Diduga Berpihak, Kuasa Hukum IBAS-Puspa Laporkan 2 Kadis ke Bawaslu Lutim

Rabu, 18 Sep 2024 19:35
Diduga Berpihak, Kuasa Hukum IBAS-Puspa Laporkan 2 Kadis ke Bawaslu Lutim
Tim kuasa hukum kandidat Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler (IBAS-Puspa) kembali melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkab Luwu Timur, Rabu (18/9/2024). Foto: Istimewa
Comment
Share
LUWU TIMUR - Tim kuasa hukum kandidat Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler (IBAS-Puspa) kembali melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkab Luwu Timur, Rabu (18/9/2024).

Kali ini, kuasa hukum IBAS-Puspa melaporkan Kepala Dinas Pertanian Amrullah Rasyid dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Luwu Timur, Alimuddin Natsir.

"Ada dua kadis yang kami laporkan, yaitu Alimuddin Natsir selaku kadis kelautan dan Amrullah Rasyid selaku kadis pertanian," kata kuasa hukum IBAS-Puspa, Andi Sukarno di Kantor Bawaslu Luwu Timur.



Laporan Andi Sukarno diterima staf Bawaslu Luwu Timur bernama Pungki.

Andi Sukarno mengatakan, pihaknya telah melaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN 20 laporan.

"Untuk ASN, kami sudah punya lapiran sekitar 20 laporan terkait pelanggaran netralitas ASN," imbuhnya.

Andi Sukarno harap Bawaslu Luwu Timur supaya aktif menindaklanjuti laporan yang telah masuk.

"Luwu Timur ini paling banyak laporan ASN diduga tidak netral," katanya.

Heboh tangkapan layar berisi chat WhatsApp Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur, Amrullah Rasyid dengan tim pemenangan calon petahana Budiman-Akbar, Selasa (17/09/2024) malam.

Amrullah adalah ASN, diduga ikut membantu untuk mengerahkan massa PPL dan petani untuk hadir pada pelantikan tim pemenangan Budiman-Akbar di Kecamatan Kalaena.



Pelantikan tim pemenangan Kecamatan Kalaena Budiman-Akbar akan digelar di Lapangan Kalaena pada 20 September 2024 pukul 14.00 sampai 17.30 Wita.

Amrullah pun tidak membantah perihal screenshotnya chatnya bersama dengan tim pemenangan Budiman-Akbar Kalaena, Amril.

"Ini kecerobohan saya. Tidak terpikir karena Tim kalaena minta dibantu untuk pengukuhan padahal mereka tahu kalau saya ini PNS dan rawan diinikasikan menggiring massa maka saya jawab seadanya. Supaya berhenti menelpon minta bantuan. Tidak berpikir bagaimana kalau hal ini disebar kemana2. Ternyata benar. Jadi singkatnya, untuk mereka berhenti menelpon," kata Amrullah dalam klarifikasinya.
(UMI)
Berita Terkait
Berita Terbaru