Refleksi Setahun MULIA, Appi Tekankan Dampak Nyata Program
Sabtu, 21 Feb 2026 05:08
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan sambutan pada Refleksi Satu Tahun Pemerintahan MULIA di Tribun Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan program pemerintah tidak sekadar bersifat simbolik pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham dalam pemerintahan MULIA.
Hal tersebut disampaikan Munafri dalam kegiatan Refleksi Satu Tahun Pemerintahan MULIA (Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham) di Tribun Lapangan Karebosi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).
Munafri mengungkapkan, tahun pertama pembangunan Makassar difokuskan pada pengujian arah kebijakan, dampak perubahan bagi masyarakat, serta pemetaan akar masalah program yang belum berjalan optimal.
"Jika pertanyaan ini tidak bisa terjawab, konsekuensinya adalah legitimasi akan turun, nilai kepercayaan publik akan turun, walaupun programnya dibangun sangat banyak," katanya.
Ia menjelaskan, tahun pertama pemerintahan MULIA terbagi dalam beberapa fase pembangunan. Tahap awal difokuskan pada konsolidasi birokrasi dan penguatan manajerial pemerintahan.
"Fase adaptasi karakternya adalah penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan realitas yang ada. Fase ketiga uji implementasi, yaitu bagaimana program ini mulai berjalan, dan fase keempat uji kepercayaan publik, yaitu bagaimana masyarakat menilai apa yang telah dilakukan selama satu tahun ini," tambah Munafri.
Munafri menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik sejak awal kepemimpinan. Ia menyebut kegagalan menunjukkan kapasitas kerja pada tahun pertama berisiko menurunkan legitimasi pemerintah.
"Alhamdulillah hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap publik terkami di atas 80%. Ini merupakan sebuah proses yang tidak berjalan sendirian, tetapi ini proses berjalan atas kerjasama dan kolaborasi kita semua," ucapnya.
Munafri menilai keberhasilan tahun pertama pemerintahannya juga didukung peran DPRD Kota Makassar melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Setiap kita kerja, itu sudah memberikan dampak yang baik. Akan tetapi, apa yang ada di dalam tata kelola pemerintahan memberikan gambaran bahwa kinerja yang banyak, dampaknya belum tentu maksimal. Artinya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bias, banyak program-program yang tidak memberikan output dan tidak yang sesuai dengan harapan kita," ucapnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara kinerja pemerintah dan persepsi masyarakat. Menurutnya, sejumlah program belum dirasakan manfaatnya karena minim komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
"Kenapa? Karena proses pembuangan program itu tidak muncul dari hasil komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga berjalan satu arah, program-program merupakan sebuah simbolitas yang dilakukan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada pemerintah. Sehingga pemerintah meraksanakan berbagai macam programnya hanya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri dan ini yang terjadi," jelasnya.
Munafri menyebut fenomena tersebut sebagai performance impact gap, yaitu kesenjangan antara kinerja administrasi dan dampak sosial nyata. Ia menilai laporan birokrasi sering terlihat baik secara administratif, tetapi belum berdampak signifikan bagi masyarakat.
"Artinya, pola komunikasi yang kita bangun, sistem yang selama ini kita bangun, ada masalah sehingga tidak terjadi satu garis lineal antara apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kalau kita lihat, seperti yang kita melihat di layar, gejala-gejala yang biasa muncul adalah program yang banyak," tegasnya.
Ia menyoroti stagnasi kepuasan publik akibat penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran. Munafri menuntut setiap belanja APBD memberi dampak sosial terukur bagi warga Makassar.
"Ini yang harus menjadi contoh yang harus kita panggil. OPD aktif, tapi isu kota tetap berulang. Tidak ada perubahan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ini yang kami coba, ini yang kami lihat, dan dalam proses mengamati, kami melakukan berbagai, beberapa sentuhan-sentuhan kecil untuk memastikan bahwa kerja OPD selalu memberikan dampak langsung kepada masyarakat," pungkasnya.
Kegiatan refleksi satu tahun MULIA dirangkaikan dengan talkshow, buka puasa bersama, salat tarawih berjemaah, dan jamuan makan malam.
Hal tersebut disampaikan Munafri dalam kegiatan Refleksi Satu Tahun Pemerintahan MULIA (Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham) di Tribun Lapangan Karebosi, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).
Munafri mengungkapkan, tahun pertama pembangunan Makassar difokuskan pada pengujian arah kebijakan, dampak perubahan bagi masyarakat, serta pemetaan akar masalah program yang belum berjalan optimal.
"Jika pertanyaan ini tidak bisa terjawab, konsekuensinya adalah legitimasi akan turun, nilai kepercayaan publik akan turun, walaupun programnya dibangun sangat banyak," katanya.
Ia menjelaskan, tahun pertama pemerintahan MULIA terbagi dalam beberapa fase pembangunan. Tahap awal difokuskan pada konsolidasi birokrasi dan penguatan manajerial pemerintahan.
"Fase adaptasi karakternya adalah penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan realitas yang ada. Fase ketiga uji implementasi, yaitu bagaimana program ini mulai berjalan, dan fase keempat uji kepercayaan publik, yaitu bagaimana masyarakat menilai apa yang telah dilakukan selama satu tahun ini," tambah Munafri.
Munafri menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik sejak awal kepemimpinan. Ia menyebut kegagalan menunjukkan kapasitas kerja pada tahun pertama berisiko menurunkan legitimasi pemerintah.
