Di Mesir, Menag RI Tegaskan Ekoteologi dan Etika sebagai Fondasi Peradaban AI

MESIR - Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan konsep ekoteologi serta peran agama dan kesadaran kemanusiaan di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sebuah konferensi internasional di Mesir. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir.

Konferensi ini dihadiri Menteri Wakaf sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam Mesir, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, serta para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara. Menteri Agama didampingi Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M. Hanafi dan Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid.

Mengawali paparannya, Menteri Agama menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto, sekaligus apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan konferensi internasional tersebut.

Menteri Agama kemudian menguraikan makna tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Menurutnya, tanggung jawab manusia tidak hanya berkaitan dengan upaya mencari penghidupan, tetapi juga mencakup dimensi moral, amanah sosial, serta kesadaran untuk memakmurkan bumi.

“Dalam kerangka inilah, kami menegaskan pentingnya apa yang kami sebut sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” tegas Menag di Mesir, Senin (19/1/2026).

Dalam pandangan Islam, lanjut Menteri Agama, bumi bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi. Oleh karena itu, upaya memakmurkan bumi harus dibarengi dengan menjaga keseimbangannya. Setiap profesi yang merusak keseimbangan tersebut pada hakikatnya menyimpang dari tujuan ibadah dan esensi pembangunan peradaban.

Menteri Agama menyambut baik pandangan Menteri Wakaf Mesir yang menegaskan bahwa pembangunan peradaban merupakan kewajiban dalam Islam. Ia juga sependapat dengan pemikir asal Aljazair, Malik bin Nabi, yang menyatakan bahwa peradaban bukan sekadar akumulasi materi, melainkan bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh. Menurutnya, peradaban yang dibangun atas relasi manusia, tanah, dan waktu tidak akan bermakna tanpa dorongan moral dan spiritual yang mengarahkan manusia, mengendalikan naluri, memberi makna pada waktu, serta mengubah tanah dari sekadar bahan mentah menjadi nilai peradaban.

Atas dasar itu, persoalan keterbelakangan, ketergantungan, dan kekosongan nilai tidak dapat diselesaikan dengan sekadar mengimpor produk peradaban atau meniru teknologi yang maju. Persoalan tersebut, kata Menag, harus diatasi dengan memperbaiki kualitas manusia serta membangun kembali relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.

“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dan terbangun dalam nurani manusia—bukan sebagai ritual yang kaku, melainkan sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku, membebaskan akal, dan mengarahkan naluri,” pesan Menag.

“Jika nilai-nilai hilang, naluri akan bebas tanpa kendali. Dan ketika naluri lepas kendali, manusia kehilangan kompas etiknya,” sambungnya.

Menjaga Kemanusiaan

Menteri Agama menilai, tantangan utama profesi di era kecerdasan buatan bukan terletak pada kemajuan algoritma, melainkan pada upaya menjaga sisi kemanusiaan manusia. Dunia, menurutnya, tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, tetapi juga beretika; tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga nurani yang hidup. Dalam konteks ini, peran agama menjadi kompas moral bagi kemajuan, penjaga martabat manusia, serta penjamin makna kerja dan profesi di tengah perubahan yang cepat.

“Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk, kami berupaya meneguhkan pemahaman ini melalui pengaitan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional, serta penguatan etika kerja dalam lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Dalam konteks ini, kami memberi perhatian khusus pada isu kecerdasan buatan serta kaitannya dengan wacana keagamaan dan otoritas pengetahuan,” papar Menag.

Ia menambahkan, berbagai diskusi ilmiah yang melibatkan para ulama dan pemikir Indonesia menegaskan bahwa kecerdasan buatan, sebesar apa pun kemampuan analisisnya, tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika.

“Berbagai diskusi ilmiah yang kokoh, melibatkan para ulama dan pemikir besar Indonesia, menegaskan bahwa kecerdasan buatan—sebesar apa pun kemampuan analisisnya—tidak dapat menggantikan nurani keagamaan, ijtihad manusia, dan rujukan etika. Fungsinya harus tetap berada sebagai alat bantu, bukan sumber mandiri atau pengganti untuk fatwa atau bimbingan keagamaan,” lanjutnya.

Para pakar, kata Menteri Agama, juga menekankan bahwa tantangan utama bukan pada penggunaan kecerdasan buatan dalam ranah agama, melainkan pada pengaturan dan pengendaliannya. Hal ini penting agar manusia, dengan akal, nilai, dan tanggung jawab etiknya, tetap memimpin, serta agama tetap menjadi sumber hidayah dan makna, bukan sekadar bahan untuk menghasilkan jawaban-jawaban mekanis. Otoritas keagamaan di era kecerdasan buatan, tegasnya, adalah otoritas ilmiah dan moral yang memadukan teks, akal, realitas, dan maqashid syariah, serta kesadaran terhadap dinamika zaman.

“Dunia kita hari ini tidak kekurangan para ahli, tetapi kekurangan nilai-nilai yang menuntun keahlian itu. Dunia tidak hanya memerlukan akal yang maju, melainkan juga akhlak yang kokoh, tanggung jawab peradaban, dan pandangan kemanusiaan yang menyeluruh,” pesannya.