Pembangunan Infrastruktur di Maros Terancam Tertunda
Senin, 10 Feb 2025 15:00
Bupati Maros AS Chaidir Syam. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Maros dipangkas 50 persen. Dari DAK yang diterima sekitar Rp160 miliar, kini menjadi Rp80 miliar.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.
Hingga kini, sekitar Rp30 miliar telah berhasil diidentifikasi untuk efisiensi, dan diharapkan angka tersebut bisa bertambah agar proyek prioritas tetap berjalan.
"Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain," ujarnya, Senin (10/2/2025).
Mantan ketua DPRD Maros ini mengatakan sejumlah dinas terdampak cukup signifikan akibat pengurangan anggaran ini.
"Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan hampir Rp60 miliar, sementara Dinas Perikanan kehilangan Rp12 miliar. Bahkan, DAK untuk jalan, jembatan, dan irigasi dihapus sepenuhnya," bebernya.
Salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.
Namun, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.
"Kita lagi identifikasi bisa kita lakukan efisiensi, termasuk jika harus dilakukan WFH maka akan kita lakukan WFH," sebutnya.
Pemerintah berharap upaya efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, meski beberapa proyek harus ditunda akibat penghapusan DAK ini.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.
Hingga kini, sekitar Rp30 miliar telah berhasil diidentifikasi untuk efisiensi, dan diharapkan angka tersebut bisa bertambah agar proyek prioritas tetap berjalan.
"Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain," ujarnya, Senin (10/2/2025).
Mantan ketua DPRD Maros ini mengatakan sejumlah dinas terdampak cukup signifikan akibat pengurangan anggaran ini.
"Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan hampir Rp60 miliar, sementara Dinas Perikanan kehilangan Rp12 miliar. Bahkan, DAK untuk jalan, jembatan, dan irigasi dihapus sepenuhnya," bebernya.
Salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.
Namun, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.
"Kita lagi identifikasi bisa kita lakukan efisiensi, termasuk jika harus dilakukan WFH maka akan kita lakukan WFH," sebutnya.
Pemerintah berharap upaya efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, meski beberapa proyek harus ditunda akibat penghapusan DAK ini.
(MAN)
Berita Terkait
News
Menipis, Stok Air Bersih di Lekopancing Diprediksi Hanya Bertahan 3 Pekan
Memasuki musim kemarau, debit air baku di sejumlah sumber air milik PDAM Tirta Bantimurung Maros mulai mengalami penurunan, salah satunya adalah Lekopancing.
Rabu, 12 Agu 2026 11:35
News
Kelola APBD Rp1,5 Triliun, Maros Raih Juara I Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Maros meraih penghargaan juara I dalam pengelolaan keuangan daerah untuk kategori kabupaten dengan kemampuan keuangan rendah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Selasa, 11 Agu 2026 14:36
Sulsel
Pemkab Maros Hemat Tagihan Listrik Rp40 Juta per Bulan dari Kebijakan WFH
Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros mampu menekan penggunaan listrik. Penghematan tagihan listrik disebut mencapai sekitar Rp40 juta per bulan.
Selasa, 11 Agu 2026 13:17
Sulsel
Ribuan Warga Terdampak Kemarau, Pemkab Maros Bagikan 16 Tangki Air Bersih per Hari
Pemerintah Kabupaten Maros mulai menyalurkan bantuan air bersih bagi 6.738 warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Selasa, 11 Agu 2026 12:45
Sulsel
Kepala Bapenda Maros Ferdiansyah Raih Tiga Penghargaan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, M. Ferdiansyah, meraih tiga penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros.
Selasa, 11 Agu 2026 09:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Pemkab dan DPRD Bantaeng Sepakati KUA-PPAS 2027
4
Sambut Kemerdekaan RI, SELMA Tebar Promo Diskon hingga 60 Persen
5
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Pemkab dan DPRD Bantaeng Sepakati KUA-PPAS 2027
4
Sambut Kemerdekaan RI, SELMA Tebar Promo Diskon hingga 60 Persen
5
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar