DPRD Sulsel Minta Dishub Tuntaskan Berbagai Persoalan, dari Terminal hingga Bandara
Rabu, 22 Jan 2025 15:33

Komisi D DPRD Sulsel melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Rabu (22/01/2025). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Rabu (22/01/2025). Dewan menyoroti berbagai persoalan yang harus ditangani dinas ini.
Ketua Komisi D, Kadir Halid mengatakan hasil rapat dengan Dishub ditemukan bahwa kondisi empat terminal milik Pemprov Sulsel kurang bagus. Keempat terminal ini berada di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pinrang dan Sidrap.
"Kurang bagus karena jarang angkutan masuk, tapi itu dilema semua, sehingga kas pendapatannya menurun," kata Kadir saat ditemui di ruangannya usai rapat dengan Dishub Sulsel.
Kadir menuturkan, Dishub Sulsel juga sudah menerima pengalihan kewenangan berupa empat pelabuhan penumpang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diantaranya yang ada di Kabupaten Pangkep, Barru, Bone dan Pinrang.
Komisi D menyambut baik kabar baik ini. Hanya saja, muncul persoalan baru. Sebab Kemenhub hanya menyerahkan pelabuhannya, tidak dengan pegawainya. Pegawai yang sebelumnya bekerja di sana, ditarik ke Kemenhub.
"Kendalanya Pusat menyerahkan (pelabuhannya) ke provinsi, tapi ASN tidak diserahkan secara utuh. Jadi, kelemahannya ada kekurangan ASN. Pegawai (yang ada di sana) kebanyakan pegawai kementerian, yang ditarik ke kementerian dan itu kendela," tuturnya.
"Kendala kedua adalah sewa pelabuhan itu tetap dipungut oleh kementerian, padahal sudah diserahkan. Nanti komisi akan konsultasikan, supaya kalau sudah diserahkan, harusnya full dan itu kendala," sambungnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah bandara. Kadir menyebut, tiga bandara yang dikelola Pemprov Sulsel saat ini tidak lagi beroperasi.
"Bandara kita ada 3, Selayar, Bone dan Luwu. Bandara sekarang ini tidak lagi beroperasi, termasuk di Selayar stop, karena subsidi tidak ada lagi. Ini kita arahkan ke gubernur supaya tetap dilakukan subsidi, supaya lancar angkutan," sebutnya.
Menurut Kadir, Bandara Lagaligo di Bua, Luwu yang paling potensi untuk diperjuangkan subsidinya. Sebab bandara ini bisa menjadi alternatif tercepat bagi pelancong yang ingin pergi ke Toraja.
Tak hanya itu, Kadir juga menyebut Komisi D mengusulkan agar Bandara Lagaligo bisa naik kelas menjadi bandara bertaraf nasional. Sehingga perlu penambahan landasan pacu pesawat menjadi 2.500 meter.
"Ada usulan di Komisi D bagaimana bandara (Lagaligo) bisa menjadi bandara nasional. Sehingga perlu adanya penambahan run way menjadi 2.500 meter, sekarang kan baru 1.800 meter," jelasnya.
Ketua Komisi D, Kadir Halid mengatakan hasil rapat dengan Dishub ditemukan bahwa kondisi empat terminal milik Pemprov Sulsel kurang bagus. Keempat terminal ini berada di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pinrang dan Sidrap.
"Kurang bagus karena jarang angkutan masuk, tapi itu dilema semua, sehingga kas pendapatannya menurun," kata Kadir saat ditemui di ruangannya usai rapat dengan Dishub Sulsel.
Kadir menuturkan, Dishub Sulsel juga sudah menerima pengalihan kewenangan berupa empat pelabuhan penumpang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diantaranya yang ada di Kabupaten Pangkep, Barru, Bone dan Pinrang.
Komisi D menyambut baik kabar baik ini. Hanya saja, muncul persoalan baru. Sebab Kemenhub hanya menyerahkan pelabuhannya, tidak dengan pegawainya. Pegawai yang sebelumnya bekerja di sana, ditarik ke Kemenhub.
"Kendalanya Pusat menyerahkan (pelabuhannya) ke provinsi, tapi ASN tidak diserahkan secara utuh. Jadi, kelemahannya ada kekurangan ASN. Pegawai (yang ada di sana) kebanyakan pegawai kementerian, yang ditarik ke kementerian dan itu kendela," tuturnya.
"Kendala kedua adalah sewa pelabuhan itu tetap dipungut oleh kementerian, padahal sudah diserahkan. Nanti komisi akan konsultasikan, supaya kalau sudah diserahkan, harusnya full dan itu kendala," sambungnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah bandara. Kadir menyebut, tiga bandara yang dikelola Pemprov Sulsel saat ini tidak lagi beroperasi.
"Bandara kita ada 3, Selayar, Bone dan Luwu. Bandara sekarang ini tidak lagi beroperasi, termasuk di Selayar stop, karena subsidi tidak ada lagi. Ini kita arahkan ke gubernur supaya tetap dilakukan subsidi, supaya lancar angkutan," sebutnya.
Menurut Kadir, Bandara Lagaligo di Bua, Luwu yang paling potensi untuk diperjuangkan subsidinya. Sebab bandara ini bisa menjadi alternatif tercepat bagi pelancong yang ingin pergi ke Toraja.
Tak hanya itu, Kadir juga menyebut Komisi D mengusulkan agar Bandara Lagaligo bisa naik kelas menjadi bandara bertaraf nasional. Sehingga perlu penambahan landasan pacu pesawat menjadi 2.500 meter.
"Ada usulan di Komisi D bagaimana bandara (Lagaligo) bisa menjadi bandara nasional. Sehingga perlu adanya penambahan run way menjadi 2.500 meter, sekarang kan baru 1.800 meter," jelasnya.
(UMI)
Berita Terkait

