Muh Aras Minta BNN Antisipasi Masuknya Narkoba di Kalimantan
Tim Sindomakassar
Selasa, 11 Jun 2024 12:08
Anggota Komisi III DPR RI, Muh Aras meminta aparat hukum tindak tegas peredaran narkoba di Kalimantan. Foto: Parlementaria
JAKARTA - Kalimantan Timur masih menjadi sasaran penjualan narkoba jenis sabu. Terakhir, kepolisian menangkap tiga kurir lintas provinsi yang mengantar sabu seberat 10,4 kilogram. Asal barang dan jaringan ini pun sejauh ini masih diselidiki.
Anggota Komisi III DPR RI, Muh Aras meminta aparat hukum tindak tegas peredaran narkoba di Kalimantan. Menurutnya, saat ini pelaku sudah banyak tertangkap, namun kenyataannya peredaran narkoba di Kalimantan hingga saat ini belum berkurang, bahkan semakin merajalela.
“Peredaran narkoba di Kalimantam semakin meresahkan apalagi di Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN),” kata Muh Aras dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala BNPT di Gedung DPR, Senin (10/06/2024).
Muh Aras meminta aparat, khususnya BNN, dan berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama memberantas narkoba hingga membuat pelaku menjadi jera.
“BNN juga harus mencegah upaya masuknya narkoba ke bumi Indonesia terutama Kalimantan," seperti dilansir dari Parlementaria.
"Bahkan, pelakunya seakan tidak kapok-kapoknya menjalankan maupun menggunakan barang haram tersebut sehingga hukuman penjara tidak membuat efek jera bagi mereka,” sambung Politisi Fraksi PPP ini.
Oleh karenanya, tugas dan tanggungjawab memberantas peredaran narkoba bukan hanya diserahkan kepada para penegak hukum. Tetapi berbagai elemen masyarakat, terutama para pemuda dan lebih khusus orang tua.
“BNN juga harus mencegah upaya masuknya narkoba ke bumi Indonesia terutama Kalimantan,” pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Muh Aras meminta aparat hukum tindak tegas peredaran narkoba di Kalimantan. Menurutnya, saat ini pelaku sudah banyak tertangkap, namun kenyataannya peredaran narkoba di Kalimantan hingga saat ini belum berkurang, bahkan semakin merajalela.
“Peredaran narkoba di Kalimantam semakin meresahkan apalagi di Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN),” kata Muh Aras dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala BNPT di Gedung DPR, Senin (10/06/2024).
Muh Aras meminta aparat, khususnya BNN, dan berbagai elemen masyarakat untuk bekerja sama memberantas narkoba hingga membuat pelaku menjadi jera.
“BNN juga harus mencegah upaya masuknya narkoba ke bumi Indonesia terutama Kalimantan," seperti dilansir dari Parlementaria.
"Bahkan, pelakunya seakan tidak kapok-kapoknya menjalankan maupun menggunakan barang haram tersebut sehingga hukuman penjara tidak membuat efek jera bagi mereka,” sambung Politisi Fraksi PPP ini.
Oleh karenanya, tugas dan tanggungjawab memberantas peredaran narkoba bukan hanya diserahkan kepada para penegak hukum. Tetapi berbagai elemen masyarakat, terutama para pemuda dan lebih khusus orang tua.
“BNN juga harus mencegah upaya masuknya narkoba ke bumi Indonesia terutama Kalimantan,” pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
DPR RI Dukung Pertamina Gencarkan BBM Ramah Lingkungan di Sulawesi
DPR RI Komisi VII yang dipimpin oleh Andi Yuliani Paris melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kota Makassar, Jumat (20/9) pekan lalu.
Senin, 23 Sep 2024 18:00
Sulsel
Diinginkan Mayoritas Pengurus, Irwan Hasan Jabat Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar
DPC PPP Makassar telah merampungkan struktur Fraksi PPP di DPRD Makassar periode 2024-2029. Irwan Hasan ditugaskan sebagai ketua.
Rabu, 11 Sep 2024 14:31
Sulsel
Paket Fauzi-Ajie, Dua Kekuatan Besar Menyatu di Pilkada Luwu Utara
Pasangan Muhammad Fauzi-Ajie Saputra merepresentasikan dua kekuatan besar yang menyatu di Pilkada Luwu Utara 2024. Paket ini menjadi pendaftar keempat di KPU Luwu Utara.
Senin, 02 Sep 2024 15:37
Sulsel
Sempat Batal, Amir Uskara Kini Diusung Nasdem dan PKB Maju Pilkada Gowa
Kejutan kembali terjadi di Pilkada Gowa 2024. Anggota DPR RI, Amir Uskara secara mengejutkan akan maju lagi di pesta demokrasi lima tahunan ini.
Senin, 26 Agu 2024 17:07
News
Pemerintah Segera Undangkan Perubahan PKPU Pilkada
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), segera mengundangkan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada yang telah disetujui DPR.
Senin, 26 Agu 2024 05:50
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Ada Yang Tembus Rp2 M, KPU Umumkan Dana Kampanye 63 Paslon di Sulsel
2
Bersyukur KIBA Hadir Berkat NA, Pejuang Helm Kuning Dukung UJI-SAH di Bantaeng
3
Kantongi SK DPP PAN, Gemilang Pagessa Sah Jabat Ketua DPRD Maros
4
Fatmawati Rusdi: Andalan Hati dan Ibas-Puspa Wajib Menang di Luwu Timur
5
Pembina Lintas Organisasi Kepemudaan di Gowa Nyatakan Sikap Dukung Hati Damai
6
Banyak Benefitnya! Ini 4 Langkah Mudah Membeli Nomor Cantik di IM3 Shop
7
Pemecatan RT/RW Jelang Pilwalkot Makassar Tuai Kontorversi, DPRD Bakal Telusuri