Diduga Berpihak, Kuasa Hukum IBAS-Puspa Laporkan 2 Kadis ke Bawaslu Lutim

Rabu, 18 Sep 2024 19:35
Diduga Berpihak, Kuasa Hukum IBAS-Puspa Laporkan 2 Kadis ke Bawaslu Lutim
Tim kuasa hukum kandidat Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler (IBAS-Puspa) kembali melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkab Luwu Timur, Rabu (18/9/2024). Foto: Istimewa
Comment
Share
LUWU TIMUR - Tim kuasa hukum kandidat Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler (IBAS-Puspa) kembali melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN Pemkab Luwu Timur, Rabu (18/9/2024).

Kali ini, kuasa hukum IBAS-Puspa melaporkan Kepala Dinas Pertanian Amrullah Rasyid dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Luwu Timur, Alimuddin Natsir.

"Ada dua kadis yang kami laporkan, yaitu Alimuddin Natsir selaku kadis kelautan dan Amrullah Rasyid selaku kadis pertanian," kata kuasa hukum IBAS-Puspa, Andi Sukarno di Kantor Bawaslu Luwu Timur.



Laporan Andi Sukarno diterima staf Bawaslu Luwu Timur bernama Pungki.

Andi Sukarno mengatakan, pihaknya telah melaporan dugaan pelanggaran netralitas ASN 20 laporan.

"Untuk ASN, kami sudah punya lapiran sekitar 20 laporan terkait pelanggaran netralitas ASN," imbuhnya.

Andi Sukarno harap Bawaslu Luwu Timur supaya aktif menindaklanjuti laporan yang telah masuk.

"Luwu Timur ini paling banyak laporan ASN diduga tidak netral," katanya.

Heboh tangkapan layar berisi chat WhatsApp Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur, Amrullah Rasyid dengan tim pemenangan calon petahana Budiman-Akbar, Selasa (17/09/2024) malam.

Amrullah adalah ASN, diduga ikut membantu untuk mengerahkan massa PPL dan petani untuk hadir pada pelantikan tim pemenangan Budiman-Akbar di Kecamatan Kalaena.



Pelantikan tim pemenangan Kecamatan Kalaena Budiman-Akbar akan digelar di Lapangan Kalaena pada 20 September 2024 pukul 14.00 sampai 17.30 Wita.

Amrullah pun tidak membantah perihal screenshotnya chatnya bersama dengan tim pemenangan Budiman-Akbar Kalaena, Amril.

"Ini kecerobohan saya. Tidak terpikir karena Tim kalaena minta dibantu untuk pengukuhan padahal mereka tahu kalau saya ini PNS dan rawan diinikasikan menggiring massa maka saya jawab seadanya. Supaya berhenti menelpon minta bantuan. Tidak berpikir bagaimana kalau hal ini disebar kemana2. Ternyata benar. Jadi singkatnya, untuk mereka berhenti menelpon," kata Amrullah dalam klarifikasinya.
(UMI)
Berita Terkait
Wabup Puspawati Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Fraksi Ranperda APBD 2024
Sulsel
Wabup Puspawati Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Fraksi Ranperda APBD 2024
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua, Jihadin Peruge. Hadir segenap Anggota DPRD Luwu Timur, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.
Kamis, 17 Jul 2025 13:50
Sekda Bahri Suli Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim Pandangan Umum Fraksi
Sulsel
Sekda Bahri Suli Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim Pandangan Umum Fraksi
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahri Suli menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Rabu (16/07/2025).
Rabu, 16 Jul 2025 17:23
Bandung Jadi Tujuan Ketiga, Luwu Timur Pelajari Cara Membakar Sampah Tanpa Polusi
Sulsel
Bandung Jadi Tujuan Ketiga, Luwu Timur Pelajari Cara Membakar Sampah Tanpa Polusi
Ada yang berbeda dari pagi di Taman Cibeunying, Kota Bandung, Senin (14/07/2025). Di balik hijaunya taman kota yang ramai oleh aktivitas warga, sebuah rombongan penting dari Kabupaten Luwu Timur tengah menyelami satu pelajaran besar, bagaimana sampah tak lagi menjadi musuh, melainkan sumber solusi.
Senin, 14 Jul 2025 17:04
Andi Hatta Marakarma Resmi Dikukuhkan sebagai Mincara Malili
Sulsel
Andi Hatta Marakarma Resmi Dikukuhkan sebagai Mincara Malili
Suasana khidmat dan penuh makna adat menyelimuti Istana Kedatuan Luwu, Ahad (06/07/2025), saat Andi Hatta Marakarma Opu To Mallarangeng resmi dikukuhkan sebagai Mincara Malili oleh To PapoataE Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau.
Minggu, 06 Jul 2025 11:22
Diadukan Ketua Gelora, DKPP Bakal Sidang Bawaslu Takalar Besok
Sulsel
Diadukan Ketua Gelora, DKPP Bakal Sidang Bawaslu Takalar Besok
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara 150-PKE-DKPP/V/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada Kamis (03/07/2025) besok.
Rabu, 02 Jul 2025 17:02
Berita Terbaru