News
Prof Fadjry Djufry Target Sulsel Masuk 5 Besar Nasional Swasembada Pangan
Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry menargetkan Sulsel bisa masuk lima besar nasional swasembada pangan. Saat ini, Provinsi Sulsel masih diposisi cukup jauh untuk swasembada pangan.
Kamis, 13 Feb 2025 19:40

News
Tinjau Lokasi Banjir, Prof Fadjry Djufry Harap Ada Solusi Permanen
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry meninjau langsung beberapa titik banjir yang terjadi di Kota Makassar, Rabu, (12/02/2025).
Rabu, 12 Feb 2025 16:27

Sulsel
Irfan AB Ingatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Tanggulangi Banjir di Maros
Anggota DPRD Sulsel, Muh Andi Irfan AB mengingatkan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk bersama-sama bertindak cepat mengatasi banjir tahunan di berbagai daerah. Khususnya yang saat ini melanda Kabupaten Maros.
Rabu, 12 Feb 2025 15:00

Sulsel
Forum Masyarakat Wajo Bersatu Desak Pemprov Sulsel Tinjau Ulang PI Migas 2,5%
Forum Masyarakat Wajo Bersatu menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (11/2/2025).
Rabu, 12 Feb 2025 06:28

News
Beri Kuliah Umum di IPDN, Prof Fadjry Djufry: Kejujuran dan Integritas Kunci Sukses
Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry memberikan Kuliah Umum di Kampus Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Kabupaten Gowa, Selasa, (11/02/2025).
Selasa, 11 Feb 2025 19:59
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
3

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
4

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Kasus Penipuan Oknum Bhayangkari di Gowa, Polisi Belum Serahkan Tersangka
2

MGMP Bahasa Inggris Jeneponto Ikuti Bimtek Penyusunan Soal Asesmen
3

Dua Warga Maros Terseret Arus Banjir Ditemukan dalam Kondisi Meninggal
4

Lantik 178 Pejabat Pemkab Gowa, Bupati Adnan: Tunjukkan Kinerja Terbaik
5

Eks Wakil Ketua MK Jadi Saksi Ahli di Sidang Sengketa Pilkada Jeneponto