Pj Gubernur Sulsel Dampingi Menteri AHY Serahkan Sertipikat Hasil PTSL di Gowa
Sabtu, 27 Apr 2024 22:45
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, menyerahkan 50 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulsel, Sabtu, (27/04/2024).
GOWA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan 50 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu, (27/04/2024).
Didampingi oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, sertipikat tersebut diserahkan secara door to door ke rumah warga di Kelurahan Romangpolong, Kabupaten Gowa.
Bahtiar mengatakan, program ini merupakan salah satu solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia, termasuk di Sulsel. Salah satu sumber kemiskinan itu karena kepemilikan aset atau kemiskinan struktural.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel, syukur dan terima kasih dan penghargaan dan penghormatan setinggi-tinggi kepada Bapak Menteri," kata Bahtiar.
"Ini juga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Yang dapat dipastikan memberikan kesejahteraan kepada pemiliknya," sambungnya.
Bahtiar mengungkapkan, sengketa tanah juga banyak terjadi di Sulsel. Sehingga, pemerintah provinsi siap mendukung program Kementerian.
Sementara, Menteri AHY mengatakan, isu pertanahan menjadi sangat mendasar yang harus diselesaikan. "Tadi Pak Gubernur mengatakan, dari banyaknya aduan hukum, itu dominasinya urusan pertanahan dan itu dikonfirmasi juga di tingkat nasional," kata AHY.
Sehingga, kata AHY, program Kementerian Pertanahan dapat menjadi solusi dan mengungkap kejahatan pertanahan yang banyak dilakukan oleh mafia tanah.
"Saya berpesan jangan ragu-ragu berhadapan dengan mafia tanah, pasti kita bela. Kita akan cari solusi terbaik agar tidak ada yang dizolimi," tegasnya.
Aset yang memiliki sertipikat, ungkap AHY, memiliki nilai tambah secara ekonomi. "Senang sekali bisa menyerahkan sertipikat tanah kepada warga, yang berbentuk PTSL. Ini momen yang telah dinantikan oleh masyarakat setelah menghuni dan tinggal di lokasi atau di atas tanah selama puluhan tahun dan mendapat serpikat. Sertipikat ini menjadi kepastian hukum atas tanah," tandasnya.
Dalam kunjungan kali ini, Menteri AHY juga menyerahkan 16 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah. Selain itu, ia juga menyerahkan satu Sertipikat Hak Pakai milik Kementerian Pertahanan. Penyerahan ini berlangsung di Masjid Al-Walidain, Kelurahan Romangpolong.
Di tempat ini juga diserahkan sertipikat wakaf untuk rumah yatim dan sekolah tahfidz di Bone, sekolah MTs di Takalar, pesantren di Sidrap, asrama pesantren di Barru, gereja di Toraja Utara dan Tana Toraja, serta Vihara di Kabupaten Pinrang.
Selama dua hari kunjungannya di Sulsel, Menteri AHY juga meninjau Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulsel untuk memastikan seluruh program dan layanan kementerian berjalan dengan baik. Juga meresmikan Balla "Pa'Jamakang", yakni Ruang Terpadu dengan Strategi Komunikasi di Kanwil BPN Provinsi Sulsel.
Pada tanggal 28 April besok, Menteri ATR/Kepala BPN akan melanjutkan peninjauan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Makassar. Kehadirannya bertujuan memastikan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Makassar berjalan lancar. Selain itu, kunjungannya juga dalam rangka mendeklarasikan implementasi layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
Setelah pendeklarasian tersebut, Menteri AHY akan langsung menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik milik pemerintah daerah. Langkah ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan 104 Kantah Kabupaten/Kota Elektronik pada tahun 2024.
Didampingi oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, sertipikat tersebut diserahkan secara door to door ke rumah warga di Kelurahan Romangpolong, Kabupaten Gowa.
Bahtiar mengatakan, program ini merupakan salah satu solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia, termasuk di Sulsel. Salah satu sumber kemiskinan itu karena kepemilikan aset atau kemiskinan struktural.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulsel, syukur dan terima kasih dan penghargaan dan penghormatan setinggi-tinggi kepada Bapak Menteri," kata Bahtiar.
"Ini juga memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Yang dapat dipastikan memberikan kesejahteraan kepada pemiliknya," sambungnya.
Bahtiar mengungkapkan, sengketa tanah juga banyak terjadi di Sulsel. Sehingga, pemerintah provinsi siap mendukung program Kementerian.
Sementara, Menteri AHY mengatakan, isu pertanahan menjadi sangat mendasar yang harus diselesaikan. "Tadi Pak Gubernur mengatakan, dari banyaknya aduan hukum, itu dominasinya urusan pertanahan dan itu dikonfirmasi juga di tingkat nasional," kata AHY.
