Kemenag Susun Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren
Kamis, 02 Mei 2024 20:15
Suasana FGD merumuskan peta jalan pengembangan pendidikan pesantren. Foto: Kemenag
JAKARTA - Kementerian Agama saat ini tengah merumuskan peta jalan pengembangan pendidikan pesantren.
Peta jalan ini dibahas bersama dalam Focus Group Discussion bertajuk Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly yang digelar Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kemenag.
Plt Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghofur, menyampaikan, salah satu tata kelola yang baik harus dimulai dengan perencanaan masa depan yang baik dan sistematis. Dalam rangka itu pula penyusunan peta jalan pengembangan pesantren perlu dilakukan.
Waryono menyoroti adaptabilitas pesantren dalam menghadapi dinamika nasional, terutama dalam konteks program-program prioritas Kementerian Agama.
"Pesantren merupakan entitas yang sangat adaptif. Kami percaya bahwa pesantren tetap siap menghadapi dinamika yang terus berubah. Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren diikhtiarkan untuk hal itu. Kita juga perlu langkah-langkah politik strategis, termasuk dalam negosiasi anggaran, untuk mendukung visi dan cita-cita pesantren," ungkap Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Hadir sebagai narasumber, Alissa Wahid, memantik diskusi dengan menyoroti peran pesantren dalam konteks Undang-Undang Pesantren. "Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan melayani pesantren sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa," ungkap Alissa.
Alissa Wahid juga mengajak audiens untuk menuliskan visi pesantren 10 tahun ke depan yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya yang unggul dengan kurikulum progresif.
“Kita perlu negara untuk mengkonsolidasikan sumber dayanya untuk pesantren. Visi ini akan membantu mengkristalisasi peran pesantren yang dapat melahirkan santri unggulan dalam pembangunan bangsa," tutur Alissa.
Diskusi ini kemudian fokus pada pemahaman dan penguatan tafaqquh fiddin, serta peran pendidikan dan dakwah pesantren. Dengan ini, diharapkan peran pesantren semakin diperkuat dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia.
Pembahasan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren sudah dimulai sejak tiga tahun terakhir. Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly, Mahrus menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta, mulai dari Asosiasi Pesantren dari NU (RMI), Muhammadiyah (LPPM), hingga asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF) dan Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) baik Salafiah maupun Mualimin, serta perwakilan Majlis Masyayikh, AMALI (Asosiasi Ma'had Aly) dan Dewan Masyayikh dari beberapa Pesantren.
"Kegiatan ini sepenuhnya didedikasikan untuk Khidmah terhadap pesantren, yakni dalam rangka memajukan dan memperkuat pengembangan Pendidikan Pesantren. Usai kegiatan ini diharapkan draft yang telah disusun dapat segera diusulkan menjadi regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA)," ujar Mahrus.
Peta jalan ini dibahas bersama dalam Focus Group Discussion bertajuk Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly yang digelar Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kemenag.
Plt Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghofur, menyampaikan, salah satu tata kelola yang baik harus dimulai dengan perencanaan masa depan yang baik dan sistematis. Dalam rangka itu pula penyusunan peta jalan pengembangan pesantren perlu dilakukan.
Waryono menyoroti adaptabilitas pesantren dalam menghadapi dinamika nasional, terutama dalam konteks program-program prioritas Kementerian Agama.
"Pesantren merupakan entitas yang sangat adaptif. Kami percaya bahwa pesantren tetap siap menghadapi dinamika yang terus berubah. Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren diikhtiarkan untuk hal itu. Kita juga perlu langkah-langkah politik strategis, termasuk dalam negosiasi anggaran, untuk mendukung visi dan cita-cita pesantren," ungkap Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Hadir sebagai narasumber, Alissa Wahid, memantik diskusi dengan menyoroti peran pesantren dalam konteks Undang-Undang Pesantren. "Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan melayani pesantren sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa," ungkap Alissa.
Alissa Wahid juga mengajak audiens untuk menuliskan visi pesantren 10 tahun ke depan yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya yang unggul dengan kurikulum progresif.
