Pemerintah Jamin Stok Sembako di Wajo Tetap Aman Jelang Idul Fitri
Kamis, 30 Mar 2023 14:20

Pemerintah menjami stok sembako di Wajo tetap aman hingga jelang Idul Fitri nanti. Foto: Sindo Makassar/dok
WAJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, menjamin ketersediaan stok sembako tetap aman jelang Idul Fitri 1444 H.
Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan, sejauh ini ketersediaan stok sembako di Kabupaten Wajo masih tetap aman. Bahkan untuk mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) rutin melakukan pemantauan atau monitoring harga bahan pokok di pasar-pasar.
"Sampai saat ini stok sembako di Wajo masih aman, meski sedikit ada kenaikan harga pada beberapa komoditi," ujarnya saat dikonfrimasi, Kamis, (30/3/2023).
Salah satu upaya Pemerintah untuk menahan laju inflasi yakni dengan menjamin stok sembako di Kabupaten Wajo.
"Untuk menjaga kondisi harga tetap stabil tentu sinergitas dan kolaborasi semua pihak dibutuhkan, utamanya menjelang hari raya idul fitri," jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Sudirman Meru mengatakan, tetap mengharapkan Pada Dinas Perindakop dan UKM Kabulaten Wajo untuk tetap Rutin dan konsisten melakukan pemantauan stok sembako.
Meski dari laporan TPID telah menjamin ketersediaan stok sembako di Kabupaten Wajo namun semuanya harus mewaspadai beberapa kemungkinan yang akan terjadi.
"Namanya barang jualan tidak tertutup kemungkinan ada kondisi pasar yang tidak menentu akibat suatu faktor yang tidak terprediksi sebelumnya," katanya.
Selain harus menjamin ketersediaan stok barang, Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Wajo juga harus mampu mengendalikan harga. Komisi II DPRD Wajo juga telah menjadwalkan untuk melakukan pemantauan pasar.
"Seperti halnya cabai merah harganya naik sebelum masuk Ramadan, tentu kondisi pasar seperti ini harus mendapat perhatian jika memang demikian. TPID harus mencari penyebabnya dan mencarikan solusi terbaiknya supaya kondisi pasar tetap terjamin dan terkendali," tandasnya.
Bupati Wajo, Amran Mahmud mengatakan, sejauh ini ketersediaan stok sembako di Kabupaten Wajo masih tetap aman. Bahkan untuk mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) rutin melakukan pemantauan atau monitoring harga bahan pokok di pasar-pasar.
"Sampai saat ini stok sembako di Wajo masih aman, meski sedikit ada kenaikan harga pada beberapa komoditi," ujarnya saat dikonfrimasi, Kamis, (30/3/2023).
Salah satu upaya Pemerintah untuk menahan laju inflasi yakni dengan menjamin stok sembako di Kabupaten Wajo.
"Untuk menjaga kondisi harga tetap stabil tentu sinergitas dan kolaborasi semua pihak dibutuhkan, utamanya menjelang hari raya idul fitri," jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Sudirman Meru mengatakan, tetap mengharapkan Pada Dinas Perindakop dan UKM Kabulaten Wajo untuk tetap Rutin dan konsisten melakukan pemantauan stok sembako.
Meski dari laporan TPID telah menjamin ketersediaan stok sembako di Kabupaten Wajo namun semuanya harus mewaspadai beberapa kemungkinan yang akan terjadi.
"Namanya barang jualan tidak tertutup kemungkinan ada kondisi pasar yang tidak menentu akibat suatu faktor yang tidak terprediksi sebelumnya," katanya.
Selain harus menjamin ketersediaan stok barang, Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Wajo juga harus mampu mengendalikan harga. Komisi II DPRD Wajo juga telah menjadwalkan untuk melakukan pemantauan pasar.
"Seperti halnya cabai merah harganya naik sebelum masuk Ramadan, tentu kondisi pasar seperti ini harus mendapat perhatian jika memang demikian. TPID harus mencari penyebabnya dan mencarikan solusi terbaiknya supaya kondisi pasar tetap terjamin dan terkendali," tandasnya.
(GUS)
Berita Terkait

Sulsel
HUT Bhayangkara ke-79, Bupati Wajo Apresiasi Dedikasi Polri Jaga Keamanan Masyarakat
Bupati Wajo Andi Rosman, bersama Wakilnya, dr Baso Rahmanuddin kompak hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 di Lapangan Merdeka Sengkang, Selasa (1/7/2025)
Selasa, 01 Jul 2025 19:03

Sulsel
Pemerhati Sayangkan 27 Auditor dan 23 PPUPD di Inspektorat Wajo Ikut Terjaring Temuan BPK
Sebanyak 27 Auditor dan 23 Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) di Inspektorat Wajo ikut terjaring dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan pembayaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp2.584.070.000,00.
Selasa, 24 Jun 2025 13:17

Sulsel
170 ASN Pejabat Pengelola Keuangan Pemkab Wajo Terancam Dipidana
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) secara resmi telah menginstruksikan kepada Bupati Wajo, Andi Rosman untuk segera memproses kelebihan pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan kepada 170 ASN di 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Minggu (22/6/2025).
Minggu, 22 Jun 2025 13:40

Sulsel
Menelisik Poin-poin TPP yang Bertentangan dengan Perpres, Kini Jadi Temuan BPK
Pembayaran Honorarium berdasarkan pertimbangan objektif lainnya di 3 Organasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menjadi temuan BPK.
Jum'at, 20 Jun 2025 23:14

Sulsel
Harga Beras Lokal di Kabupaten Maros Melonjak Naik, Stok Menipis
Harga beras lokal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami lonjakan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan ini dipicu tingginya angka gagal panen yang dialami petani
Rabu, 18 Jun 2025 13:27
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng
2

PKK Gowa Dapat Bantuan Motor Sampah dari CSR Alfa Group
3

Jelang Beautiful Malino, Bupati Husniah Mulai Berkantor di Tinggimoncong
4

Temu Kader Gerindra Sulsel, Dukungan Presiden Prabowo 2 Periode Menguat
5

Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Bupati Uji Nurdin Serahkan RPJMD 2025-2029 DPRD Bantaeng
2

PKK Gowa Dapat Bantuan Motor Sampah dari CSR Alfa Group
3

Jelang Beautiful Malino, Bupati Husniah Mulai Berkantor di Tinggimoncong
4

Temu Kader Gerindra Sulsel, Dukungan Presiden Prabowo 2 Periode Menguat
5

Terungkap Fraksi PDIP, Gerindra & Demokrat Belum Sepakati Hak Angket DPRD Sulsel