Pemprov Sulsel Usulkan 12.662 Formasi CASN Tahun 2024
Kamis, 14 Mar 2024 22:03
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengusulkan sekitar sebanyak 12.662 formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024.
MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengusulkan sekitar sebanyak 12.662 formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele, menurutnya usulan formasi ini untuk tahun anggaran 2024 dan kebutuhan ASN merupakan kebijakan masing-masing instansi. "Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mnyampaikn usulan kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2024 sebanyak 12.662 formasi," kata dia.
Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengadakan Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Jakarta, Kamis, (14/3/2024). Pada acara ini ada 14 daerah yang tak mengajukan formasi CASN dan PPPK. Lima diantaranya dari Provinsi Sulsel, yakni Kabupaten Gowa, Barru, Sinjai, Soppeng dan Kabupaten Bone. Sementara daerah lain yakni, Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahiang, Purworejo, Bolango. Kemudian ada Merauke, Puncak Jaya, Boven Digul, Asmat, Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.
Sukarniaty menjelaskan, terkait dengan pemerintah daerah yang tidak menyampaikan usulan memang ada bebeapa alasannya, termasuk persoalan anggaran pemkab yang tidak tersedia, sehingga tidak melakukan pengusulan. "Yang tidak mnyampaikn usulan kebutuhan disebabkn beberapa hal teramasuk kesanggupan dan ketrsediaan anggaran," katanya.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas membeberkan daerah yang belum mengajukan formasi itu salah satunya Pemerintah Provinsi Papua. Khusus untuk Papua, kata dia, tidak mengajukan formasi karena sebagian daerahnya sudah mengikuti program afirmasi. Afirmasi itu merupakan alokasi untuk calon ASN yang berasal dari Papua. "Ada beberapa daerah yang memang belum mengusulkan formasi," katanya.
Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa prioritas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN pada tahun ini.
Saat ini, Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta; dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” kata Menpan RB dilansir dilaman resmi Kemenpan RB, Kamis, (14/03/2024).
Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.
“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor 'hilir', seperti digital marketing, tetapi juga di sektor 'hulu' di lini produksi, seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele, menurutnya usulan formasi ini untuk tahun anggaran 2024 dan kebutuhan ASN merupakan kebijakan masing-masing instansi. "Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mnyampaikn usulan kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2024 sebanyak 12.662 formasi," kata dia.
Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), mengadakan Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Jakarta, Kamis, (14/3/2024). Pada acara ini ada 14 daerah yang tak mengajukan formasi CASN dan PPPK. Lima diantaranya dari Provinsi Sulsel, yakni Kabupaten Gowa, Barru, Sinjai, Soppeng dan Kabupaten Bone. Sementara daerah lain yakni, Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Kepahiang, Purworejo, Bolango. Kemudian ada Merauke, Puncak Jaya, Boven Digul, Asmat, Yahukimo, Leni Jaya, Intan Jaya, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat.
Sukarniaty menjelaskan, terkait dengan pemerintah daerah yang tidak menyampaikan usulan memang ada bebeapa alasannya, termasuk persoalan anggaran pemkab yang tidak tersedia, sehingga tidak melakukan pengusulan. "Yang tidak mnyampaikn usulan kebutuhan disebabkn beberapa hal teramasuk kesanggupan dan ketrsediaan anggaran," katanya.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas membeberkan daerah yang belum mengajukan formasi itu salah satunya Pemerintah Provinsi Papua. Khusus untuk Papua, kata dia, tidak mengajukan formasi karena sebagian daerahnya sudah mengikuti program afirmasi. Afirmasi itu merupakan alokasi untuk calon ASN yang berasal dari Papua. "Ada beberapa daerah yang memang belum mengusulkan formasi," katanya.
Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa prioritas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024. Salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN pada tahun ini.
Saat ini, Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta; dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” kata Menpan RB dilansir dilaman resmi Kemenpan RB, Kamis, (14/03/2024).
Anas mengatakan, pemerintah menyiapkan ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate yang akan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya.
“Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor 'hilir', seperti digital marketing, tetapi juga di sektor 'hulu' di lini produksi, seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.
(GUS)
Berita Terkait
News
DPRD Sepakat Pemprov Sulsel Lanjutkan Program MYP Tahap II
DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan arah pembangunan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur, Fatmawati Rusdi
Kamis, 27 Agu 2026 22:44
Makassar City
Provinsi Sulsel Jadi Rujukan Penerapan Manajemen Talenta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berhasil mempercepat penerapan manajemen talenta hingga bisa menjadi rujukan daerah lain.
Selasa, 25 Agu 2026 19:58
Ekbis
Perkuat TPAKD, OJK Dorong Pengembangan Ekonomi Sulsel Berbasis Kakao
Sebagai bentuk konkret implementasi pendekatan PED, dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan MoU Pengembangan Ekonomi Daerah Komoditas Kakao.
Senin, 24 Agu 2026 10:36
News
Kemarau Tingkatkan Risiko Karhutla, Perkuat Patroli dan Edukasi Warga
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di tengah kondisi kemarau yang membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar.
Kamis, 20 Agu 2026 13:43
News
Pelindo Dukung Mudik Gratis Sulsel, Pemprov Beri Apresiasi
Dukungan Pelindo terhadap Program Mudik Gratis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2026 mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Rabu, 19 Agu 2026 13:39
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bansos Tahap II Mulai Disalurkan di Jeneponto
2
PLN UIP Sulawesi Tanam 81 Fragmen Karang untuk Pulihkan Ekosistem Samalona
3
Penutupan Jalan Simpang Tiga Moncongloe Maros Ditunda
4
Orang Tua Meninggal hingga Kehilangan Pekerjaan, UMI Bantu 121 Mahasiswa Selesaikan Kuliah
5
Pertanian dan Hilirisasi Jadi Kunci Dorong Ekonomi Sulsel 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bansos Tahap II Mulai Disalurkan di Jeneponto
2
PLN UIP Sulawesi Tanam 81 Fragmen Karang untuk Pulihkan Ekosistem Samalona
3
Penutupan Jalan Simpang Tiga Moncongloe Maros Ditunda
4
Orang Tua Meninggal hingga Kehilangan Pekerjaan, UMI Bantu 121 Mahasiswa Selesaikan Kuliah
5
Pertanian dan Hilirisasi Jadi Kunci Dorong Ekonomi Sulsel 2026