Jalan Berliku Mewujudkan Merdeka Sinyal hingga Pelosok Negeri

MAKASSAR - Pemerintah Republik Indonesia gencar mendorong transformasi digital di seluruh sektor, mulai pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya. Sayangnya, sistem digitalisasi ternyata belum dapat diimplementasikan secara merata.

Kesenjangan digital masih sangat terasa di pelosok tanah air. Merdeka sinyal masih menjadi barang langka bagi mereka yang tinggal di wilayah pegunungan maupun wilayah kepulauan. Jika terus dibiarkan, mereka yang bermukim di pelosok negeri bakal semakin tertinggal dalam berbagai aspek, mulai pendidikan hingga ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tentu tidak tinggal diam. Salah satunya melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, yang konsisten dan komitmen membangun infrastruktur digital di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Hanya saja, bukan perkara mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Jalan berliku dan menantang harus dihadapi. Butuh biaya dan waktu untuk merealisasikan merdeka sinyal di seluruh wilayah Indonesia, yang sangat luas dan banyak diisi kepulauan.

Nico, salah seorang mahasiswa asal Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, menyampaikan di wilayah Papua, merdeka sinyal bahkan terkadang tidak didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Di daerah-daerah tertentu, jaringan telekomunikasi masih putus nyambung.

Dia mencontohkan di pusat Kabupaten Asmat saja terkadang sinyal jelek, meski infrastruktur digital terlihat sudah mulai terbangun. Jika kondisi jaringan telekomunikasi di pusat kabupaten saja seperti itu, kata dia, tentu situasinya jauh lebih parah di pelosok Papua.

"Ada jaringan tapi sinyalnya jelek. Ya, jujur keadilan (merdeka sinyal) belum terwujud. Padahal, itu contoh kasus di pusat kabupaten, apalagi di kampung," kata Nico yang menempuh pendidikan tinggi di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada sesi diskusi acara Festival Literasi Digital 2023, akhir November 2023.

Menurut Nico, belum terwujudnya merdeka sinyal membuat mahasiswa seperti dirinya maupun masyarakat lain dirugikan sekaligus kesulitan. Misalnya saat pandemi Covid-19 lalu, tatkala perkuliahan harus dilakukan secara online dari rumah, dirinya yang memilih pulang kampung kesulitan mencari spot dengan sinyal kuat agar bisa tetap kuliah secara online.

Begitu pula pasti dirasakan bagai pelaku usaha, khususnya UMKM yang ingin memasarkan produk secara online menjadi terhambat. Olehnya itu, Nico menaruh asa agar pemerintah, termasuk BAKTI Kominfo segera merealisasikan berbagai proyek infrastruktur digital maupun program menghapus kesenjangan digital.

Kondisi sulitnya sinyal di pelosok diakui oleh Wakil Rektor Unhas Bidang Akademik Prof Muh Ruslin. Ia menyebut belum meratanya infrastruktur digital sangat merepotkan bagi dunia pendidikan. Saat pandemi Covid-19 lalu, banyak cerita-cerita kesulitan dari mahasiswanya yang tinggal di pelosok saat kuliah online.

"Ada yang harus naik di gunung, naik ke atas pohon. Bahkan, ada mahasiswa yang jatuh dari ketinggian (demi mendapatkan sinyal kuat). Ya, ini memang menjadi kendala saat pandemi Covid-19 lalu, saat harus kuliah secara online," kata Ruslin.

Kebut Keandalan Jaringan KTI
Plt Direktur Keuangan BAKTI Kominfo, Ahmad Juhari, pada kesempatan itu memaparkan upaya mewujudkan merdeka sinyal di pelosok negeri terus dilakukan. BAKTI Kominfo terus membangun infrastruktur digital di daerah 3T guna mewujudkan konektivitas secara menyeluruh. Salah satu fokus wilayah yang menjadi atensi adalah Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya Papua.

Ahmad mengurai rentang 2022-2023, BAKTI Kominfo telah membangun 5.618 BTS di Papua. Kendalanya, pasokan listrik di wilayah tersebut masih sulit. Untuk itu, BAKTI Kominfo harus memakai panel surya dengan tingkat pemeliharaan yang tidak mudah. Pihaknya bahkan mesti mengeluarkan anggaran lebih dengan merekrut tenaga lokal untuk pemeliharaan.

Meski sudah ada BTS, tantangan berikutnya adalah frekuensi jaringan yang terbatas. Setiap BTS yang dikelolanya hanya dapat mendistribusikan 2-8 Megabite (MB). Padahal ketersediaan frekuensi tersebut telah menggunakan satelit yang disewa dari luar negeri sekitar 30 Gigabite (GB).

"Nah, hampir 65 persen masyarakat memakai internet untuk media sosial seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Jadinya tidak bisa memenuhi kapasitas karena harus berbagi. Makanya, meski sudah memakai satelit dari luar negeri yang kami sewa, tetap perlu untuk diperkuat dengan jaringan backbone," paparnya.

