DPRD Makassar Bakal RDP Bersama Pengusaha Terkait Perizinan
Kamis, 06 Feb 2025 19:20
Komisi A DPRD Makassar melakukan peninjauan lapangan terkait aktivitas pergudangan di salah satu toko di Jalan Cakalang. Foto: Humas DPRD Makassar
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pengusaha di sekitar Jalan Cakalang, Kelurahan Tabaringan terkait perizinan.
Hal ini diutarakan oleh anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Ia mengaku masih menunggu dan mengumpulkan data dari Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah terkait kepemilikan izin yang belum lengkap.
"Kami masih menunggu data dari pihak kecamatan. Karena sebelum meninggalkan lokasi, Komisi A DPRD Makassar menyampaikan kepada pihak kecamatan untuk melengkapi data jenis usaha-usaha untuk dimintai data-datanya," jelasnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Nanti kalau datanya sudah ada, Komisi A DPRD Makassar akan memanggil pihak terkait untuk melakukan RDP," sambungnya.
Anggota DPRD Bidang Pemerintahan ini juga mengungkapkan, legislatif akan melakukan pemanggilan pihak terkait untuk menggelar RDP.
"Kami berencana untuk mengundang beberapa pengusaha di sekitar Jalan Cakalang terkait untuk melakukan RDP untuk menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa semua usaha ini mengantongi izin, sesuai apa yang mereka lakukan jenis usahanya," jelasnya saat dihubungi via WhatsApp.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Makassar itu menuturkan bahwa, kegiatan peninjauan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat ke DPRD Kota Makassar.
"Kalau tidak salah laporan masyarakat masuk ke DPRD Makassar itu tanggal 3 Februari kemarin. Makanya kami rapat dan berdiskusi dengan teman-teman Komisi A atas saran pimpinan komisi, kami pun melakukan sidak di lapangan," kuncinya.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Makassar telah menggelar sidak lapangan terkait aktivitas pergudangan plastik milik Toko Indah di Jalan Cakalang, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah pada Rabu (5/2/2025) kemarin.
Hal ini diutarakan oleh anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Ia mengaku masih menunggu dan mengumpulkan data dari Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah terkait kepemilikan izin yang belum lengkap.
"Kami masih menunggu data dari pihak kecamatan. Karena sebelum meninggalkan lokasi, Komisi A DPRD Makassar menyampaikan kepada pihak kecamatan untuk melengkapi data jenis usaha-usaha untuk dimintai data-datanya," jelasnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Nanti kalau datanya sudah ada, Komisi A DPRD Makassar akan memanggil pihak terkait untuk melakukan RDP," sambungnya.
Anggota DPRD Bidang Pemerintahan ini juga mengungkapkan, legislatif akan melakukan pemanggilan pihak terkait untuk menggelar RDP.
"Kami berencana untuk mengundang beberapa pengusaha di sekitar Jalan Cakalang terkait untuk melakukan RDP untuk menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa semua usaha ini mengantongi izin, sesuai apa yang mereka lakukan jenis usahanya," jelasnya saat dihubungi via WhatsApp.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Makassar itu menuturkan bahwa, kegiatan peninjauan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat ke DPRD Kota Makassar.
"Kalau tidak salah laporan masyarakat masuk ke DPRD Makassar itu tanggal 3 Februari kemarin. Makanya kami rapat dan berdiskusi dengan teman-teman Komisi A atas saran pimpinan komisi, kami pun melakukan sidak di lapangan," kuncinya.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Makassar telah menggelar sidak lapangan terkait aktivitas pergudangan plastik milik Toko Indah di Jalan Cakalang, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah pada Rabu (5/2/2025) kemarin.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Legislator Makassar Sebut Penanganan Banjir Tak Boleh Sistem Tambal Sulam
DPRD Kota Makassar mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar tidak menangani persoalan banjir dengan pendekatan sementara atau “tambal sulam”.
Jum'at, 13 Mar 2026 22:44
News
DPRD Makassar Soroti Pengelolaan Limbah RS Paramount, Agendakan Pemanggilan
DPRD Kota Makassar menemukan sejumlah persoalan saat melakukan sidak di dua lokasi berbeda, yakni RSIA Paramount serta salah satu gerai Prima Mart milik PT Primafood Internasional.
Jum'at, 13 Mar 2026 05:11
News
Dituding Hanya Setor Rp100 Ribu/Bulan, Toko Satu Sama Tuduh Balik PD Parkir
Manajemen Toko Satu Sama akhirnya angkat bicara terkait isu viral mengenai dugaan setoran pajak parkir yang disebut hanya Rp100 ribu per bulan.
Rabu, 11 Mar 2026 15:43
Makassar City
Data Pajak Hotel Tak Sinkron, DPRD Makassar Perintahkan Uji Petik
Komisi B DPRD Kota Makassar menyoroti ketidaksinkronan data pembayaran pajak sejumlah hotel dengan data milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Rabu, 11 Mar 2026 10:38
Sulsel
Sempat Disorot DPRD Makassar, Pajak Parkir RS Unhas Kini Telah Lunas
Universitas Hasanuddin (Unhas) memastikan kewajiban pajak parkir di Rumah Sakit (RS) Pendidikan Unhas telah diselesaikan. Tunggakan pajak sebesar Rp173 juta telah dilunasi oleh pihak pengelola parkir.
Selasa, 10 Mar 2026 19:08
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan
2
Ramadan Berkah, Semen Bosowa Bagikan 8 Ton Pangan untuk Warga Barru
3
Semen Bosowa Salurkan 1.000 Paket Sembako di Barru, Gaungkan Upaya Pengentasan Kemiskinan
4
SIT Darul Fikri Bangun Kolam Renang, Bidik Status Sekolah Internasional
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Motor Honda Sepanjang Maret 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan
2
Ramadan Berkah, Semen Bosowa Bagikan 8 Ton Pangan untuk Warga Barru
3
Semen Bosowa Salurkan 1.000 Paket Sembako di Barru, Gaungkan Upaya Pengentasan Kemiskinan
4
SIT Darul Fikri Bangun Kolam Renang, Bidik Status Sekolah Internasional
5
Asmo Sulsel Tebar Promo Motor Honda Sepanjang Maret 2026