“Kita perlu negara untuk mengkonsolidasikan sumber dayanya untuk pesantren. Visi ini akan membantu mengkristalisasi peran pesantren yang dapat melahirkan santri unggulan dalam pembangunan bangsa," tutur Alissa.
Diskusi ini kemudian fokus pada pemahaman dan penguatan tafaqquh fiddin, serta peran pendidikan dan dakwah pesantren. Dengan ini, diharapkan peran pesantren semakin diperkuat dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia.
Pembahasan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren sudah dimulai sejak tiga tahun terakhir. Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly, Mahrus menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta, mulai dari Asosiasi Pesantren dari NU (RMI), Muhammadiyah (LPPM), hingga asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF) dan Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) baik Salafiah maupun Mualimin, serta perwakilan Majlis Masyayikh, AMALI (Asosiasi Ma'had Aly) dan Dewan Masyayikh dari beberapa Pesantren.
"Kegiatan ini sepenuhnya didedikasikan untuk Khidmah terhadap pesantren, yakni dalam rangka memajukan dan memperkuat pengembangan Pendidikan Pesantren. Usai kegiatan ini diharapkan draft yang telah disusun dapat segera diusulkan menjadi regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA)," ujar Mahrus.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenag Diminta Tak Abaikan Nasib Para Guru Sekolah Swasta
Kementerian Agama (Kemenag) diminta untuk memberikan perhatian yang seimbang antara guru negeri dan guru swasta. Ia menilai kebijakan yang mengutamakan guru honorer di sekolah negeri untuk diberikan prioritas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para guru swasta.
Rabu, 01 Jul 2026 12:04
Sulsel
Membangun Pondok Pesantren Bukan untuk Melawan Negara
Ikhtiar pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Madani Parmusi di Dusun Datarang Kelurahan Tamaona Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, terwujud sudah. Seremoni peletakan batu pertama resmi dimulai oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parmusi, Dr Ali Amran Tanjung, pada Ahad (28/06/2026).
Selasa, 30 Jun 2026 08:04
Sulsel
Bupati Gowa Siap Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Parmusi
Bupati Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan,Sitti Husniah Talenrang, siap hadir pada peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Madani Parmusi di Dusun Datarang Kelurahan Tamaona
Sabtu, 27 Jun 2026 07:38
Ekbis
UMKM dan Pesantren Sulsel Naik Kelas Lewat Program REWAKO 2026
Program REWAKO dirancang sebagai pengembangan end-to-end yang mencakup UMKM REWAKO (umum), UMKM REWAKO Petani, UMKM REWAKO Ekspor, serta Pesantren REWAKO.
Selasa, 28 Apr 2026 11:13
News
Pesan Paskah 2026, Menag Ajak Umat Kristiani Doakan Kedamaian Indonesia
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 kepada umat Kristiani di Indonesia.
Sabtu, 04 Apr 2026 16:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wali Kota Siapkan Sanksi dan Penghargaan bagi OPD Berdasarkan Serapan Anggaran
2
Pertamina Perkuat Penyaluran Biosolar B50 untuk Urai Antrean di SPBU Sulsel
3
FIFGROUP Gelar Program Jam Sosial Mengajar di Wilayah Cabang Makassar II
4
Reses di Bangkala Barat, Anggota DPRD Sulsel Salmawati Paris Serap Aspirasi Warga
5
Bupati Bantaeng Harap Pengurus Baru PCM Uluere Perkuat Peran Muhammadiyah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Wali Kota Siapkan Sanksi dan Penghargaan bagi OPD Berdasarkan Serapan Anggaran
2
Pertamina Perkuat Penyaluran Biosolar B50 untuk Urai Antrean di SPBU Sulsel
3
FIFGROUP Gelar Program Jam Sosial Mengajar di Wilayah Cabang Makassar II
4
Reses di Bangkala Barat, Anggota DPRD Sulsel Salmawati Paris Serap Aspirasi Warga
5
Bupati Bantaeng Harap Pengurus Baru PCM Uluere Perkuat Peran Muhammadiyah