Pemkab Maros Terima Piagam UHC Award 2026

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menerima Piagam Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan nasional yang berlangsung di Jakarta, dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Selasa (27/1/2026).

Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengatakan UHC Award merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Maros telah membayarkan jaminan BPJS Kesehatan masyarakat sebesar Rp27 miliar dengan total peserta sebanyak 52.961 jiwa," katanya.

Bupati Maros dua periode ini menuturkan, komitmen tersebut akan terus ditingkatkan pada tahun berikutnya. Untuk 2026, Pemkab Maros telah menyiapkan anggaran yang lebih besar.

"Kami sudah menyiapkan dan menganggarkan kepesertaan BPJS Kesehatan tahun 2026 sebanyak 72.191 jiwa dengan total anggaran Rp35 miliar, yang seluruhnya akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros," jelasnya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, dirinya bersama Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur akan terus berupaya menjadikan Maros sebagai kabupaten dengan cakupan jaminan kesehatan menyeluruh atau Universal Health Coverage.

"Program menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat adalah kewajiban pemerintah daerah. Ini kami lakukan demi kesejahteraan masyarakat Maros," tutupnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Muhammad Yunus, menjelaskan terdapat sejumlah indikator utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan piagam penghargaan UHC.

"UHC memiliki tiga indikator utama. Pertama, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan harus lebih dari 98 persen. Kedua, dari jumlah tersebut, minimal 80 persen peserta harus berstatus aktif," jelasnya.

Indikator ketiga yang paling krusial, kata dia, adalah tidak adanya tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

"Tidak boleh ada tunggakan, meskipun hanya satu bulan. Jika terjadi tunggakan, maka status UHC bisa langsung gugur," tegasnya.

Dia juga menjelaskan UHC terbagi dalam dua kategori, yakni UHC Prioritas dan UHC Tidak Prioritas. Kabupaten Maros saat ini masuk dalam kategori UHC Prioritas.

"Perbedaannya, jika masyarakat didaftarkan di daerah UHC Prioritas, kepesertaan BPJS Kesehatan langsung aktif saat itu juga. Sementara daerah yang belum prioritas masih harus menunggu 14 hari hingga satu bulan," jelasnya.

Program UHC di Kabupaten Maros telah dimulai sejak tahun 2023 dan kini telah berjalan selama empat tahun.