MA Kabulkan Permohonan DPRD Gowa, Pemakzulan Husniah Talenrang Berlanjut
Jum'at, 02 Okt 2026 19:46
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang saat memberikan keterangan dalam sidang hak angket yang digelar DPRD Gowa. Foto: Istimewa
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa terkait usulan pemakzulan atau pemberhentian Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026 dengan klasifikasi Uji Pendapat. DPRD Kabupaten Gowa tercatat sebagai pemohon, sementara Bupati Kabupaten Gowa menjadi termohon.
Dalam Info Perkara MA RI, perkara itu diputus pada Kamis, 1 Oktober 2026. Amar putusannya berbunyi, “Kabul permohonan menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.”
Perkara tersebut sebelumnya diterima dan diregistrasi Kepaniteraan MA pada 21 Agustus 2026. Majelis hakim diketuai Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dengan anggota Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Berawal dari Hak Angket
Usulan pemberhentian Husniah bermula dari penggunaan hak angket DPRD Gowa. DPRD Gowa menyepakati penggunaan hak angket terhadap Husniah dalam rapat paripurna pada 25 Mei 2026. Saat itu, mayoritas anggota DPRD yang hadir menyetujui pembentukan mekanisme penyelidikan tersebut.
Dalam prosesnya, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pansus kemudian memeriksa sejumlah pihak dan menggali berbagai persoalan yang menjadi materi penyelidikan.
Terdapat tiga materi yang menjadi fokus Pansus, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan beasiswa doktoral, dugaan penyimpangan program pengadaan seragam sekolah gratis, serta dugaan perbuatan tercela berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Husniah sendiri sebelumnya menyatakan menghormati proses hak angket DPRD Gowa. Ia juga menegaskan tetap menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan meminta agar pembahasan Pansus berfokus pada kebijakan publik, bukan persoalan pribadi.
Proses kemudian berlanjut ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dalam rapat paripurna DPRD Gowa pada 12 Agustus 2026, tujuh fraksi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan usulan pemberhentian Husniah melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.
Berkas pendapat DPRD tersebut kemudian diajukan ke MA dan diregistrasi pada 21 Agustus 2026, sebagaimana tercatat dalam sistem perkara MA.
Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026 dengan klasifikasi Uji Pendapat. DPRD Kabupaten Gowa tercatat sebagai pemohon, sementara Bupati Kabupaten Gowa menjadi termohon.
Dalam Info Perkara MA RI, perkara itu diputus pada Kamis, 1 Oktober 2026. Amar putusannya berbunyi, “Kabul permohonan menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.”
Perkara tersebut sebelumnya diterima dan diregistrasi Kepaniteraan MA pada 21 Agustus 2026. Majelis hakim diketuai Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dengan anggota Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Berawal dari Hak Angket
Usulan pemberhentian Husniah bermula dari penggunaan hak angket DPRD Gowa. DPRD Gowa menyepakati penggunaan hak angket terhadap Husniah dalam rapat paripurna pada 25 Mei 2026. Saat itu, mayoritas anggota DPRD yang hadir menyetujui pembentukan mekanisme penyelidikan tersebut.
Dalam prosesnya, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pansus kemudian memeriksa sejumlah pihak dan menggali berbagai persoalan yang menjadi materi penyelidikan.
Terdapat tiga materi yang menjadi fokus Pansus, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan beasiswa doktoral, dugaan penyimpangan program pengadaan seragam sekolah gratis, serta dugaan perbuatan tercela berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Husniah sendiri sebelumnya menyatakan menghormati proses hak angket DPRD Gowa. Ia juga menegaskan tetap menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan meminta agar pembahasan Pansus berfokus pada kebijakan publik, bukan persoalan pribadi.
Proses kemudian berlanjut ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Dalam rapat paripurna DPRD Gowa pada 12 Agustus 2026, tujuh fraksi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan usulan pemberhentian Husniah melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan.
Berkas pendapat DPRD tersebut kemudian diajukan ke MA dan diregistrasi pada 21 Agustus 2026, sebagaimana tercatat dalam sistem perkara MA.
(MAN)
Berita Terkait
News
Komitmen Berdiri di Atas Kebenaran, Sikap Kakak dan Adik Kandung Husniah Talenrang Layak Dicontoh
Sikap keluarga besar Husniah Talenrang yang sejak awal memilih sikap berdiri di atas kebenaran dan memegang prinsip siri’ na pacce dalam berbagai kasus yang melilit Husniah di Kabupaten Gowa, menuai apresiasi dari lintas kalangan.
Jum'at, 16 Okt 2026 19:52
News
Surat Pemberhentian Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa Disampaikan Hari Ini
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan secara resmi mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (14/10/26).
Kamis, 15 Okt 2026 09:50
Sulsel
Kuasa Hukum Husniah Talenrang Desak Polda Sulsel Usut Dugaan Hilangnya Dokumen MA
Adanya pengakuan dari pihak Kantor Pos Sungguminasa terkait persoalan pengiriman surat Mahkamah Agung kepada Bupati Gowa dinilai membuka babak baru dalam persoalan yang berpotensi berdampak serius terhadap hak hukum Bupati Gowa.
Kamis, 08 Okt 2026 16:32
Sulsel
Kuasa Hukum Bupati Gowa Ungkap Resi & Foto Penerimaan Surat MA di PA Sungguminasa
Kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, membantah klarifikasi Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa yang menyatakan tidak pernah menerima surat tersebut.
Kamis, 08 Okt 2026 06:58
News
DPRD Gowa Serahkan Surat Usulan Pemberhentian Husniah ke Mendagri
Proses pemberhentian Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang terus bergulir. Setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan DPRD Gowa, pimpinan DPRD kini melanjutkan tahapan tersebut ke pemerintah pusat.
Senin, 05 Okt 2026 19:50
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan