Diskominfo Makassar Paparkan Inovasi LONTARA+ di Forum Komdigi Apeksi 2026
Jum'at, 03 Jul 2026 17:22
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, saat menjadi narasumber pada Forum Komdigi dalam Rakernas XVIII Apeksi di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (3/7/2026). Foto: Ist
MEDAN - Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dalam bidang transformasi digital dan pelayanan publik.
Kali ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (3/7/2026).
Dalam forum tersebut, Muhammad Roem memaparkan inovasi LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), sebuah platform digital yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Melalui platform tersebut, setiap laporan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur oleh perangkat daerah terkait.
"Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar. Sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait," ujarnya.
Menurut Roem, kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai narasumber menjadi bentuk pengakuan terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan transformasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, pada 2025.
"Dengan platform ini, kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Roem mengatakan, LONTARA+ menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital yang bertujuan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
"Warga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi," jelasnya.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ merupakan satu dari tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang terus dikembangkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses.
Dalam paparannya, Roem mengungkapkan bahwa setiap bulan ribuan laporan masyarakat masuk melalui aplikasi LONTARA+ dan langsung diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
"Setiap ada laporan akan dindaklanjuti, seluruh OPD bergerak bersama sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan publik secara cepat, tepat, dan efektif," ungkapnya.
Laporan yang diterima melalui aplikasi tersebut beragam, mulai dari jalan rusak, lampu lorong padam, persoalan air bersih, persampahan, drainase, pohon tumbang, gangguan ketertiban, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurut Roem, keberhasilan implementasi LONTARA+ tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
"Keberhasilan program ini tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Wali Kota yang memiliki komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar," beber Roem.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ dapat diakses secara gratis selama 24 jam setiap hari. Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat juga dapat memantau proses penyelesaian laporan sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari peserta Forum Komdigi. Sejumlah kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai kota anggota Apeksi mengajukan pertanyaan terkait penerapan LONTARA+.
Pertanyaan yang muncul antara lain terkait strategi membangun koordinasi lintas OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga upaya membangun komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan transformasi digital.
"Banyak yang bertanya mengenai pola koordinasi antar-OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga bagaimana komitmen pimpinan daerah dibangun agar seluruh perangkat daerah memiliki semangat yang sama dalam menjalankan transformasi digital," ungkap Roem.
Ia mengungkapkan, sejumlah pemerintah kota juga menyatakan ketertarikannya untuk datang ke Makassar guna mempelajari secara langsung penerapan LONTARA+ sebagai salah satu praktik baik pelayanan publik berbasis digital.
Roem menyambut positif antusiasme tersebut dan berharap kolaborasi antardaerah melalui Apeksi dapat semakin memperkuat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.
"Kami, Kota Makassar siap berbagi pengalaman agar inovasi ini juga dapat memberikan manfaat bagi daerah lain," tutupnya.
Kali ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (3/7/2026).
Dalam forum tersebut, Muhammad Roem memaparkan inovasi LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), sebuah platform digital yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Melalui platform tersebut, setiap laporan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur oleh perangkat daerah terkait.
"Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar. Sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait," ujarnya.
Menurut Roem, kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai narasumber menjadi bentuk pengakuan terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan transformasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, pada 2025.
"Dengan platform ini, kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Roem mengatakan, LONTARA+ menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital yang bertujuan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
"Warga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi," jelasnya.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ merupakan satu dari tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang terus dikembangkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses.
Dalam paparannya, Roem mengungkapkan bahwa setiap bulan ribuan laporan masyarakat masuk melalui aplikasi LONTARA+ dan langsung diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
"Setiap ada laporan akan dindaklanjuti, seluruh OPD bergerak bersama sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan publik secara cepat, tepat, dan efektif," ungkapnya.
Laporan yang diterima melalui aplikasi tersebut beragam, mulai dari jalan rusak, lampu lorong padam, persoalan air bersih, persampahan, drainase, pohon tumbang, gangguan ketertiban, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurut Roem, keberhasilan implementasi LONTARA+ tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
"Keberhasilan program ini tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Wali Kota yang memiliki komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar," beber Roem.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ dapat diakses secara gratis selama 24 jam setiap hari. Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat juga dapat memantau proses penyelesaian laporan sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari peserta Forum Komdigi. Sejumlah kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai kota anggota Apeksi mengajukan pertanyaan terkait penerapan LONTARA+.
Pertanyaan yang muncul antara lain terkait strategi membangun koordinasi lintas OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga upaya membangun komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan transformasi digital.
"Banyak yang bertanya mengenai pola koordinasi antar-OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga bagaimana komitmen pimpinan daerah dibangun agar seluruh perangkat daerah memiliki semangat yang sama dalam menjalankan transformasi digital," ungkap Roem.
Ia mengungkapkan, sejumlah pemerintah kota juga menyatakan ketertarikannya untuk datang ke Makassar guna mempelajari secara langsung penerapan LONTARA+ sebagai salah satu praktik baik pelayanan publik berbasis digital.
Roem menyambut positif antusiasme tersebut dan berharap kolaborasi antardaerah melalui Apeksi dapat semakin memperkuat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.
"Kami, Kota Makassar siap berbagi pengalaman agar inovasi ini juga dapat memberikan manfaat bagi daerah lain," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Makassar Masuk 10 Kota Hub GSIH Global 2026
Kota Makassar menjadi salah satu dari 10 kota hub dalam Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) Global Hub 2026.
Kamis, 27 Agu 2026 06:10
Makassar City
1.157 Peserta Ikuti MTQ VIII KORPRI Nasional, Makassar-Pangkep Tuan Rumah
Sebanyak 1.157 peserta dari 117 kafilah mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Nasional 2026 di Sulawesi Selatan.
Selasa, 25 Agu 2026 07:19
Sulsel
Kota Makassar Siap Sambut 1.600 Lebih Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional 2026
Pemkot Makassar memastikan kesiapan menyambut ribuan kafilah MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 dan menjadi salah satu pusat pelaksanaan sekaligus lokasi pembukaan hajatan nasional tersebut.
Senin, 24 Agu 2026 06:16
Makassar City
Serapan Anggaran Baru 35%, Legislator Makassar Desak Pelaksanaan Program Strategis
DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam monitoring dan evaluasi (monev) triwulan II 2026.
Jum'at, 21 Agu 2026 23:42
News
Wali Kota Munafri Warning Kepala OPD Makassar, Minta Kadis Ubah Cara Kerja
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Kamis, 20 Agu 2026 15:44
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mulawarman: Tidak Ada Gunanya Appi Bertahan di Golkar
2
FIFGROUP Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda di Makassar
3
GENTING Maros, Ketika Kepedulian Bersama Bergerak untuk Cegah Stunting
4
Prof Eko Hadi Sujiono Bawa Pengalaman Riset Belanda ke UNM
5
UMI-Kemenhaj Sulsel Bahas Rencana Kerja Sama Layanan Kesehatan Jamaah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mulawarman: Tidak Ada Gunanya Appi Bertahan di Golkar
2
FIFGROUP Perkuat Literasi Keuangan Generasi Muda di Makassar
3
GENTING Maros, Ketika Kepedulian Bersama Bergerak untuk Cegah Stunting
4
Prof Eko Hadi Sujiono Bawa Pengalaman Riset Belanda ke UNM
5
UMI-Kemenhaj Sulsel Bahas Rencana Kerja Sama Layanan Kesehatan Jamaah