LFMPD Sebut Biaya Bimtek KMB Pinrang Lebih Rendah dari Aturan

PINRANG - Lembaga Fasilitas Manajemen Pemerintahan Daerah (LFMPD) menyebut, biaya pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) yang melibatkan sekitar 400 guru di Kabupaten Pinrang, lebih rendah dibandingkan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan.

Diketahui sejumlah guru mengeluhkan persoalan ini, karena biaya Bimtek tersebut ditetapkan untuk perorang peserta sebesar Rp3,5 juta.

Baca Juga: Bimtek KMB di Pinrang Dikeluhkan karena Biaya Peserta Capai Jutaan Rupiah

Ketua Lembaga Fasilitas Manajemen Pemerintahan Daerah (LFMPD), Andi Muafiah berdalih jika bimtek yang digelar pihaknya bukan untuk menyiksa guru, tapi justru untuk mendidik guru agar mampu mengimplementasikan KMB pada para anak didiknya.

Terkait besaran biaya, kata Muafiah, sudah disepakati dengan para kepala sekolah, dan dianggap sepadan dengan fasilitas yang didapatkan para peserta selama mengikuti kegiatan bimtek, yang dilaksanakan di salah satu hotel bintang lima yang ada di Kota Makassar.

"Ketentuan biaya bimtek berdasarkan aturan Kemendagri, bahkan jauh lebih tinggi yakni Rp4,5 juta per peserta. Itupun hanya di hotel berbintang tiga. Sementara lembaga kami, menggunakan hotel bintang lima, sehingga para guru juga bisa merasakan kenyamanan sembari belajar," paparnya, Senin (3/4/2023).

Pemateri yang dilibatkan, kata Muafiah lagi, juga tokoh-tokoh mumpuni yang ahli dibidangnya. Selain melibatkan Kejati dan Polda Sulsel, juga pemateri dari Kemendikbud serta Fakultas Hukum Unhas.

Setidaknya, kata dia, ada lima pemateri yang dilibatkan memberi pendidikan bagi para guru, khususnya terkait pengelolaan anggaran agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), selain pendidikan karakter dan akhlak.

Muafiah menambahkan, lembaga yang dipimpinnya telah menjadi mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pinrang untuk pengembangan profesi guru. Selain itu, kata dia, bimtek KMB juga membantu program Kemendagri agar kurikulum merdeka bisa diserap membuat karakter anak bangsa agar lebih baik.

Baca Juga: BBKP Makassar Gelar Bimtek GACC Produk Pertanian, Diikuti Eksportir dan UPT se-Sulawesi

"Itupun banyak guru yang tidak membayar biaya bimtek, tapi ingin mengikuti kegiatan, kita beri ruang dengan tetap mengikutkan mereka. Jadi tidak ada masalah, karena memang anggaran untuk itu, ada," tandasnya.

Sekadar diketahui, bimtek implementasi KMB diikuti 400 peserta perwakilan sekolah tingkat dasar dan menengah pertama yang ada di Pinrang, menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besarnya biaya yang dibebankan, kemudian menuai keluhan dari para peserta yang totalnya mencapai sekitar Rp1,4 miliar.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pinrang, Andi Matjtja mengatakan, mestinya ketika pertemuan terkait penetapan biaya bimtek, pihak sekolah bersuara atau menolak jika merasa terbebani.

"Karena pada dasarnya, terkait KMB memang kebutuhan para guru. Kami juga tidak bisa mengintervensi karena pengelolaan dana bos lakukan masing-masing sekolah. Sementara biaya bimtek, kesepakatan antara pihak sekolah dengan lembaga pelaksana," tandasnya.