Kunjungan ke BHP Makassar, Kakanwil Ajak Tingkatkan Kualitas Layanan

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel) Andi Basmal mengajak seluruh jajaran Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar agar menyambut tahun 2026 dengan tetap meningkatkan kualitas kinerja.

Hal tersebut disampaikan Kakanwil saat melakukan kunjungan ke Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar yang diterima dengan hangat oleh Kepala BHP Makassar, I Gede Widhiyasa di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).

Saat berkunjung, Andi Basmal didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot. Tampak Kakanwil Sultra membersamai Kakanwil Kemenkum Sulsel setelah melakukan kunjungan kerja di Kanwil Kemenkum Sulsel.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Basmal menyampaikan apresiasi atas komitmen BHP Makassar dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih pada tahun 2025. Menurut Andi Basmal, konsistensi dalam pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada setiap triwulan menjadi kunci penting agar BHP Makassar dapat melangkah lebih jauh dalam kontestasi menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Saya yakin dan percaya dengan komitmen yang sungguh-sungguh disertai SDM yang memadai, BHP Makassar dapat melanjutkan kontestasi ke predikat yang lebih tinggi, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tutur Andi Basmal.

Dari sisi dukungan manajemen, Andi Basmal menilai bahwa sumber daya manusia di BHP Makassar telah cukup memadai. Namun demikian, ia menggarisbawahi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait penyesuaian dan revisi pada halaman 3 DIPA, termasuk komponen Reformasi Birokrasi yang idealnya dapat terpenuhi secara maksimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Andi Basmal juga mengingatkan pentingnya disiplin secara menyeluruh, tidak hanya disiplin kehadiran, tetapi juga disiplin dalam berpakaian serta disiplin dalam melaksanakan tugas yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Ia menekankan bahwa cascading kinerja hingga ke Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akan menjadi dasar penilaian kinerja triwulanan, sehingga seluruh jajaran diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, Kakanwil meminta perhatian serius terhadap pelaksanaan berbagai survei internal, seperti Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Anti Korupsi (SPKA), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), serta survei kesekretariatan yang hanya membutuhkan waktu singkat. Ia juga mendorong optimalisasi publikasi dan glorifikasi kinerja BHP Makassar dengan tetap memedomani petunjuk teknis dari pusat agar informasi positif dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala BHP Makassar, I Gede Widhiyasa menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Kakanwil Kemenkum Sulsel. Ia berharap kunjungan ini menjadi momentum yang tepat untuk semakin meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif serta peningkatan kualitas pelayanan hukum keperdataan kepada masyarakat.

Melalui kunjungan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel dan BHP Makassar menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan sinergi antarunit kerja. Keduanya berharap, upaya yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan hukum di Sulsel.