Dari Bilik Suara OSIS, Demokrasi Belajar Tumbuh

Oleh Samsir Salam
(Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep)

Masa depan demokrasi Indonesia sedang diuji di tempat yang sering kita anggap sederhana: bilik suara pemilihan ketua OSIS.

Di sanalah siswa mulai belajar memilih pemimpin, menilai gagasan, menghormati perbedaan, menerima kekalahan, dan mempertanggungjawabkan pilihan. Karena itu, pemilihan ketua OSIS di Sulawesi Selatan tidak semestinya dipandang sekadar agenda rutin sekolah. Ia adalah ruang pendidikan politik sejak dini.

Demokrasi tidak tiba-tiba lahir ketika seseorang genap berusia 17 tahun lalu mendapatkan hak pilih. Demokrasi seharusnya tumbuh jauh sebelumnya: di ruang kelas, dalam organisasi siswa, dalam keberanian menyampaikan pendapat, dan dalam pengalaman memilih pemimpin.

Pilketos mengajarkan bahwa kepemimpinan tidak cukup bermodal popularitas. Ada visi yang harus ditawarkan, gagasan yang perlu diperdebatkan, program yang harus dijelaskan, dan tanggung jawab yang mesti ditunaikan.

Namun, pendidikan politik tidak boleh berhenti pada pencoblosan. Siswa perlu belajar seluruh prosesnya: mengenal calon, mendengar gagasan, bertanya, menilai program, memilih secara sadar, menerima hasil, dan mengawasi kepemimpinan setelah pemilihan.

Di titik inilah Pilketos mengajarkan satu prinsip penting: politik seharusnya dimulai dari gagasan, bukan transaksi.

Politik transaksional tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar. Ia bisa dimulai dari hal sederhana: memilih karena ditraktir, mendukung karena dijanjikan sesuatu, atau menganggap suara sebagai imbalan. Jika kebiasaan seperti ini dibiarkan, anak-anak dapat belajar bahwa kepemimpinan bukan soal kemampuan dan integritas, melainkan soal siapa yang paling mampu membeli dukungan.

Ironisnya, sekolah mengajarkan siswa agar memilih berdasarkan visi dan program, sementara di luar sekolah mereka kadang menyaksikan politik berjalan dengan logika yang berbeda.

Kepada anak-anak kita berkata, “Jangan memilih karena pemberian.” Tetapi mereka melihat politik orang dewasa begitu akrab dengan transaksi.

Kita berkata, “Hormati perbedaan pilihan.” Tetapi mereka menyaksikan perbedaan politik berubah menjadi permusuhan.

Kita mengajarkan, “Terimalah kekalahan.” Tetapi mereka melihat kekalahan kadang melahirkan dendam yang jauh lebih panjang daripada masa kampanye.

Jangan sampai anak-anak justru lebih dewasa dalam berdemokrasi daripada orang dewasa yang mengajarkan demokrasi kepada mereka.

Al-Qur’an mengingatkan:“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.”(QS. Al-Isra: 36).

Ayat ini relevan dengan pendidikan politik. Memilih bukan sekadar menggunakan hak, tetapi juga mempertanggungjawabkan pilihan. Sebelum menentukan pilihan, seseorang perlu mendengar, melihat, mencari tahu, mempertimbangkan, lalu menggunakan hati nuraninya.

Maka seorang siswa yang berdiri di depan surat suara sesungguhnya sedang belajar mengajukan pertanyaan sederhana: mengapa saya memilih orang ini?

Pertanyaan sederhana itu kelak menentukan kualitas demokrasi. Jika sejak sekolah siswa terbiasa memilih berdasarkan gagasan dan integritas, kita sedang menanam benih pemilih rasional. Sebaliknya, jika mereka dibiasakan memilih karena kedekatan, popularitas, tekanan kelompok, atau pemberian, politik transaksional akan menemukan lahan yang subur.

Karena itu, Pilketos harus menjadi laboratorium demokrasi. Setiap calon diberi ruang yang sama untuk menyampaikan visi dan program. Siswa diberi kesempatan bertanya dan membandingkan gagasan. Guru menjadi pendamping, bukan pengarah pilihan. Prosesnya berlangsung adil, transparan, dan bebas dari praktik transaksional.

Yang tak kalah penting, demokrasi tidak berhenti ketika pemenang diumumkan. Pemenang harus belajar bahwa ia memimpin seluruh siswa, bukan hanya mereka yang memilihnya. Yang kalah juga perlu memahami bahwa kekalahan bukan akhir dari pengabdian. Kritik, pengawasan, dan kerja bersama tetap menjadi bagian dari demokrasi.

Ada ungkapan sederhana: “Student today, leader tomorrow.”

Pelajar hari ini adalah pemimpin hari esok.

Anak-anak yang hari ini memilih ketua OSIS, beberapa tahun mendatang akan menjadi pemilih dalam pemilu. Bahkan di antara mereka mungkin ada yang kelak berdiri di sisi lain surat suara: bukan sebagai pemilih, tetapi sebagai orang yang dipilih.

Karena itu, pendidikan demokrasi tidak boleh baru dibicarakan setiap lima tahun. Nilai kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, dan keberanian mengawasi kekuasaan harus ditanam, dilatih, dan dibiasakan sejak sekolah.

Hari ini mungkin yang diperebutkan hanya kursi ketua OSIS. Tidak ada baliho raksasa, koalisi partai, atau survei elektabilitas. Dan semoga saja tidak ada “serangan fajar” berupa traktiran di kantin.

Tetapi justru dari kesederhanaan itu kita dapat menanamkan sesuatu yang besar:politik yang jujur dimulai dari kebiasaan yang jujur.

Sebab student today, leader tomorrow bukan sekadar slogan. Wajah demokrasi Indonesia di masa depan sedang duduk di bangku sekolah hari ini.

Jika ingin demokrasi yang lebih baik esok hari, mungkin kita tidak perlu memulainya dari tempat yang jauh.

Mulailah dari bilik suara pemilihan ketua OSIS.