DPRD Sulsel Minta Dishub Tuntaskan Berbagai Persoalan, dari Terminal hingga Bandara

MAKASSAR - Komisi D DPRD Sulsel melakukan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi di Gedung Tower DPRD Sulsel pada Rabu (22/01/2025). Dewan menyoroti berbagai persoalan yang harus ditangani dinas ini.

Ketua Komisi D, Kadir Halid mengatakan hasil rapat dengan Dishub ditemukan bahwa kondisi empat terminal milik Pemprov Sulsel kurang bagus. Keempat terminal ini berada di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Pinrang dan Sidrap.

"Kurang bagus karena jarang angkutan masuk, tapi itu dilema semua, sehingga kas pendapatannya menurun," kata Kadir saat ditemui di ruangannya usai rapat dengan Dishub Sulsel.

Kadir menuturkan, Dishub Sulsel juga sudah menerima pengalihan kewenangan berupa empat pelabuhan penumpang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diantaranya yang ada di Kabupaten Pangkep, Barru, Bone dan Pinrang.

Komisi D menyambut baik kabar baik ini. Hanya saja, muncul persoalan baru. Sebab Kemenhub hanya menyerahkan pelabuhannya, tidak dengan pegawainya. Pegawai yang sebelumnya bekerja di sana, ditarik ke Kemenhub.

"Kendalanya Pusat menyerahkan (pelabuhannya) ke provinsi, tapi ASN tidak diserahkan secara utuh. Jadi, kelemahannya ada kekurangan ASN. Pegawai (yang ada di sana) kebanyakan pegawai kementerian, yang ditarik ke kementerian dan itu kendela," tuturnya.

"Kendala kedua adalah sewa pelabuhan itu tetap dipungut oleh kementerian, padahal sudah diserahkan. Nanti komisi akan konsultasikan, supaya kalau sudah diserahkan, harusnya full dan itu kendala," sambungnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah bandara. Kadir menyebut, tiga bandara yang dikelola Pemprov Sulsel saat ini tidak lagi beroperasi.

"Bandara kita ada 3, Selayar, Bone dan Luwu. Bandara sekarang ini tidak lagi beroperasi, termasuk di Selayar stop, karena subsidi tidak ada lagi. Ini kita arahkan ke gubernur supaya tetap dilakukan subsidi, supaya lancar angkutan," sebutnya.

Menurut Kadir, Bandara Lagaligo di Bua, Luwu yang paling potensi untuk diperjuangkan subsidinya. Sebab bandara ini bisa menjadi alternatif tercepat bagi pelancong yang ingin pergi ke Toraja.

Tak hanya itu, Kadir juga menyebut Komisi D mengusulkan agar Bandara Lagaligo bisa naik kelas menjadi bandara bertaraf nasional. Sehingga perlu penambahan landasan pacu pesawat menjadi 2.500 meter.

"Ada usulan di Komisi D bagaimana bandara (Lagaligo) bisa menjadi bandara nasional. Sehingga perlu adanya penambahan run way menjadi 2.500 meter, sekarang kan baru 1.800 meter," jelasnya.