Tanpa Antre di Saudi, Makkah Route Percepat Layanan Haji dari Makassar
Minggu, 03 Mei 2026 15:47
Area Pelayanan jemaah haji melalui program Makkah Route di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Foto: Dok
MAKASSAR - Pelayanan jemaah haji melalui program Makkah Route di Embarkasi Makassar kembali mendapat apresiasi karena dinilai mempermudah proses keberangkatan.
Ketua Tim Makkah Route Embarkasi Makassar, Obaid Fala Alotaibi, menyebut layanan ini mampu mempercepat pemeriksaan sekaligus meningkatkan kenyamanan jemaah Indonesia.
Menurutnya, Makkah Route merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya pada tahap pemeriksaan dokumen dan imigrasi.
"Proses ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2–3 menit jika ada kendala. Namun jika sistem berjalan lancar, bisa selesai kurang dari 5 detik,” ujarnya saat ditemui di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, seluruh proses keimigrasian diselesaikan di bandara keberangkatan di Indonesia. Dengan demikian, setibanya di Arab Saudi, jemaah tidak perlu lagi menjalani antrean imigrasi.
"Nanti saat jemaah tiba di bandara di Arab Saudi, mereka langsung menuju bus dan diberangkatkan ke hotel. Bahkan, bagasi mereka sudah menunggu di hotel masing-masing," jelasnya melalui penerjemah.
Obaid menambahkan, sistem ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah. Seluruh alur pelayanan, mulai dari pemeriksaan paspor hingga distribusi layanan, telah terintegrasi.
Terkait jumlah petugas, ia menyebut bersifat dinamis karena adanya sistem pergantian. Namun, fokus utama tetap pada optimalisasi pelayanan.
"Jumlah petugas bisa berubah karena ada sistem pergantian. Tapi yang paling penting adalah pelayanan tetap berjalan maksimal," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak di Makassar, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Selatan, atas dukungan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kami sangat berterima kasih atas kemudahan dan dukungan yang diberikan. Semoga ke depan program ini terus berlanjut dan semakin berkembang," ungkapnya.
Embarkasi Makassar menjadi salah satu dari empat embarkasi di Indonesia yang menerapkan layanan Makkah Route, bersama Jakarta, Solo, dan Surabaya. Program ini diharapkan dapat diperluas ke wilayah lain, khususnya di Indonesia Timur.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, menilai program ini sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kualitas layanan haji.
"Selama ini pemeriksaan imigrasi dilakukan di Bandara Madinah atau Bandara King Abdulaziz Jeddah. Namun tahun ini, Makassar dipilih sebagai salah satu lokasi penerapan Makkah Route, sehingga proses tersebut sudah diselesaikan di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, area layanan Makkah Route di Bandara Sultan Hasanuddin telah dikategorikan sebagai wilayah kerja otoritas Arab Saudi, sehingga seluruh proses pemeriksaan dilakukan oleh petugas imigrasi Saudi sebelum keberangkatan.
"Ketika jemaah memasuki area tersebut, secara sistem sudah dianggap berada di wilayah Arab Saudi. Di situlah dilakukan pemeriksaan imigrasi," jelasnya.
Ketua Tim Makkah Route Embarkasi Makassar, Obaid Fala Alotaibi, menyebut layanan ini mampu mempercepat pemeriksaan sekaligus meningkatkan kenyamanan jemaah Indonesia.
Menurutnya, Makkah Route merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas layanan haji, khususnya pada tahap pemeriksaan dokumen dan imigrasi.
"Proses ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2–3 menit jika ada kendala. Namun jika sistem berjalan lancar, bisa selesai kurang dari 5 detik,” ujarnya saat ditemui di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, seluruh proses keimigrasian diselesaikan di bandara keberangkatan di Indonesia. Dengan demikian, setibanya di Arab Saudi, jemaah tidak perlu lagi menjalani antrean imigrasi.
