Diskominfo Makassar Paparkan Inovasi LONTARA+ di Forum Komdigi Apeksi 2026
Jum'at, 03 Jul 2026 17:22
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, saat menjadi narasumber pada Forum Komdigi dalam Rakernas XVIII Apeksi di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (3/7/2026). Foto: Ist
MEDAN - Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dalam bidang transformasi digital dan pelayanan publik.
Kali ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (3/7/2026).
Dalam forum tersebut, Muhammad Roem memaparkan inovasi LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), sebuah platform digital yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Melalui platform tersebut, setiap laporan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur oleh perangkat daerah terkait.
"Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar. Sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait," ujarnya.
Menurut Roem, kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai narasumber menjadi bentuk pengakuan terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan transformasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, pada 2025.
"Dengan platform ini, kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Roem mengatakan, LONTARA+ menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital yang bertujuan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
"Warga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi," jelasnya.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ merupakan satu dari tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang terus dikembangkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses.
Dalam paparannya, Roem mengungkapkan bahwa setiap bulan ribuan laporan masyarakat masuk melalui aplikasi LONTARA+ dan langsung diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
"Setiap ada laporan akan dindaklanjuti, seluruh OPD bergerak bersama sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan publik secara cepat, tepat, dan efektif," ungkapnya.
Laporan yang diterima melalui aplikasi tersebut beragam, mulai dari jalan rusak, lampu lorong padam, persoalan air bersih, persampahan, drainase, pohon tumbang, gangguan ketertiban, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurut Roem, keberhasilan implementasi LONTARA+ tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
"Keberhasilan program ini tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Wali Kota yang memiliki komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar," beber Roem.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ dapat diakses secara gratis selama 24 jam setiap hari. Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat juga dapat memantau proses penyelesaian laporan sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari peserta Forum Komdigi. Sejumlah kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai kota anggota Apeksi mengajukan pertanyaan terkait penerapan LONTARA+.
Pertanyaan yang muncul antara lain terkait strategi membangun koordinasi lintas OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga upaya membangun komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan transformasi digital.
"Banyak yang bertanya mengenai pola koordinasi antar-OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga bagaimana komitmen pimpinan daerah dibangun agar seluruh perangkat daerah memiliki semangat yang sama dalam menjalankan transformasi digital," ungkap Roem.
Ia mengungkapkan, sejumlah pemerintah kota juga menyatakan ketertarikannya untuk datang ke Makassar guna mempelajari secara langsung penerapan LONTARA+ sebagai salah satu praktik baik pelayanan publik berbasis digital.
Roem menyambut positif antusiasme tersebut dan berharap kolaborasi antardaerah melalui Apeksi dapat semakin memperkuat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.
"Kami, Kota Makassar siap berbagi pengalaman agar inovasi ini juga dapat memberikan manfaat bagi daerah lain," tutupnya.
Kali ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di Hotel Aryaduta Medan, Jumat (3/7/2026).
Dalam forum tersebut, Muhammad Roem memaparkan inovasi LONTARA+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar), sebuah platform digital yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Melalui platform tersebut, setiap laporan warga dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur oleh perangkat daerah terkait.
"Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar. Sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait," ujarnya.
Menurut Roem, kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai narasumber menjadi bentuk pengakuan terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan transformasi digital yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menjelaskan, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, pada 2025.
"Dengan platform ini, kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat," tuturnya.
Roem mengatakan, LONTARA+ menjadi bagian penting dari upaya transformasi digital yang bertujuan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.
"Warga memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik hanya melalui satu aplikasi," jelasnya.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ merupakan satu dari tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang terus dikembangkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses.
Dalam paparannya, Roem mengungkapkan bahwa setiap bulan ribuan laporan masyarakat masuk melalui aplikasi LONTARA+ dan langsung diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti.
"Setiap ada laporan akan dindaklanjuti, seluruh OPD bergerak bersama sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan publik secara cepat, tepat, dan efektif," ungkapnya.
Laporan yang diterima melalui aplikasi tersebut beragam, mulai dari jalan rusak, lampu lorong padam, persoalan air bersih, persampahan, drainase, pohon tumbang, gangguan ketertiban, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Menurut Roem, keberhasilan implementasi LONTARA+ tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
"Keberhasilan program ini tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Wali Kota yang memiliki komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar," beber Roem.
