Pj Gubernur Harap 10 Ribu Hektar Lahan PTPN Bisa Digunakan untuk Budidaya Pisang
Jum'at, 02 Feb 2024 22:02
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, berharap 10 ribu hektar lahan PTPN bisa digunakan untuk budidaya pisang cavendish. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sedang gencar-gencarnya melakukan budidaya pisang cavendish sebagai komoditi ekspor.
"Saya sudah cek lahan punya PTPN ini sangat besar. Ini kami harap bisa dipakai untuk masyarakat, sampai 10.000 hektare bisa dipakai untuk pisang cavendish," kata Bahtiar saat menerima kunjungan Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Teddy Yuniman Danas, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, (2/02/2024).
Bahtiar menyampaikan, seluruh daerah di Sulsel telah diajak untuk ikut dalam ekosistem bisnis pisang cavendish, nanas, sukun dan nangka yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan, untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulsel.
"Saya dorong orang-orang kita yang ada di daerah untuk ikut di bisnis pisang ini. Kami sampaikan pisang cavendish ini tanaman bisnis. Karena itu, bagaimana masyarakat kita ini ikut dan diakomodir langsung pemerintah kabupaten kota setempat, supaya bisa dikawal secara adil dan pengawasan secara adil juga," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Teddy Yuniman Danas, mengaku sangat mendukung program Pemprov Sulsel, khususnya budidaya hortikultura. Untuk itu, pihaknya akan meminjamkan lahan milik PTPN agar dimanfaatkan Pemprov Sulsel untuk penanaman pisang cavendish.
"Izin Bapak Gubernur, kalau untuk kesejahteraan masyarakat kami siap membantu," kata Teddy.
Teddy mengungkapkan, PTPN memiliki lahan di beberapa daerah di Sulsel, dan bisa digunakan mengembangkan tanaman pisang cavendish, sukun, nangka dan nanas.
Hadir mendampingi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara, Direktur Hubungan Kelembagaan Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Tio Handoko, Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Landi Rizaldi Mangawerang. Regional Head PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 8 Sulawesi, Desmanto dan SEVP Business Support PTPN 1 Regional 8 Sulawesi Maalun Lamau.
"Saya sudah cek lahan punya PTPN ini sangat besar. Ini kami harap bisa dipakai untuk masyarakat, sampai 10.000 hektare bisa dipakai untuk pisang cavendish," kata Bahtiar saat menerima kunjungan Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Teddy Yuniman Danas, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, (2/02/2024).
Bahtiar menyampaikan, seluruh daerah di Sulsel telah diajak untuk ikut dalam ekosistem bisnis pisang cavendish, nanas, sukun dan nangka yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan, untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Sulsel.
"Saya dorong orang-orang kita yang ada di daerah untuk ikut di bisnis pisang ini. Kami sampaikan pisang cavendish ini tanaman bisnis. Karena itu, bagaimana masyarakat kita ini ikut dan diakomodir langsung pemerintah kabupaten kota setempat, supaya bisa dikawal secara adil dan pengawasan secara adil juga," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Teddy Yuniman Danas, mengaku sangat mendukung program Pemprov Sulsel, khususnya budidaya hortikultura. Untuk itu, pihaknya akan meminjamkan lahan milik PTPN agar dimanfaatkan Pemprov Sulsel untuk penanaman pisang cavendish.
"Izin Bapak Gubernur, kalau untuk kesejahteraan masyarakat kami siap membantu," kata Teddy.
Teddy mengungkapkan, PTPN memiliki lahan di beberapa daerah di Sulsel, dan bisa digunakan mengembangkan tanaman pisang cavendish, sukun, nangka dan nanas.
Hadir mendampingi Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara, Direktur Hubungan Kelembagaan Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Tio Handoko, Direktur Pemasaran dan Aset Manajemen Holding PT Perkebunan Nusantara 1 Jakarta, Landi Rizaldi Mangawerang. Regional Head PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 8 Sulawesi, Desmanto dan SEVP Business Support PTPN 1 Regional 8 Sulawesi Maalun Lamau.
(GUS)
Berita Terkait
News
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel resmi mengumukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2026.
Jum'at, 26 Des 2025 05:35
News
UMP Naik, Disnakertrans Sulsel Tekankan Keadilan Upah dan Profesionalisme Buruh
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7,21% atau Rp 3.921.088, Rabu (24/12/2025).
Jum'at, 26 Des 2025 05:22
Sulsel
Matano Belt Road, Jalan Strategis Menuju Pertumbuhan Inklusif Sulsel
PT Vale menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan melalui pembangunan Matano Belt Road.
Selasa, 23 Des 2025 14:47
Sulsel
Groundbreaking Matano Belt Road 35 Km Dilakukan, Nilai Proyek Capai Rp350 Miliar
Pembangunan Matano Belt Road (MBR) ruas Desa Ussu–Nuha–batas Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang 35 km resmi dimulai melalui groundbreaking yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan bersama Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler.
Senin, 22 Des 2025 17:22
News
Tim Medis Sulsel dan Andalan Peduli Diberi Apresiasi Usai Misi Kemanusiaan di Aceh
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Tim Medis Pemprov Sulsel yang menjalan tugas di Sumatera dan Aceh dalam tanggap darurat bencana.
Jum'at, 19 Des 2025 13:07
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Aksi Tim Relawan UMI Gelombang III: Salurkan Bantuan Logistik & Trauma Healing
2
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
3
Bagian Bangunan Roboh, Proyek Rp1,7 M Gedung Sipitangarri Jadi Sorotan Publik
4
Bupati Bone Serahkan Hibah Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi
5
DPRD Didorong Gelar RDP Terkait Tata Kelola PT GMTD
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Aksi Tim Relawan UMI Gelombang III: Salurkan Bantuan Logistik & Trauma Healing
2
UMP Sulsel 2026 Naik jadi Rp3,9 Juta, Pemprov Perketat Pengawasan Perusahaan
3
Bagian Bangunan Roboh, Proyek Rp1,7 M Gedung Sipitangarri Jadi Sorotan Publik
4
Bupati Bone Serahkan Hibah Lahan untuk Pembangunan Kantor Imigrasi
5
DPRD Didorong Gelar RDP Terkait Tata Kelola PT GMTD