"Nanti saat jemaah tiba di bandara di Arab Saudi, mereka langsung menuju bus dan diberangkatkan ke hotel. Bahkan, bagasi mereka sudah menunggu di hotel masing-masing," jelasnya melalui penerjemah.
Obaid menambahkan, sistem ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah. Seluruh alur pelayanan, mulai dari pemeriksaan paspor hingga distribusi layanan, telah terintegrasi.
Terkait jumlah petugas, ia menyebut bersifat dinamis karena adanya sistem pergantian. Namun, fokus utama tetap pada optimalisasi pelayanan.
"Jumlah petugas bisa berubah karena ada sistem pergantian. Tapi yang paling penting adalah pelayanan tetap berjalan maksimal," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak di Makassar, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulawesi Selatan, atas dukungan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Kami sangat berterima kasih atas kemudahan dan dukungan yang diberikan. Semoga ke depan program ini terus berlanjut dan semakin berkembang," ungkapnya.
Embarkasi Makassar menjadi salah satu dari empat embarkasi di Indonesia yang menerapkan layanan Makkah Route, bersama Jakarta, Solo, dan Surabaya. Program ini diharapkan dapat diperluas ke wilayah lain, khususnya di Indonesia Timur.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, menilai program ini sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kualitas layanan haji.
"Selama ini pemeriksaan imigrasi dilakukan di Bandara Madinah atau Bandara King Abdulaziz Jeddah. Namun tahun ini, Makassar dipilih sebagai salah satu lokasi penerapan Makkah Route, sehingga proses tersebut sudah diselesaikan di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, area layanan Makkah Route di Bandara Sultan Hasanuddin telah dikategorikan sebagai wilayah kerja otoritas Arab Saudi, sehingga seluruh proses pemeriksaan dilakukan oleh petugas imigrasi Saudi sebelum keberangkatan.
"Ketika jemaah memasuki area tersebut, secara sistem sudah dianggap berada di wilayah Arab Saudi. Di situlah dilakukan pemeriksaan imigrasi," jelasnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Angkasa Pura Bayar PBB Rp17,4 Miliar, Jadi Penyumbang Pajak Terbesar di Maros
PT Angkasa Pura Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp17,4 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Maros.
Jum'at, 24 Jul 2026 17:00
News
Bandara Sultan Hasanuddin Pastikan Lunasi PBB-P2 2026 Sebelum Tenggat Waktu
PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin memastikan akan memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maros.
Minggu, 19 Jul 2026 17:55
News
Warga Tolak Negosiasi dengan Travel Haji, Tuntut Pengembalian Dana Penuh
Kasus dugaan penipuan modus pemberangkatan haji khusus yang melibatkan sebuah travel masih bergulir.
Selasa, 07 Jul 2026 23:00
News
Di Tengah Isu Global, PNBP Sektor Visa Naik 6,42 Persen pada Semester I 2026
Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat PNBP dari sektor visa sebesar Rp2.815.639.500.000 pada semester I 2026. Angka tersebut meningkat 6,42 persen.
Selasa, 07 Jul 2026 20:29
News
Kemenhaj Ancam Cabut Izin Travel Haji dan Umrah yang Bermasalah
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan kegagalan keberangkatan sejumlah jemaah haji asal Sulawesi Selatan yang diduga melibatkan agen perjalanan berizin.
Senin, 06 Jul 2026 20:57
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sekolah Bukan Pabrik Nilai
2
KREASI 2026 Jadi Ajang Solidaritas Mahasiswa Sistem Informasi UIN Alauddin
3
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
4
Dugaan Pungli Perizinan di Gowa Berpotensi Menyeret Tersangka Baru
5
Konflik Lahan Laoli, Kehadiran Manajer PT KITLT Jadi Sorotan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Sekolah Bukan Pabrik Nilai
2
KREASI 2026 Jadi Ajang Solidaritas Mahasiswa Sistem Informasi UIN Alauddin
3
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
4
Dugaan Pungli Perizinan di Gowa Berpotensi Menyeret Tersangka Baru
5
Konflik Lahan Laoli, Kehadiran Manajer PT KITLT Jadi Sorotan