DPK Sulsel Lengkapi Perpustakaan dengan Sarpras Layanan Kelompok Rentan

MAKASSAR - Beragam upaya perbaikan terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sulsel dalam menyiapkan sarana prasana (sarpras) baca terbaik bagi semua masyarakat. Khususnya untuk pelayanan publik golongan rentan.

Berdasarkan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, kelompok rentan terdiri dari disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana alam. Asas pelayanan publik meliputi kemudahan aksesibilitas serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Oleh karenanya, Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan kunjungan langsung ke UPT Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel, Senin (19/6/2023). Hal ini dilakukan guna meninjau langsung sarpras ramah kelompok rentan untuk dilakukan penilaian.

Evaluator Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Retno Dwi Cahyaningsih mengatakan, kegiatan ini merupakan tidak lanjut dari hasil Desk Evaluation penerapan Sarpras ramah kelompok rentan yang telah dilakukan 16 Mei lalu. Dari 34 provinsi, Sulsel menjadi salah satu dari 4 provinsi yang dilakukan peninjauan langsung.

Baca Juga: Lelang Jabatan Pemprov Sulsel, 10 Peserta Dinyatakan Gugur

"Sarana prasarana kaum rentan ini terus dipantau oleh Kementerian PANRB selaku instansi pembina pelayanan publik, agar fasilitas tersebut hadir sesuai standar. Demi terwujudnya pelayanan publik yang inklusif," ujarnya.

Serangkaian penilaian pun dilakukan secara langsung bersama perwakilan dari Biro Organisasi Sulsel. Dilanjutkan dengan peninjauan langsung sarana prasarana ramah kelompok rentan yang disediakan oleh UPT Perpustakaan Sulsel.

Tim Evaluator Kemenpan RB pun mengapresiasi berbagai fasilitas Sarpras yang telah disediakan UPT Perpustakaan Sulsel kepada kelompok rentan khususnya difabel. Tersedia ruang tunggu prioritas, loket prioritas, ruang laktasi, area bermain anak, alat bantu untuk kelompok rentan, dan koleksi berhuruf braille.

"Untuk semakin menyempurnakan pelayanan yang diberikan, ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti kedepannya. Seperti penyediaan guiding block dan pegangan rambat khususnya pada toilet difabel, alat bantu beragam disabilitas (talking book, aplikasi hear me, dll), serta petugas pendukung yang memahami Bahasa isyarat,” jelas Tim Kemenpan RB

Baca Juga: Belanja E-Purchasing Pemprov Sulsel Capai Rp838 Miliar

Kepala UPT Perpustakaan Sulsel, Kaharullah menyebut kegiatan peninjauan langsung ini menilai ketersediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Terdiri dari 12 fasilitas aspek pemenuhan dan kualitas di UPP role model sebagaimana SE Menteri PANRB Nomor 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Adapun kedua belas Sarpras tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek, pintu masuk yang mudah diakses, jalan landai dan pegangan rambat, toilet khusus, loket khusus, ruang tunggu khusus, serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu, arena bermain anak, ruang laktasi/menyusui, serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.