Data Aset Tak Sinkron, 10 Sekolah di Maros Disorot BPK

MAROS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 10 sekolah di Kabupaten Maros setelah menemukan persoalan pada pencatatan dan administrasi aset.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengatakan pemeriksaan tersebut berawal dari temuan BPK pada sekolah sampel yang menunjukkan ketidaktertiban administrasi aset.

“Dengan adanya hal ini, akan menjadi perhatian serius bagi kami,” katanya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, temuan BPK didominasi masalah administratif. Di antaranya ketidaksesuaian antara data pada buku inventaris dengan kondisi riil di lapangan, keterlambatan pembaruan atau input data aset, serta dokumen pendukung yang belum lengkap.

Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, meskipun tidak ada laporan kehilangan fisik aset, persoalan administrasi tetap serius karena menyangkut akuntabilitas pengelolaan barang milik negara maupun daerah.

“Walaupun sifatnya administratif, ini tetap harus dibenahi. Tata kelola aset harus tertib dan transparan,” tegasnya.

Chaidir meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan dan memastikan seluruh kepala sekolah memperbaiki sistem pencatatan inventaris sesuai ketentuan.

Ia juga menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kepala sekolah diingatkan menggunakan anggaran sesuai petunjuk teknis (juknis) dan tidak melakukan pembelanjaan di luar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam tata kelola administrasi dan keuangan. Saya berharap penggunaan dana BOS benar-benar sesuai aturan. Jangan sampai ada pembelanjaan di luar ketentuan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Maros akan melakukan evaluasi menyeluruh dan pendampingan terhadap sekolah yang menjadi sampel pemeriksaan.

“Upaya ini dilakukan agar perbaikan administrasi dapat segera terealisasi dan mencegah terulangnya persoalan serupa di sekolah lainnya,” tutupnya.