Kemenag Susun Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren
Kamis, 02 Mei 2024 20:15

Suasana FGD merumuskan peta jalan pengembangan pendidikan pesantren. Foto: Kemenag
JAKARTA - Kementerian Agama saat ini tengah merumuskan peta jalan pengembangan pendidikan pesantren.
Peta jalan ini dibahas bersama dalam Focus Group Discussion bertajuk Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly yang digelar Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kemenag.
Plt Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghofur, menyampaikan, salah satu tata kelola yang baik harus dimulai dengan perencanaan masa depan yang baik dan sistematis. Dalam rangka itu pula penyusunan peta jalan pengembangan pesantren perlu dilakukan.
Waryono menyoroti adaptabilitas pesantren dalam menghadapi dinamika nasional, terutama dalam konteks program-program prioritas Kementerian Agama.
"Pesantren merupakan entitas yang sangat adaptif. Kami percaya bahwa pesantren tetap siap menghadapi dinamika yang terus berubah. Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren diikhtiarkan untuk hal itu. Kita juga perlu langkah-langkah politik strategis, termasuk dalam negosiasi anggaran, untuk mendukung visi dan cita-cita pesantren," ungkap Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Hadir sebagai narasumber, Alissa Wahid, memantik diskusi dengan menyoroti peran pesantren dalam konteks Undang-Undang Pesantren. "Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan melayani pesantren sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa," ungkap Alissa.
Alissa Wahid juga mengajak audiens untuk menuliskan visi pesantren 10 tahun ke depan yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya yang unggul dengan kurikulum progresif.
“Kita perlu negara untuk mengkonsolidasikan sumber dayanya untuk pesantren. Visi ini akan membantu mengkristalisasi peran pesantren yang dapat melahirkan santri unggulan dalam pembangunan bangsa," tutur Alissa.
Diskusi ini kemudian fokus pada pemahaman dan penguatan tafaqquh fiddin, serta peran pendidikan dan dakwah pesantren. Dengan ini, diharapkan peran pesantren semakin diperkuat dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia.
Pembahasan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren sudah dimulai sejak tiga tahun terakhir. Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly, Mahrus menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta, mulai dari Asosiasi Pesantren dari NU (RMI), Muhammadiyah (LPPM), hingga asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF) dan Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) baik Salafiah maupun Mualimin, serta perwakilan Majlis Masyayikh, AMALI (Asosiasi Ma'had Aly) dan Dewan Masyayikh dari beberapa Pesantren.
"Kegiatan ini sepenuhnya didedikasikan untuk Khidmah terhadap pesantren, yakni dalam rangka memajukan dan memperkuat pengembangan Pendidikan Pesantren. Usai kegiatan ini diharapkan draft yang telah disusun dapat segera diusulkan menjadi regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA)," ujar Mahrus.
Peta jalan ini dibahas bersama dalam Focus Group Discussion bertajuk Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly yang digelar Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kemenag.
Plt Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghofur, menyampaikan, salah satu tata kelola yang baik harus dimulai dengan perencanaan masa depan yang baik dan sistematis. Dalam rangka itu pula penyusunan peta jalan pengembangan pesantren perlu dilakukan.
Waryono menyoroti adaptabilitas pesantren dalam menghadapi dinamika nasional, terutama dalam konteks program-program prioritas Kementerian Agama.
"Pesantren merupakan entitas yang sangat adaptif. Kami percaya bahwa pesantren tetap siap menghadapi dinamika yang terus berubah. Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren diikhtiarkan untuk hal itu. Kita juga perlu langkah-langkah politik strategis, termasuk dalam negosiasi anggaran, untuk mendukung visi dan cita-cita pesantren," ungkap Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Hadir sebagai narasumber, Alissa Wahid, memantik diskusi dengan menyoroti peran pesantren dalam konteks Undang-Undang Pesantren. "Dengan hadirnya Undang-Undang Pesantren, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan melayani pesantren sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa," ungkap Alissa.
Alissa Wahid juga mengajak audiens untuk menuliskan visi pesantren 10 tahun ke depan yang diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya yang unggul dengan kurikulum progresif.
“Kita perlu negara untuk mengkonsolidasikan sumber dayanya untuk pesantren. Visi ini akan membantu mengkristalisasi peran pesantren yang dapat melahirkan santri unggulan dalam pembangunan bangsa," tutur Alissa.
Diskusi ini kemudian fokus pada pemahaman dan penguatan tafaqquh fiddin, serta peran pendidikan dan dakwah pesantren. Dengan ini, diharapkan peran pesantren semakin diperkuat dalam mendukung pembangunan bangsa Indonesia.
Pembahasan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Pesantren sudah dimulai sejak tiga tahun terakhir. Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly, Mahrus menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta, mulai dari Asosiasi Pesantren dari NU (RMI), Muhammadiyah (LPPM), hingga asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF) dan Forum Komunikasi Pendidikan Muadalah (FKPM) baik Salafiah maupun Mualimin, serta perwakilan Majlis Masyayikh, AMALI (Asosiasi Ma'had Aly) dan Dewan Masyayikh dari beberapa Pesantren.
"Kegiatan ini sepenuhnya didedikasikan untuk Khidmah terhadap pesantren, yakni dalam rangka memajukan dan memperkuat pengembangan Pendidikan Pesantren. Usai kegiatan ini diharapkan draft yang telah disusun dapat segera diusulkan menjadi regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA)," ujar Mahrus.
(GUS)
Berita Terkait

