Di Forum City to City Learning, Wali Kota Appi Bagikan Strategi Tangani Krisis Sampah

BOGOR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan pada kegiatan City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices.

Forum tersebut diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel Kota Depok. Agenda tersebur mempertemukan pemerintah daerah se-Indonesia untuk berbagi praktik baik dan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mengawali pemaparannnya dengan mengungkapkan bahwa Kota Makassar tengah menghadapi tantangan besar akibat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sebelumnya masih menggunakan sistem open dumping hingga berujung pada sanksi administrasi.

"Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping," ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah cepat dengan terhadap pembenahan TPA sebagai titik awal penyelesaian persoalan sampah.

Sejalan dengan program nasional, Munafri mengungkapkan Transformasi TPA menuju sistem sanitary landfill kini telah mencapai lebih dari 85 persen. Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil, disertai sistem pengelolaan gas metana dan air lindi.

Ia menguraikan, gas metana yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan TPA, sementara air lindi diolah menjadi air baku yang dapat dimanfaatkan warga setempat.

Namun, wali kota yang akrab disapa Appi ini menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir. Karena itu, Pemkot Makassar juga membangun perubahan dari tingkat rumah tangga melalui gerakan pemilahan sampah.

"Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah non-organik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya," jelasnya.

Untuk pengolahan sampah organik, jelasnya Appi, Pemkot Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program "Teba" Modern sebagai fasilitas komunal serta biopori di setiap rumah sebagai pengolahan mandiri.

Program tersebut dikawal hingga tingkat lingkungan dengan melibatkan sekitar 6.000 Ketua RT di Kota Makassar yang bertugas memastikan komposter dan pengelolaan sampah berjalan di wilayah masing-masing.

Lebih jauh, Munafri menyampaikan bahwa pemerintah juga terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan.

Selain menyasar rumah tangga, lanjut dia, Pemkot Makassar juga mendorong perubahan perilaku melalui dunia pendidikan. Seluruh sekolah, mulai PAUD, SD hingga SMP, didorong menerapkan pemilahan sampah sejak dini agar menjadi kebiasaan baru bagi generasi muda.

"Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik," katanya.

Sebagai penguat kolaborasi, Pemkot Makassar juga membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dewan tersebut melibatkan unsur akademisi, aktivis lingkungan, komunitas, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat edukasi sekaligus penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah.

Appi juga memastikan keberlanjutan ekonomi sirkular melalui penguatan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Pemerintah memberikan dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat tidak mengalami keterlambatan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Appi optimistis rangkaian transformasi dari pembenahan TPA, penguatan partisipasi masyarakat, pendidikan lingkungan, hingga ekonomi sirkular akan membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan.

"Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia," tutupnya.