DPRD Makassar Bakal RDP Bersama Pengusaha Terkait Perizinan
Kamis, 06 Feb 2025 19:20
Komisi A DPRD Makassar melakukan peninjauan lapangan terkait aktivitas pergudangan di salah satu toko di Jalan Cakalang. Foto: Humas DPRD Makassar
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pengusaha di sekitar Jalan Cakalang, Kelurahan Tabaringan terkait perizinan.
Hal ini diutarakan oleh anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Ia mengaku masih menunggu dan mengumpulkan data dari Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah terkait kepemilikan izin yang belum lengkap.
"Kami masih menunggu data dari pihak kecamatan. Karena sebelum meninggalkan lokasi, Komisi A DPRD Makassar menyampaikan kepada pihak kecamatan untuk melengkapi data jenis usaha-usaha untuk dimintai data-datanya," jelasnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Nanti kalau datanya sudah ada, Komisi A DPRD Makassar akan memanggil pihak terkait untuk melakukan RDP," sambungnya.
Anggota DPRD Bidang Pemerintahan ini juga mengungkapkan, legislatif akan melakukan pemanggilan pihak terkait untuk menggelar RDP.
"Kami berencana untuk mengundang beberapa pengusaha di sekitar Jalan Cakalang terkait untuk melakukan RDP untuk menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa semua usaha ini mengantongi izin, sesuai apa yang mereka lakukan jenis usahanya," jelasnya saat dihubungi via WhatsApp.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Makassar itu menuturkan bahwa, kegiatan peninjauan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat ke DPRD Kota Makassar.
"Kalau tidak salah laporan masyarakat masuk ke DPRD Makassar itu tanggal 3 Februari kemarin. Makanya kami rapat dan berdiskusi dengan teman-teman Komisi A atas saran pimpinan komisi, kami pun melakukan sidak di lapangan," kuncinya.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Makassar telah menggelar sidak lapangan terkait aktivitas pergudangan plastik milik Toko Indah di Jalan Cakalang, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah pada Rabu (5/2/2025) kemarin.
Hal ini diutarakan oleh anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Ia mengaku masih menunggu dan mengumpulkan data dari Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah terkait kepemilikan izin yang belum lengkap.
"Kami masih menunggu data dari pihak kecamatan. Karena sebelum meninggalkan lokasi, Komisi A DPRD Makassar menyampaikan kepada pihak kecamatan untuk melengkapi data jenis usaha-usaha untuk dimintai data-datanya," jelasnya kepada SINDO Makassar baru-baru ini.
"Nanti kalau datanya sudah ada, Komisi A DPRD Makassar akan memanggil pihak terkait untuk melakukan RDP," sambungnya.
Anggota DPRD Bidang Pemerintahan ini juga mengungkapkan, legislatif akan melakukan pemanggilan pihak terkait untuk menggelar RDP.
"Kami berencana untuk mengundang beberapa pengusaha di sekitar Jalan Cakalang terkait untuk melakukan RDP untuk menghadirkan pihak-pihak terkait seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perdagangan untuk memastikan bahwa semua usaha ini mengantongi izin, sesuai apa yang mereka lakukan jenis usahanya," jelasnya saat dihubungi via WhatsApp.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Makassar itu menuturkan bahwa, kegiatan peninjauan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat ke DPRD Kota Makassar.
"Kalau tidak salah laporan masyarakat masuk ke DPRD Makassar itu tanggal 3 Februari kemarin. Makanya kami rapat dan berdiskusi dengan teman-teman Komisi A atas saran pimpinan komisi, kami pun melakukan sidak di lapangan," kuncinya.
Sebelumnya, Komisi A DPRD Makassar telah menggelar sidak lapangan terkait aktivitas pergudangan plastik milik Toko Indah di Jalan Cakalang, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah pada Rabu (5/2/2025) kemarin.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Appi Siap Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD untuk Perbaikan Kinerja Pemkot Makassar
DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Pengumuman Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Sipakatau Lantai 2 Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).
Kamis, 14 Mei 2026 06:56
Makassar City
Legislator Makassar Usul Anggota Geng Motor Dikenai Sanksi Administratif
Sejumlah legislator menilai penanganan persoalan tersebut perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat kepolisian.
Kamis, 14 Mei 2026 06:32
Makassar City
DPRD Makassar Desak BPJS Kesehatan Lanjutkan Kerja Sama dengan RS Bahagia
Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPJS Kesehatan di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, eks Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Rabu (13/5/2026).
Rabu, 13 Mei 2026 19:52
News
Minta Transparansi, Penghuni Vida View Siap Bawa Kisruh IPL dan P3SRS ke DPRD Makassar
Perwakilan warga pemilik unit di apartemen vida view bersitegang dengan pihak building manajemen (BM). Keributan sempat terjadi di ruang building manajemen lantai 1 apartemen vida view, Panakukang. Rabu (13/05/2026).
Rabu, 13 Mei 2026 18:23
Makassar City
Ketua DPRD Makassar Jempol Langkah Tegas Polisi terhadap Geng Motor
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengapresiasi langkah Polrestabes Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam penanganan aksi geng motor yang meresahkan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 06:14
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Suhu Politik Golkar Sulsel Meningkat, Usman Marham Dorong Penyatuan di Musda
2
Pemkot Makassar Luncurkan Versi Website LONTARA+, Layanan Publik Kini Lebih Inklusif
3
Muay Thai Sulsel Tolak Kepemimpinan La Nyalla, Dukung Nadim Al-Farell Pimpin PBMI
4
Polisi Selidiki Kematian Mahasiswi Ditemukan Membusuk di Kamar Kos
5
Tranformasi Organisasi, ICATT Perkuat Dakwah Digital hingga Pencegahan Radikalisme
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Suhu Politik Golkar Sulsel Meningkat, Usman Marham Dorong Penyatuan di Musda
2
Pemkot Makassar Luncurkan Versi Website LONTARA+, Layanan Publik Kini Lebih Inklusif
3
Muay Thai Sulsel Tolak Kepemimpinan La Nyalla, Dukung Nadim Al-Farell Pimpin PBMI
4
Polisi Selidiki Kematian Mahasiswi Ditemukan Membusuk di Kamar Kos
5
Tranformasi Organisasi, ICATT Perkuat Dakwah Digital hingga Pencegahan Radikalisme