Ia menambahkan, aplikasi LONTARA+ dapat diakses secara gratis selama 24 jam setiap hari. Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat juga dapat memantau proses penyelesaian laporan sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Paparan tersebut mendapat respons positif dari peserta Forum Komdigi. Sejumlah kepala dinas komunikasi dan informatika dari berbagai kota anggota Apeksi mengajukan pertanyaan terkait penerapan LONTARA+.
Pertanyaan yang muncul antara lain terkait strategi membangun koordinasi lintas OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga upaya membangun komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan transformasi digital.
"Banyak yang bertanya mengenai pola koordinasi antar-OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga bagaimana komitmen pimpinan daerah dibangun agar seluruh perangkat daerah memiliki semangat yang sama dalam menjalankan transformasi digital," ungkap Roem.
Ia mengungkapkan, sejumlah pemerintah kota juga menyatakan ketertarikannya untuk datang ke Makassar guna mempelajari secara langsung penerapan LONTARA+ sebagai salah satu praktik baik pelayanan publik berbasis digital.
Roem menyambut positif antusiasme tersebut dan berharap kolaborasi antardaerah melalui Apeksi dapat semakin memperkuat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.
"Kami, Kota Makassar siap berbagi pengalaman agar inovasi ini juga dapat memberikan manfaat bagi daerah lain," tutupnya.
(MAN)
Berita Terkait
News
Dugaan Pungli Jabatan Kepala Sekolah, Golkar Minta DPRD Makassar Bentuk Pansus
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mendorong pembentukan Pansus untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan kepala sekolah.
Jum'at, 03 Jul 2026 17:30
News
DPRD Makassar Bubarkan Monev Setelah Kepala Dinas Ramai-Ramai Tidak Hadir
Komisi B DPRD Kota Makassar menunda dan membubarkan agenda monev bersama sejumlah OPD di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, eks Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Kamis (2/7/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 17:54
Makassar City
400 Personel Gabungan Diterjunkan Tertibkan 30 Lapak Liar di Pasar Jongkok Antang
Pemerintah Kecamatan Manggala, Kota Makassar, mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban terhadap sekitar 30 lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Jongkok Perumnas Antang, Jalan AMD Raya, Kamis (2/7/2026).
Kamis, 02 Jul 2026 13:40
Makassar City
Pompa Intake Manggala Dioperasikan, Pasokan Air Baku Bertambah 300 Liter/Detik
Upaya Perumda Air Minum Kota Makassar dalam memperkuat pelayanan air bersih kepada masyarakat kembali menunjukkan hasil positif.
Kamis, 02 Jul 2026 10:06
Makassar City
Dugaan Pungli Pengisian Jabatan Kepsek, DPRD Buka Opsi Panggil Pihak Eksternal
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman menegaskan pihaknya menunggu hasil audit Inspektorat terkait dugaan pungli dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Rabu, 01 Jul 2026 20:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Djournal Resmikan Gerai Kedua di Makassar, Kini Hadir di Mal Ratu Indah
2
Mahasiswa Jadi Korban Penikaman di Tamangapa, Tiga Pelaku Diburu Polisi
3
Ruas Pangkajene-Rappang di Kabupaten Sidrap Dipacu Rampung
4
Hasil Rekapitulasi PDPB, KPU Barru Tetapkan 144.680 Pemilih pada Triwulan II 2026
5
Layanan Pemanduan & Penundaan PJM Wilayah 3 Melampaui Target RKAP
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Djournal Resmikan Gerai Kedua di Makassar, Kini Hadir di Mal Ratu Indah
2
Mahasiswa Jadi Korban Penikaman di Tamangapa, Tiga Pelaku Diburu Polisi
3
Ruas Pangkajene-Rappang di Kabupaten Sidrap Dipacu Rampung
4
Hasil Rekapitulasi PDPB, KPU Barru Tetapkan 144.680 Pemilih pada Triwulan II 2026
5
Layanan Pemanduan & Penundaan PJM Wilayah 3 Melampaui Target RKAP