Pembangunan Infrastruktur di Maros Terancam Tertunda
Senin, 10 Feb 2025 15:00

Bupati Maros AS Chaidir Syam. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemkab Maros dipangkas 50 persen. Dari DAK yang diterima sekitar Rp160 miliar, kini menjadi Rp80 miliar.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.
Hingga kini, sekitar Rp30 miliar telah berhasil diidentifikasi untuk efisiensi, dan diharapkan angka tersebut bisa bertambah agar proyek prioritas tetap berjalan.
"Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain," ujarnya, Senin (10/2/2025).
Mantan ketua DPRD Maros ini mengatakan sejumlah dinas terdampak cukup signifikan akibat pengurangan anggaran ini.
"Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan hampir Rp60 miliar, sementara Dinas Perikanan kehilangan Rp12 miliar. Bahkan, DAK untuk jalan, jembatan, dan irigasi dihapus sepenuhnya," bebernya.
Salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.
Namun, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.
"Kita lagi identifikasi bisa kita lakukan efisiensi, termasuk jika harus dilakukan WFH maka akan kita lakukan WFH," sebutnya.
Pemerintah berharap upaya efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, meski beberapa proyek harus ditunda akibat penghapusan DAK ini.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi terancam tertunda.
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, pemerintah sedang menyisir anggaran untuk mencari efisiensi guna menutupi kekurangan tersebut.
Hingga kini, sekitar Rp30 miliar telah berhasil diidentifikasi untuk efisiensi, dan diharapkan angka tersebut bisa bertambah agar proyek prioritas tetap berjalan.
"Dengan adanya pemangkasan ini, kami harus melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan pelatihan yang bisa ditunda atau digantikan dengan metode lain," ujarnya, Senin (10/2/2025).
Mantan ketua DPRD Maros ini mengatakan sejumlah dinas terdampak cukup signifikan akibat pengurangan anggaran ini.
"Dinas Pekerjaan Umum mengalami pemangkasan hampir Rp60 miliar, sementara Dinas Perikanan kehilangan Rp12 miliar. Bahkan, DAK untuk jalan, jembatan, dan irigasi dihapus sepenuhnya," bebernya.
Salah satu strategi efisiensi yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di instansi yang tidak memberikan layanan langsung kepada masyarakat, seperti tenaga administrasi.
Namun, layanan vital seperti Disdukcapil, rumah sakit, dan puskesmas tetap harus beroperasi penuh tanpa WFH.
"Kita lagi identifikasi bisa kita lakukan efisiensi, termasuk jika harus dilakukan WFH maka akan kita lakukan WFH," sebutnya.
Pemerintah berharap upaya efisiensi ini dapat memastikan anggaran yang tersisa dapat dialokasikan untuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, meski beberapa proyek harus ditunda akibat penghapusan DAK ini.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Jelang Lebaran, Pemkab Maros Perketat Pengawasan Daging di Pasar Tramo
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan pemeriksaan daging sapi dan ayam yang dijual di Pasar Tradisional Butta Salewangang, Kamis (27/3/2025).
Kamis, 27 Mar 2025 11:58

Sulsel
Dinas Pertanian Gelar Pasar Murah dengan Harga di Bawah Pasar
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menggelar pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian, Rabu (26/3/2025).
Rabu, 26 Mar 2025 13:55

Sulsel
Pemkab Maros Buka Posko Aduan THR untuk Karyawan dan Buruh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros telah membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 bagi pekerja yang mengalami kendala dalam penerimaan hak tersebut.
Selasa, 25 Mar 2025 16:16

Sulsel
Ketua DPRD Maros Minta Pemerintah Awasi Penyaluran THR Pekerja atau Buruh
Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk mengawasi secara ketat penyaluran THR perusahaan.
Selasa, 25 Mar 2025 13:36

Sulsel
Bupati Maros Larang ASN Terima Parsel Lebaran
Bupati Maros AS Chaidir Syam mengambil langkah tegas dengan melarang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros menerima bingkisan lebaran dalam bentuk apa pun.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:01
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
2

Guru PAI di Jeneponto Kecewa, Tamsil Gaji ke-13 Tidak Dibayarkan
3

PNM Makassar Salurkan Bantuan ke Nasabah dan Santri di Ruang Pintar Terapung
4

Transaksi Selama Ramadan, Novotel Makassar Siapkan Hadiah Emas hingga Umrah
5

Mitra Grab Ngabuburit dengan Bagikan Ratusan Takjil di Makassar
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Fraksi Revolusi Keadilan Soroti Sikap Camat Turatea Jeneponto
2

Guru PAI di Jeneponto Kecewa, Tamsil Gaji ke-13 Tidak Dibayarkan
3

PNM Makassar Salurkan Bantuan ke Nasabah dan Santri di Ruang Pintar Terapung
4

Transaksi Selama Ramadan, Novotel Makassar Siapkan Hadiah Emas hingga Umrah
5

Mitra Grab Ngabuburit dengan Bagikan Ratusan Takjil di Makassar