"Alhamdulillah hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap publik terkami di atas 80%. Ini merupakan sebuah proses yang tidak berjalan sendirian, tetapi ini proses berjalan atas kerjasama dan kolaborasi kita semua," ucapnya.
Munafri menilai keberhasilan tahun pertama pemerintahannya juga didukung peran DPRD Kota Makassar melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
"Setiap kita kerja, itu sudah memberikan dampak yang baik. Akan tetapi, apa yang ada di dalam tata kelola pemerintahan memberikan gambaran bahwa kinerja yang banyak, dampaknya belum tentu maksimal. Artinya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bias, banyak program-program yang tidak memberikan output dan tidak yang sesuai dengan harapan kita," ucapnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara kinerja pemerintah dan persepsi masyarakat. Menurutnya, sejumlah program belum dirasakan manfaatnya karena minim komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
"Kenapa? Karena proses pembuangan program itu tidak muncul dari hasil komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga berjalan satu arah, program-program merupakan sebuah simbolitas yang dilakukan dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada pemerintah. Sehingga pemerintah meraksanakan berbagai macam programnya hanya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri dan ini yang terjadi," jelasnya.
Munafri menyebut fenomena tersebut sebagai performance impact gap, yaitu kesenjangan antara kinerja administrasi dan dampak sosial nyata. Ia menilai laporan birokrasi sering terlihat baik secara administratif, tetapi belum berdampak signifikan bagi masyarakat.
"Artinya, pola komunikasi yang kita bangun, sistem yang selama ini kita bangun, ada masalah sehingga tidak terjadi satu garis lineal antara apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kalau kita lihat, seperti yang kita melihat di layar, gejala-gejala yang biasa muncul adalah program yang banyak," tegasnya.
Ia menyoroti stagnasi kepuasan publik akibat penggunaan anggaran yang belum tepat sasaran. Munafri menuntut setiap belanja APBD memberi dampak sosial terukur bagi warga Makassar.
"Ini yang harus menjadi contoh yang harus kita panggil. OPD aktif, tapi isu kota tetap berulang. Tidak ada perubahan di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ini yang kami coba, ini yang kami lihat, dan dalam proses mengamati, kami melakukan berbagai, beberapa sentuhan-sentuhan kecil untuk memastikan bahwa kerja OPD selalu memberikan dampak langsung kepada masyarakat," pungkasnya.
Kegiatan refleksi satu tahun MULIA dirangkaikan dengan talkshow, buka puasa bersama, salat tarawih berjemaah, dan jamuan makan malam.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Survei Kebijakan Wali Kota: 97,5% Warga Dukung Penertiban Parkir Liar dan 84,9% Setuju Penataan PK5
Mayoritas masyarakat Makassar mendukung kebijakan Wali Kota terkait penertiban parkir liar, pedagang kaki lima dan relokasi pasar. Hal ini terungkap dalam hasil survei yang dirilis oleh Parameter Publik Indonesia (PPI) di Hotel Mercure Makassar pada Kamis (19/02/2026).
Jum'at, 20 Feb 2026 14:15
Makassar City
Wali Kota Makassar Imbau Warga Hindari Sahur On The Road dan Konvoi
Wali Kota Munafri Arifuddin mengimbau masyarakat tidak menggelar sahur on the road maupun konvoi kendaraan selama Ramadan 2026. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan warga, serta kekhusyukan ibadah.
Jum'at, 20 Feb 2026 08:13
News
Angka Kepuasan Tinggi, Pengamat Sebut Awal Kuat bagi Munafri–Aliyah Pimpin Kota Makassar
Pengamat Kebijakan Publik, Asratillah merespon hasil survei Parameter Publik Indonesia (PPI) yang menganalisis setahun kepemimpinan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham di Kota Makassar.
Kamis, 19 Feb 2026 23:31
Makassar City
Survei Terbaru, 80,1 Persen Masyarakat Makassar Puas atas Kinerja Munafri-Aliyah
Mayoritas publik Makassar merasa puas atas kinerja Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) selama setahun memimpin kota ini.
Kamis, 19 Feb 2026 19:33
Makassar City
Festival Mulia Ramadan Hadir di Pelataran Masjid Terapung Losari
Sebanyak 18 pelaku UMKM kuliner serta lima perusahaan berpartisipasi dalam Festival Mulia Ramadan yang digelar di pelataran Masjid Amirul Mukminin, kawasan Pantai Losari, Makassar.
Kamis, 19 Feb 2026 04:29
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkab Maros Lakukan Penyesuaian TPP ASN, Alami Penurunan 5 Persen
2
Refleksi Setahun Chaidir–Muetazim: Stunting Turun, Infrastruktur Digenjot
3
Dianggarkan Rp700 Juta, Masjid Pemda Maros Diresmikan Bupati
4
Pemerintah Turun ke Pasar, Stabilitas Harga Pangan Sulsel Terpantau Aman
5
Capaian Safety SPJM, 19 Juta Jam Pelayanan Dengan Zero Fatality
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pemkab Maros Lakukan Penyesuaian TPP ASN, Alami Penurunan 5 Persen
2
Refleksi Setahun Chaidir–Muetazim: Stunting Turun, Infrastruktur Digenjot
3
Dianggarkan Rp700 Juta, Masjid Pemda Maros Diresmikan Bupati
4
Pemerintah Turun ke Pasar, Stabilitas Harga Pangan Sulsel Terpantau Aman
5
Capaian Safety SPJM, 19 Juta Jam Pelayanan Dengan Zero Fatality