Kemenkum Sulsel Buka Gerai Layanan di Bursa Wirausaha Unggulan 2026

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) membuka gerai layanan kekayaan intelektual pada kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang berlangsung di Gedung Baruga Andi Pangerang Pettarani, Universitas Hasanuddin, Selasa (15/9/2026).

Gerai layanan tersebut hadir untuk memberikan informasi, konsultasi, serta fasilitasi layanan pelindungan kekayaan intelektual bagi UMKM dan wirausaha, khususnya terkait pelindungan merek, hak cipta, dan desain industri. Partisipasi ini juga merupakan tindak lanjut atas permohonan Kementerian UMKM untuk menghadirkan layanan pendukung dalam rangka memberikan kemudahan akses pelindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengikuti kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan 2026.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Andi Haris menyampaikan bahwa kehadiran layanan kekayaan intelektual di tengah kegiatan kewirausahaan merupakan bentuk upaya mendekatkan layanan hukum kepada pelaku UMKM.

Menurutnya, pelindungan KI perlu menjadi bagian dari pengembangan usaha karena merek, karya, dan desain yang dimiliki pelaku usaha merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi serta perlu mendapatkan kepastian pelindungan hukum.

“Pelaku UMKM dan wirausaha perlu memahami bahwa kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari pengembangan usaha. Melalui gerai layanan ini, kami memberikan informasi, konsultasi, dan fasilitasi agar pelaku usaha dapat mengenali sekaligus melindungi aset kekayaan intelektual yang mereka miliki,” ujar Demson.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian UMKM tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan kewirausahaan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri UMKM mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulsel yang hingga saat ini mencapai Rp12,5 triliun.

Penyaluran KUR untuk sektor produksi di Sulsel juga disebut berada pada angka 30 persen, di atas rata-rata nasional.

Menteri UMKM turut menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan program KUR berjalan sesuai ketentuan. Untuk pinjaman KUR pada rentang Rp1 juta hingga Rp100 juta, tidak diperkenankan adanya persyaratan jaminan secara afirmatif. Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap temuan di lapangan terkait adanya oknum yang masih meminta jaminan kepada penerima KUR.

Pemilihan Universitas Hasanuddin sebagai lokasi kegiatan turut dikaitkan dengan potensi Sulsel sebagai daerah yang memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat. Sulsel dikenal sebagai salah satu daerah yang melahirkan banyak pengusaha, sehingga keterlibatan perguruan tinggi dinilai strategis dalam mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki minat dan kapasitas untuk menjadi wirausaha.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa penguatan kewirausahaan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran terhadap pelindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, UMKM tidak hanya perlu didorong untuk tumbuh dari sisi produksi dan pemasaran, tetapi juga perlu memastikan identitas, karya, dan inovasi yang menjadi bagian dari usahanya memperoleh pelindungan hukum.

“Kami mendukung penuh kegiatan yang mendorong UMKM dan wirausaha Sulawesi Selatan semakin berdaya saing. Pelindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi penting agar merek, karya, dan inovasi pelaku usaha memiliki kepastian hukum serta dapat dikembangkan menjadi aset yang bernilai ekonomi. Melalui kehadiran gerai layanan ini, kami ingin memastikan pelaku UMKM memperoleh akses informasi dan fasilitasi layanan KI secara lebih mudah,” ujar Andi Basmal.