Pembangunan Infrastruktur di Maros Terancam Tertunda
Senin, 10 Feb 2025 15:00
Bupati Maros AS Chaidir Syam. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Maros dipangkas 50 persen. Dari DAK yang diterima sekitar Rp160 miliar, kini menjadi Rp80 miliar.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.
Hingga kini, sekitar Rp30 miliar telah berhasil diidentifikasi untuk efisiensi, dan diharapkan angka tersebut bisa bertambah agar proyek prioritas tetap berjalan.
"Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain," ujarnya, Senin (10/2/2025).
Mantan ketua DPRD Maros ini mengatakan sejumlah dinas terdampak cukup signifikan akibat pengurangan anggaran ini.
"Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan hampir Rp60 miliar, sementara Dinas Perikanan kehilangan Rp12 miliar. Bahkan, DAK untuk jalan, jembatan, dan irigasi dihapus sepenuhnya," bebernya.
Salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.
Namun, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.
"Kita lagi identifikasi bisa kita lakukan efisiensi, termasuk jika harus dilakukan WFH maka akan kita lakukan WFH," sebutnya.
Pemerintah berharap upaya efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, meski beberapa proyek harus ditunda akibat penghapusan DAK ini.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.
Hingga kini, sekitar Rp30 miliar telah berhasil diidentifikasi untuk efisiensi, dan diharapkan angka tersebut bisa bertambah agar proyek prioritas tetap berjalan.
"Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain," ujarnya, Senin (10/2/2025).
Mantan ketua DPRD Maros ini mengatakan sejumlah dinas terdampak cukup signifikan akibat pengurangan anggaran ini.
"Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan hampir Rp60 miliar, sementara Dinas Perikanan kehilangan Rp12 miliar. Bahkan, DAK untuk jalan, jembatan, dan irigasi dihapus sepenuhnya," bebernya.
Salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.
Namun, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.
"Kita lagi identifikasi bisa kita lakukan efisiensi, termasuk jika harus dilakukan WFH maka akan kita lakukan WFH," sebutnya.
Pemerintah berharap upaya efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, meski beberapa proyek harus ditunda akibat penghapusan DAK ini.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Capaian PAD di Bawah 70%, Enam OPD Maros Dapat Raport Merah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros meminta enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi pendapatannya masih di bawah 70 persen untuk menggenjot capaian hingga mendekati target tersebut pada September 2026.
Rabu, 16 Sep 2026 13:33
Sulsel
Bapenda dan BPN Maros Integrasikan Data Pertanahan dan Perpajakan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros menjalin kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros untuk mengintegrasikan data pertanahan dan data perpajakan daerah.
Senin, 14 Sep 2026 11:19
Sulsel
BBM Langka, ASN Pemkab Maros Bekerja dari Rumah Mulai 14 September
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN).
Minggu, 13 Sep 2026 09:37
Sulsel
BBM Langka, Sekolah di Maros Beralih ke Pembelajaran Daring
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalihkan sementara proses pembelajaran bagi murid jenjang TK, SD, dan SMP ke sistem daring atau online.
Minggu, 13 Sep 2026 07:44
Sulsel
Jemaah Haji Maros 2027 Bertambah Jadi 475 Orang
Jumlah calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Maros untuk musim haji 2027 kembali bertambah. Dari sebelumnya 463 orang, kini tercatat sebanyak 475 jemaah.
Selasa, 08 Sep 2026 16:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mantan Bupati Lutim Budiman Dilaporkan ke Kejari Terkait Lahan Islamic Centre
2
AMPLI Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Islamic Center Malili Rp43,6 Miliar ke Kejari Lutim
3
Tak Sekadar Menambang, PT Vale Bangun Generasi Penggerak Hilirisasi di Bumi Nikel
4
Jelang Pilkades, Bawaslu Lutim Ajak DPMD Perkuat Pendidikan Politik di Desa
5
Curhat Operator SPBU ke Bupati Lutim: Gaji Kecil, Godaan Pelangsiran Makin Besar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Mantan Bupati Lutim Budiman Dilaporkan ke Kejari Terkait Lahan Islamic Centre
2
AMPLI Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Islamic Center Malili Rp43,6 Miliar ke Kejari Lutim
3
Tak Sekadar Menambang, PT Vale Bangun Generasi Penggerak Hilirisasi di Bumi Nikel
4
Jelang Pilkades, Bawaslu Lutim Ajak DPMD Perkuat Pendidikan Politik di Desa
5
Curhat Operator SPBU ke Bupati Lutim: Gaji Kecil, Godaan Pelangsiran Makin Besar