Ekbis
Dorong Budaya Menabung, OJK Sasar Santri di Bone Lewat HIM dan BLK
OJK Sulselbar bekerja sama dengan Sektor Jasa Keuangan serta Pemkab Bone, menggelar Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025.
Kamis, 21 Agu 2025 16:23

News
Dorong Kemandirian Ekonomi Pesantren, Bumi Karsa Hadirkan Toserba Terpadu di DDI Mangkoso
Pondok Pesantren DDI Mangkoso di Barru, Sulawesi Selatan, kini resmi memiliki fasilitas Toserba Terpadu. Hasil kolaborasi YHK dan program CSR Bumi Karsa.
Minggu, 10 Agu 2025 19:12

Sulsel
Bupati Bantaeng Uji Nurdin Resmikan Pondok Pesantren Modern Al-Aksi
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin meresmikan Pondok Pesantren Modren Al-Aksi di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa pada Senin, 28 Juli 2025.
Senin, 28 Jul 2025 17:25

Sulsel
Bawaslu Lutim Koordinasi dengan Kemenag Bahas Validasi Data Pemilih Pernikahan Dini
Bawaslu Luwu Timur melakukan koordinasi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Luwu Timur, Selasa (22/7/2025).
Selasa, 22 Jul 2025 21:05

News
Hilal Awal Zulhijjah Penuhi Kriteria Rukyat di Sejumlah Wilayah Indonesia
Anggota Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, menyampaikan bahwa posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1446 H atau bertepatan dengan 27 Mei 2025 M telah memenuhi kriteria rukyat di beberapa wilayah Indonesia.
Selasa, 27 Mei 2025 21:06
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kolaborasi Orang Tua Siswa dan SD Islam Athirah Perkuat Program Takhasus
2

Mahasiswa Polipangkep Raih Juara 1 Nasional MTQ Politeknik 2025
3

Prof Budu Daftar Bacalon Rektor Unhas Tanpa Dikawal Dekan
4

Muswil PKS Sulsel Fokus Kaderisasi, Siapkan Target 13 Kursi DPRD Sulsel
5

Kemenkum Sulsel Perkuat Sinergi Pembentukan Regulasi di Soppeng
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kolaborasi Orang Tua Siswa dan SD Islam Athirah Perkuat Program Takhasus
2

Mahasiswa Polipangkep Raih Juara 1 Nasional MTQ Politeknik 2025
3

Prof Budu Daftar Bacalon Rektor Unhas Tanpa Dikawal Dekan
4

Muswil PKS Sulsel Fokus Kaderisasi, Siapkan Target 13 Kursi DPRD Sulsel
5

Kemenkum Sulsel Perkuat Sinergi Pembentukan Regulasi di Soppeng