Lembaga Sinergi Desa Indonesia Dorong Audit Anggaran Pembangunan Gedung Mesin PNUP

MAKASSAR - Lembaga Sinergi Desa Indonesia mendorong audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pembangunan Gedung Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga penggunaan anggaran berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

Ketua Umum Lembaga Sinergi Desa Indonesia sekaligus Ketua DPD Prawiro Garuda Merah Putih Provinsi Sulawesi Selatan, Sofian, mengungkapkan pengelolaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara profesional, terbuka, akuntabel, dan berintegritas.

Menurut dia, institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas. Karena itu, pengelolaan anggaran di lingkungan pendidikan perlu mendapat pengawasan agar penggunaannya sesuai dengan aturan dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Pendidikan harus menjadi sektor yang dikelola dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta integritas agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas,” ujar Sofian.

Ia mengatakan pihaknya mencermati informasi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat terkait pembangunan Gedung Mesin PNUP, termasuk pembangunan fisik dan pengadaan peralatan pendukung yang bersumber dari dana SBSN.

Atas hal tersebut, Lembaga Sinergi Desa Indonesia mendorong lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh. Pemeriksaan, kata Sofian, diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penggunaan anggaran, telah berjalan sesuai ketentuan.

“Kami meminta agar proses tersebut dapat diawasi dan diperiksa secara objektif oleh aparat maupun lembaga pengawas yang berwenang demi memastikan penggunaan anggaran negara berjalan tepat sasaran,” jelasnya.

Sofian juga mendorong institusi pengawasan dan aparat penegak hukum menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Ia menyebut Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta instansi terkait lainnya.

Selain lembaga negara, ia mengajak masyarakat, mahasiswa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers turut mengawal tata kelola anggaran pendidikan.

Menurut dia, partisipasi publik dan pengawasan yang dilakukan secara kritis diperlukan untuk mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan, profesional, dan akuntabel. “Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum maupun lembaga berwenang,” tegas Sofian.

Ia berharap PNUP terus berkembang sebagai institusi pendidikan unggulan yang menjunjung tinggi integritas dan tata kelola yang baik serta menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia.