untuk terus mendukung dan mengimplementasikan Kebijakan yang ada," ujarnya.

Andi Basmal menambahkan, penghargaan ini menjadi cambuk untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik. "Di Sulawesi Selatan, kami akan menerjemahkan capaian nasional ini melalui peningkatan kualitas layanan yang lebih efisien dan akuntabel," jelasnya.

"Ke depan, kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh unit di Sulsel untuk memastikan setiap kebijakan yang kami jalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," tutup Andi Basmal.

Selain Kemenkum, sembilan kementerian lain yang meraih Predikat Unggul adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.