Bimtek KMB di Pinrang Dikeluhkan karena Biaya Peserta Capai Jutaan Rupiah

PINRANG - Sejumlah sekolah mengeluhkan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (KMB), yang digelar salah satu lembaga pembinaan dan fasilitasi yang mendapat persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Pasalnya, mereka harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah.

Untuk biaya bintek tersebut, sekolah terpaksa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kegiatan yang digelar di Kota Makassar dan melibatkan pemateri dari pihak kepolisian dan kejaksaan tersebut, bahkan diwajibkan bagi seluruh guru perwakilan sekolah tingkat dasar hingga menengah pertama yang ada di Pinrang, yang pesertanya mencapai lebih 400 guru.

Baca Juga: Pemkab Pinrang Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2024

"Kami terpaksa menyetujui karena diharuskan mengikuti kegiatan tersebut. Termasuk menyetujui biaya yang harus dibayarkan tiap peserta, yang nominalnya menurut kami membebani," kata sumber yang minta identitasnya tidak ditulis.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pinrang, Andi Matjtja mengaku tidak tahu menahu terkait kesepakatan biaya bimtek yang ditetapkan lembaga pelaksana, meski pihaknya membolehkan lembaga tersebut menggelar bimtek untuk para guru.

Menurut Matjtja, setelah mendapat restu dari pihaknya, Lembaga Fasilitasi Pemerintahan Daerah itulah yang kemudian langsung berkomunikasi dengan seluruh sekolah.

"Mereka menggelar pertemuan untuk bimtek, dan tanpa melibatkan kami. Dan terkait biaya bimtek yang disetujui pun tanpa sepengetahuan kami. Karena memang itu menggunakan dana BOS. Kami tidak berhak mengatur. Itupun kami setujui karena hanya meneruskan apa yang sudah ada sebelumnya," paparnya.

Matjtja mengemukakan, kurikulum merdeka belajar memang menjadi kebutuhan para guru untuk selanjutnya diimplementasikan secara umum disektor pendidikan Pinrang. Jika kemudian ada pihak yang mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh tiap peserta, tambah Matjtja, hal itu di luar sepengetahuan pihaknya.

"Yang jelas, bimtek digelar setelah pihak lembaga dan seluruh sekolah menyepakati kegiatan tersebut, termasuk biaya bimteknya. Kami sendiri di Dinas Pendidikan, tidak memiliki program tersebut karena memang tidak ada anggarannya" ujarnya.

Baca Juga: Bupati Pinrang Serahkan SK PTT Tenaga Kesehatan

Matjtja menambahkan, pihaknya hendak meluruskan terkait pelaksanaan bimtek yang kemudian menuai keluhan dari sejumlah sekolah, agar tidak membebankan tanggungjawab pelaksanan kegiatan bimtek tersebut pada Dinas Pendidikan Pinrang.

"Kami bukan pelaksana dan tidak tahu menahu terkait tehnis kegiatannya. Kami hanya sebatas menfasilitasi, tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaannya," tandasnya.

Hingga berita diturunkan belum ada balasan konfirmasi terkait pelaksanaan dan fasilitas apa saja yang didapatkan lebih 400 guru yang menjadi peserta dalam bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar oleh Lembaga Fasilitasi Pemerintahan Daerah Makassar tersebut.