3 Anggota DPR RI Pilih Jadi Wakil di Pilkada, Disebut Sikap Pragmatisme

MAKASSAR - Sejumlah anggota DPR RI bakal maju di Pilkada 2024. Hanya saja, tiga diantaranya hanya membidik posisi wakil kepala daerah.

Ketiganya ialah Muhammad Dhevy Bijak yang akan berpasangan dengan Patahuddin di Pilkada Luwu. Dhevy bersedia menjadi calon wakil bupati (Cawabup) dari Ketua DPD II Golkar Luwu itu.

Selanjutnya Andi Akmal Pasluddin yang berserdia menjadi wakil Andi Asman Sulaiman di Pilkada Bone. Pasangan ini paling menarik, sebab Andi Akmal bersedia menjadi pendamping Andi Asman yang saat ini menjabat Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Bone.

Andi Akmal merupakan anggota DPR RI dua periode dari PKS, ia menjabat sejak 2014 hingga 2024. Ia juga pernah menjadi legislator DPRD Sulsel dua periode pada 2004 sampai 2014.

Baca Juga: PPP Komitmen Tetap Usung Paket Danny-Azhar di Pilgub Sulsel 2024

Dia mengatakan, paketnya Bersama Andi Asman ialah pasangan yang saling melengkapi. Penyatuan politisi dan birokrat dengan tagline Beramal.

"Bagi saya pribadi, 01 atau 02 tidak ada masalah. Tapi bagaimana kita, kembali ke kampung kita, kita berbakti ke kampung kita. Karena yang dipilihkan pasangan, bupati dan wakil bupati, saling melengkapi. Bagaimana kontribusi kita memperbaiki daerah kita," kata Andi Akmal saat diwawancarai usai menerima rekomendasi Nasdem pada (30/07/2024) lalu.

Adapun Aliyah Mustika Ilham yang belakangan ini juga akan maju di Pilwalkot Makassar. Anggota DPR RI dua periode ini rela menjadi pendamping Munafri Arifuddin.

Padahal pada Pilgub Sulsel 2018 lalu, Aliyah sempat digadang-gadang maju sebagai Calon Wakil Gubernur. Saat itu ia hampir saja berpaket dengan Agus Arifin Nu'mang, Wakil Gubernur Sulsel periode 2008 hingga 2018.

Pengamat Politik asal Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto mengatakan sikap politik ketiga anggota DPR RI ini menjadi calon wakil kepala daerah, tak bisa disebut sebagai turun level. Karena konteks politiknya berbeda, meskipun kesannya dari pusat ke daerah.

"Namun dari segi pengaruh dan kekuasaan justru lebih besar sebagai kepala daerah atau wakilnya, demikian juga dengan kepemimpinan dan sumberdaya yang dikelola tentu lebih besar," kata Anto sapaannya saat dimintai pandangannya pada Jumat (02/08/2024).

"Ketiga calon ini juga pada saat pileg, tidak ada yang terpilih kembali sehingga mereka nothing to loose dalam pilkada. Karena mereka juga tidak perlu melepas atau mempertaruhkan jabatan sebagai anggota DPR," sambungnya.

Baca Juga: Respon DPP PPP Soal Paket Danny-Azhar di Pilgub Sulsel 2024

Dosen Politik Unhas ini memandang, Langkah politik ketiga anggota DPR RI ini menerima pinangan menjadi ban serep, ada sikap pragmatisme. Anto melihat, mereka mencoba memanfaatkan peluang di Pilkada, agar tetap punya jabatan politik setelah purna tugas.

"Sikap politik yang mereka tunjukkan lebih ke arah pragmatisme, dimana setelah mereka lepas dari jabatan di DPR, mereka mendapatkan peluang kembali untuk mendapatkan jabatan melalui Pilkada. Tentu ada idealisme yang mereka wacanakan juga yang akan mereka bawa sebagai visi dan misi dan program di Pilkada," jelasnya.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Abdi mengungkapkan para bakal calon yang ikut kontestasi Pilkada, setidaknya mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya usungan partai yang akan mencalonkan mereka, dan faktor elektabilitas dan kalkulasi sebaran dukungan basis wilayah maupu geografis.

"Kesiapan sumber daya finansial untuk operasional kampanye dan lain-lain, pertimbangan kombinasi gender untuk menarik kedekatan emosional pemilih perempuan. Serta dinamika politik yang selalu berubah-ubah dari waktu ke Waktu," paparnya.

Anggota Senat Unismuh Makassar ini memandang, menjadi wakil Wali kota atau wabup itu lebih seksi dalam perspektif kepemimpinan. Jumlahnya terbatas, dibanding sebagai anggota DPR RI yang totalnya ratusan.

"Menjadi orang kedua setelah bupati/wali kota, dan akan lebih populer secara politik. Dan lebih mudah jika diproyeksikan suatu saat mau jadi bupati atau wali kota, jika bandingkan jika menjadi DPR," jelas Dr Abdi.