Sehingga, kata AHY, program Kementerian Pertanahan dapat menjadi solusi dan mengungkap kejahatan pertanahan yang banyak dilakukan oleh mafia tanah.
"Saya berpesan jangan ragu-ragu berhadapan dengan mafia tanah, pasti kita bela. Kita akan cari solusi terbaik agar tidak ada yang dizolimi," tegasnya.
Aset yang memiliki sertipikat, ungkap AHY, memiliki nilai tambah secara ekonomi. "Senang sekali bisa menyerahkan sertipikat tanah kepada warga, yang berbentuk PTSL. Ini momen yang telah dinantikan oleh masyarakat setelah menghuni dan tinggal di lokasi atau di atas tanah selama puluhan tahun dan mendapat serpikat. Sertipikat ini menjadi kepastian hukum atas tanah," tandasnya.
Dalam kunjungan kali ini, Menteri AHY juga menyerahkan 16 sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah. Selain itu, ia juga menyerahkan satu Sertipikat Hak Pakai milik Kementerian Pertahanan. Penyerahan ini berlangsung di Masjid Al-Walidain, Kelurahan Romangpolong.
Di tempat ini juga diserahkan sertipikat wakaf untuk rumah yatim dan sekolah tahfidz di Bone, sekolah MTs di Takalar, pesantren di Sidrap, asrama pesantren di Barru, gereja di Toraja Utara dan Tana Toraja, serta Vihara di Kabupaten Pinrang.
Selama dua hari kunjungannya di Sulsel, Menteri AHY juga meninjau Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulsel untuk memastikan seluruh program dan layanan kementerian berjalan dengan baik. Juga meresmikan Balla "Pa'Jamakang", yakni Ruang Terpadu dengan Strategi Komunikasi di Kanwil BPN Provinsi Sulsel.
Pada tanggal 28 April besok, Menteri ATR/Kepala BPN akan melanjutkan peninjauan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Makassar. Kehadirannya bertujuan memastikan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Makassar berjalan lancar. Selain itu, kunjungannya juga dalam rangka mendeklarasikan implementasi layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
Setelah pendeklarasian tersebut, Menteri AHY akan langsung menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik milik pemerintah daerah. Langkah ini merupakan wujud dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan 104 Kantah Kabupaten/Kota Elektronik pada tahun 2024.
(GUS)
Berita Terkait
News
Penilaian Ombudsman Diharapkan Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik di Sulsel
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui dukungan terhadap Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026
Selasa, 28 Jul 2026 18:09
News
Pemprov Sulsel Siap Jadi Model Nasional Tata Kelola ASN Berbasis Merit
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat implementasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui inovasi FAST ASN (Future Acceleration System for Talent).
Selasa, 28 Jul 2026 17:55
News
Dorong Destinasi Geopark Maros Pangkep Makin Mendunia
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut kedatangan Tim Asesor UNESCO Global Geopark, Mr Soo Jae Lee dari Korea Selatan dan Mr Xiaoping Qiu dari People’s Republic of China, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Senin (27/7/2026).
Selasa, 28 Jul 2026 10:04
News
Fatmawati Kukuhkan 241 Pramuka Garuda Kwarcab Makassar, Perkuat Pembinaan Generasi Berkarakter
Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Makassar yang juga Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, melantik dan mengukuhkan 241 anggota Pramuka Garuda Kwarcab Kota Makassar di Pantai Akkarena, Makassar, Minggu (26/7/2026).
Senin, 27 Jul 2026 10:03
News
Pelestarian Mangrove di Sulsel Butuh Kolaborasi Semua Pihak
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan memulihkan ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan melindungi wilayah pesisir.
Minggu, 26 Jul 2026 22:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Suzuki XL7 Terbaru Resmi Hadir di Makassar, Tampilan & Fitur Lebih Modern dengan Harga Kompetitif
2
Appi Tegaskan Kebijakan Pemilahan Sampah Berlaku Mulai 1 Agustus
3
Pemkab Lutim Tegaskan Mayoritas Warga di Dusun Laoli Sudah Terima Santunan
4
Pelindo Regional 4 Gandeng Stakeholder Perkuat Budaya Antipenyuapan di Pelabuhan Makassar
5
Mahasiswa KKN Unhas Latih Warga Desa Kalempang Olah Limbah Dapur Jadi Pupuk
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Suzuki XL7 Terbaru Resmi Hadir di Makassar, Tampilan & Fitur Lebih Modern dengan Harga Kompetitif
2
Appi Tegaskan Kebijakan Pemilahan Sampah Berlaku Mulai 1 Agustus
3
Pemkab Lutim Tegaskan Mayoritas Warga di Dusun Laoli Sudah Terima Santunan
4
Pelindo Regional 4 Gandeng Stakeholder Perkuat Budaya Antipenyuapan di Pelabuhan Makassar
5
Mahasiswa KKN Unhas Latih Warga Desa Kalempang Olah Limbah Dapur Jadi Pupuk