Perkuat Pengamanan Humanis, MDA Bekali Personel dengan Pemahaman HAM

LUWU - PT Masmindo Dwi Area (MDA) memperkuat kapasitas personel keamanan agar mampu menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan tetap menghormati hak asasi manusia (HAM). Penguatan tersebut dilakukan melalui pelatihan HAM yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda).

Pelatihan yang dimulai pada 9 Agustus 2026 itu digelar dalam tiga angkatan. Materinya mencakup penerapan prinsip HAM dalam fungsi pengamanan, penanganan potensi konflik, serta perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, menjadi salah satu pemateri utama. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Wakil Rektor IV Unanda, Abdul Rahman Nur.

Dari jajaran manajemen MDA, Komisaris Prof. Dhaniswara K. Harjono dan Direktur Utama Trisakti Simorangkir mengikuti kegiatan secara daring sekaligus memberikan sambutan kepada para peserta.

Trisakti mengatakan, personel keamanan merupakan bagian perusahaan yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan karyawan maupun masyarakat. Karena itu, kemampuan berkomunikasi dan mengambil tindakan secara tepat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengamanan.

“Cara kita berkomunikasi, mengambil tindakan, menyelesaikan suatu situasi, dan memperlakukan setiap orang harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM, profesionalisme, dan proporsionalitas,” kata Trisakti.

Menurut dia, prinsip tersebut tidak cukup hanya dipahami dalam pelatihan, tetapi perlu diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan menjadi bagian dari nilai yang dijalankan perusahaan.

Dalam pemaparannya, Saurlin P. Siagian menekankan bahwa pemahaman HAM memiliki kaitan langsung dengan aktivitas operasional, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengamanan. Setiap keputusan dan tindakan di lapangan, menurut dia, perlu mempertimbangkan penghormatan terhadap hak setiap pihak agar pengamanan berlangsung efektif dan terukur.

Sementara itu, Abdul Rahman Nur menekankan pentingnya memasukkan perspektif HAM sejak awal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan potensi persoalan di lapangan. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperkuat upaya pencegahan sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.

“HAM tidak boleh hanya dibicarakan setelah konflik terjadi. Prinsip HAM harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan operasional perusahaan sejak awal,” ujarnya.

Pembekalan tersebut dinilai semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas MDA pada fase konstruksi. Intensitas interaksi antara pekerja, kontraktor, masyarakat, dan berbagai pihak di sekitar wilayah operasional perusahaan pun turut meningkat.

Dalam kondisi tersebut, personel keamanan dituntut memahami karakter masyarakat yang memiliki nilai, budaya, dan kearifan lokal yang beragam. Kemampuan membangun komunikasi yang baik menjadi bagian penting agar fungsi pengamanan dapat berjalan secara profesional sekaligus menghormati hak dan martabat setiap orang.

Melalui kerja sama dengan Unanda, MDA mendorong penguatan kapasitas personel keamanan agar pelaksanaan fungsi pengamanan dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan operasional perusahaan dan prinsip penghormatan terhadap HAM.