Pansus Holtikultura DPRD Sulsel Tampung Masukan Dinas Pertanian dalam RDP
Rabu, 31 Jul 2024 10:08
Pansus Holtikultura DPRD Sulsel melaksanakan RDP dalam rangka membahas ranperda tentang pengembangan hortikultura dengan mengundang semua dinas pertanian 24 kabupaten/kota di Sulsel. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Panitia khusus (Pansus) Holtikultura DPRD Sulawesi Selatan melaksanakan rapat kerja dengar pendapat dalam rangka membahas ranperda tentang pengembangan hortikultura dengan mengundang semua dinas pertanian 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Ketua Pansus Holtikultura, Firmina Tallulembang mengatakan RDP ini untuk meminta masukan dari dinas-dinas pertanian dari kabupaten/kota untuk memperkaya draft pansus sehingga bisa disosialisasikan di Sulawesi Selatan.
"Kita berharap Perda ini jadi payung hukum untuk target turunannya di Kabupaten tentang pengembangan hortikultura," katanya pada Selasa (30/7).
Firmina menyampaikan Ranperda ini sasarannya bagaimana Sulawesi Selatan ke depan bisa menjadi mandiri benih dan budidaya pengembangan hortikultura.
"Dalam RDP ini sebenarnya kita telah mengundang 24 kabupaten/kota, tapi yang hadir 15 kabupaten saja. Tapi semua akan ditampung apa yang menjadi masukan," ucapnya.
Firmina berharap apa yang menjadi masukan dari dinas pertanian di kabupaten bisa menjadi acuan ke depannya. Karena menurutnya semua kabupaten memiliki tanaman masing-masing daerah seperti Enrekang terkenal dengan tanaman bawangnya.
"Mudah-mudahan dengan hadirnya beberapa kabupaten ini memberi masukan juga kepada dinas pertanian Sulsel apabila memberi bantuan kepada kabupaten kota terkait yang betul-betul apa yang dibutuhkan mereka," tuturnya.
Ketua Komisi B ini menuturkan pihaknya akan melaksanakan dua sampai tiga kali rapat lagi sebelum finalisasi.
"Rapat selanjutnya kita masuk ke pasal per pasal dengan melibatkan tim ahli pansus, setelah itu finalisasi," pungkasnya.
Ketua Pansus Holtikultura, Firmina Tallulembang mengatakan RDP ini untuk meminta masukan dari dinas-dinas pertanian dari kabupaten/kota untuk memperkaya draft pansus sehingga bisa disosialisasikan di Sulawesi Selatan.
"Kita berharap Perda ini jadi payung hukum untuk target turunannya di Kabupaten tentang pengembangan hortikultura," katanya pada Selasa (30/7).
Firmina menyampaikan Ranperda ini sasarannya bagaimana Sulawesi Selatan ke depan bisa menjadi mandiri benih dan budidaya pengembangan hortikultura.
"Dalam RDP ini sebenarnya kita telah mengundang 24 kabupaten/kota, tapi yang hadir 15 kabupaten saja. Tapi semua akan ditampung apa yang menjadi masukan," ucapnya.
Firmina berharap apa yang menjadi masukan dari dinas pertanian di kabupaten bisa menjadi acuan ke depannya. Karena menurutnya semua kabupaten memiliki tanaman masing-masing daerah seperti Enrekang terkenal dengan tanaman bawangnya.
"Mudah-mudahan dengan hadirnya beberapa kabupaten ini memberi masukan juga kepada dinas pertanian Sulsel apabila memberi bantuan kepada kabupaten kota terkait yang betul-betul apa yang dibutuhkan mereka," tuturnya.
Ketua Komisi B ini menuturkan pihaknya akan melaksanakan dua sampai tiga kali rapat lagi sebelum finalisasi.
"Rapat selanjutnya kita masuk ke pasal per pasal dengan melibatkan tim ahli pansus, setelah itu finalisasi," pungkasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
Keputusan ini Disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor sementara DPRD Sulsel pada Senin (02/02/2026). Syamsuriati melakukan pengaduan kepada Komisi E DPRD Sulsel agar nama baiknya bisa dipulihkan.
Senin, 02 Feb 2026 22:24
Sulsel
Mesin Sering Rusak! DPRD Sulsel Minta Segera Ganti KMP Balibo untuk Penyeberangan Bira-Pamatata
Komisi D DPRD Sulsel mengusulkan penambahan dan pergantian armada kapal untuk penyeberangan Bira-Pamatata. Kebijakan ini diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Senin, 02 Feb 2026 20:34
Sulsel
DPRD Sulsel Minta Pemprov Perhatikan Pelabuhan Penyeberangan Bira
Komisi D DPRD Sulsel melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Penyeberangan Bira di Bulukumba.
Rabu, 28 Jan 2026 13:30
Sulsel
DPRD Sulsel Dalami Persoalan Dampak Penghentian Dana Sharing Bantuan PBI BPJS di Jeneponto
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi E, Andi Tenri Indah ini dilakukan untuk mendalami permasalahan dampak penghentian dana sharing bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang diberlakukan mulai tahun 2026.
Selasa, 27 Jan 2026 15:20
Sulsel
Komisi B Pasang Badan, DPRD Sulsel Minta Sanksi Pabrik Sawit yang Tak Patuh Harga TBS
Komisi B DPRD Sulsel mengeluarkan rekomendasi tegas menyikapi ketidakpatuhan sejumlah pabrik kelapa sawit terhadap penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Senin, 19 Jan 2026 19:24
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
2
Kebakaran di Sorowako Hanguskan 3 Rumah, Seorang Lansia Tak Tertolong
3
Perkuat Sinergi Nasional, Bupati Luwu Timur Hadiri Rakornas 2026 di Sentul
4
Pemprov Sulteng Gandeng ITB Nobel Perkuat Kapasitas SDM
5
Sembilan Nelayan Jadi Korban Kebakaran Kapal di Pelabuhan Paotere
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Tegaskan Persoalan Syamsuriati Tak Bisa Disamakan dengan Kasus Guru Lutra
2
Kebakaran di Sorowako Hanguskan 3 Rumah, Seorang Lansia Tak Tertolong
3
Perkuat Sinergi Nasional, Bupati Luwu Timur Hadiri Rakornas 2026 di Sentul
4
Pemprov Sulteng Gandeng ITB Nobel Perkuat Kapasitas SDM
5
Sembilan Nelayan Jadi Korban Kebakaran Kapal di Pelabuhan Paotere