Guna meningkatkan konektivitas di daerah 3T, Ahmad mengimbuhkan pemerintah juga telah meluncurkan satelit Satria-1. Satelit ini diklaim memiliki kapasitas terbesar di Asia mencapai 150 Gbps. Peluncuran satelit Satria-1 bukan menjadi pertama sekaligus terakhir, dimana pemerintah akan mengupayakan penambahan pada masa mendatang.

Tidak cukup memasang infrastruktur digital di orbit luar angkasa, ia bilang pemerintah juga memperkuatnya dengan memasang fiber optic sebagai jaringan backbone yang ditanam di bawah tanah. Fiber optik ini dipasang menyeluruh dan tersambung dari Sabang sampai Merauke.

"Begitu banyak tantangan untuk memangkas kesenjangan digital, terutama di wilayah timur, khususnya daerah 3T. Pada intinya, kami tidak berhenti berusaha untuk memperkuat jaringan backbone yakni melalui peluncuran satelit dan penggelaran fiber optik," paparnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Subbidang Keuangan, Since Erna Lamba, yang hadir turut menyuarakan harapan agar pemerintah melalui BAKTI Kominfo bisa segera mewujudkan merdeka sinyal, sehingga konektivitas digital terwujud. Muaranya, diharapkan mengakselerasi pertumbuhan semua sektor, mulai pendidikan hingga perekonomian.

"Harapan kita semua, pemerintah terus bergerak menyiapkan infrastruktur digital secara merata. Apalagi, Sulsel sebagai hub Indonesia Timur memiliki banyak sektor unggulan. Nah, lewat digitalisasi tentu akan mampu meningkatkan sektor-sektor unggulan itu," tuturnya.


Penguatan Literasi & Ekonomi Digital
Selain getol membangun infrastruktur digital, pemerintah juga terus memperkuat SDM dengan menggencarkan literasi digital. Lewat skema itu, pemerintah dengan menggandeng semua pihak ingin mengakselerasi ekonomi digital, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Since, peningkatan literasi digital merupakan keniscayaan sering dengan penguatan infrastruktur digital. Hanya dengan memahami konsep digitalisasi secara inklusif, maka seseorang dapat mengimplementasikan tepat guna. Muaranya, menghadirkan ekonomi digital yang mampu menciptakan peluang kerja dan mendongkrak produktivitas.

"Peningkatan literasi digital ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi," kata dia.

Pada kesempatan itu, Since mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Di era saat ini, digitalisasi sudah menjadi keharusan, bukan lagi sekadar opsi. Suka atau tidak suka, digitalisasi telah menyentuh seluruh sektor, termasuk pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Plt Direktur Keuangan BAKTI Kominfo, Ahmad Juhari, menekankan upaya mengeliminasi kesenjangan digital tidak boleh hanya menitik-beratkan pada pembangunan infrastruktur. Tidak kalah penting untuk membangun SDM lewat literasi digital dan juga menciptakan ekosistem digital yang mendukung.

Menurut Ahmad, semua itu tentunya tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah pusat, melainkan butuh kolaborasi dengan swasta, pemerintah daerah dan akademisi. BAKTI Kominfo sendiri selalu menggelar kegiatan untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat di setiap proyek pembangunan infrastruktur.

"Literasi digital itu bukan hanya dari BAKTI Kominfo tapi juga dari unit lain. Kami juga sudah membuat proyek (literasi digital) di beberapa daerah dengan menggandeng pemerintah daerah dan BUMDes. Banyak yang sudah berhasil dan menjadi percontohan dalam pengelolaan BUMDes, itu semua mengakselerasi pertumbuhan daerah," ungkapnya.

Ketua Bidang VII Hipmi Sulsel, Irma Trisnawati Anwar, mengatakan ragam usaha, khususnya yang beroperasi di perkotaan tentunya sudah seharusnya menerapkan konsep digital. Namun, diakuinya untuk pengusaha daerah masih aa yang belum mengimplementasikan dan tentunya diharapkan bisa tersentuh lewat infrastruktur dan literasi digital.

"Sekarang pengusaha itu serba e-katalog, meski masih ada beberapa (khususnya di pedesaan) yang belum," katanya.

Lewat digitalisasi, kata dia, pengusaha dapat memperkenalkan produknya kapan dan dimana saja dengan sasaran yang lebih luas. Buktinya nyatanya, banyak pelaku UMKM yang kini menjual produknya lewat media sosial.


BTS 4G di Pelosok
Kominfo melalui BAKTI sudah memastikan untuk melanjutkan kontrak layanan BTS 4G untuk Daerah 3T. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Kontrak Operation & Maintenance BTS 4G di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023) lalu.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan Kontrak Operation & Maintenance yang diteken merupakan kontrak untuk melanjutkan pengoperasian BTS 4G yang telah dibangun dan menjadi aset BAKTI.

"Sehingga layanan sinyal dari site BTS yang telah tercatat menjadi aset BAKTI Kominfo dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal,” ucap dia.

Menteri Budi mengapresiasi kinerja Satgas BAKTI Kominfo karena telah mampu menghasilkan solusi cepat dan komprehensif untuk persoalan yang terjadi di lapangan.

Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar menegaskan layanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama agar warga daerah 3T bisa memanfaatkan akses telekomunikasi.