Ketua DPRD Maros Minta Pemerintah Awasi Penyaluran THR Pekerja atau Buruh
Selasa, 25 Mar 2025 13:36
Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa ketika memimpin rapat beberapa waktu lalu. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa meminta Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros untuk mengawasi secara ketat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan yang beroperasi di Maros.
Hal itu disampaikan Gemilang saat menghadiri acara buka puasa bersama di salah satu rumah warga di Kecamatan Marusu. Ia mengatakan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR ke seluruh karyawannya sesuai ketentuan yang berlaku, karena THR adalah hak bagi para pekerja atau buruh.
"Kami sudah meminta ke dinas terkait untuk mengawasi secara ketat. Jika perlu dibuat posko pengaduan bagi para pekerja yang tidak mendapatkan THR dari perusahaannya," kata Gemilang, Selasa (25/3/2025).
Gemilang menjelaskan, THR bagi pekerja maupun buruh diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 dan UU Cipta Kerja, yang mengharuskan pengusaha membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Selain karena itu hak para pekerja, aturan THR ini sudah sangat jelas di Permenaker dan UU Cipta kerja, harus di bayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Nah ini tidak boleh ditunda apalagi dicicil," terangnya.
Lebih lanjut, Gemilang menegaskan, pekerja penerima THR dalam aturan juga sangat jelas. Mulai dari yang masa kerjanya minimal satu bulan hingga pekerja atau buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk pekerja harian lepas, berhak atas THR.
"Besarannya THR itu bervariasi, mulai dari 1 sampai 12 bulan itu hitungannya proporsional. Kalau di atas 1 tahun itu sudah 1 bulan gaji. Untuk pekerja harian lepas juga ada hitungannya secara khusus. Intinya, yang namanya pekerja wajib dapat THR," ujarnya.
Sementara untuk sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, Gemilang menjelaskan, pemerintah bisa melakukan teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga sanksi terberatnya adalah penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
"Sesuai aturan, sanksinya juga tidak main-main karena pemerintah bisa melakukan penghentian produksi bagi perusahaan yang melanggar aturan terkait THR ini," terangnya.
Diketahui, Maros adalah satu kabupaten yang memiliki pusat industri di kawasan pergudangan Pattene yang memiliki ribuan pekerja dari beberapa wilayah Maros.
Hal itu disampaikan Gemilang saat menghadiri acara buka puasa bersama di salah satu rumah warga di Kecamatan Marusu. Ia mengatakan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR ke seluruh karyawannya sesuai ketentuan yang berlaku, karena THR adalah hak bagi para pekerja atau buruh.
"Kami sudah meminta ke dinas terkait untuk mengawasi secara ketat. Jika perlu dibuat posko pengaduan bagi para pekerja yang tidak mendapatkan THR dari perusahaannya," kata Gemilang, Selasa (25/3/2025).
Gemilang menjelaskan, THR bagi pekerja maupun buruh diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 dan UU Cipta Kerja, yang mengharuskan pengusaha membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Selain karena itu hak para pekerja, aturan THR ini sudah sangat jelas di Permenaker dan UU Cipta kerja, harus di bayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Nah ini tidak boleh ditunda apalagi dicicil," terangnya.
Lebih lanjut, Gemilang menegaskan, pekerja penerima THR dalam aturan juga sangat jelas. Mulai dari yang masa kerjanya minimal satu bulan hingga pekerja atau buruh dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk pekerja harian lepas, berhak atas THR.
"Besarannya THR itu bervariasi, mulai dari 1 sampai 12 bulan itu hitungannya proporsional. Kalau di atas 1 tahun itu sudah 1 bulan gaji. Untuk pekerja harian lepas juga ada hitungannya secara khusus. Intinya, yang namanya pekerja wajib dapat THR," ujarnya.
Sementara untuk sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR, Gemilang menjelaskan, pemerintah bisa melakukan teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga sanksi terberatnya adalah penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
"Sesuai aturan, sanksinya juga tidak main-main karena pemerintah bisa melakukan penghentian produksi bagi perusahaan yang melanggar aturan terkait THR ini," terangnya.
Diketahui, Maros adalah satu kabupaten yang memiliki pusat industri di kawasan pergudangan Pattene yang memiliki ribuan pekerja dari beberapa wilayah Maros.
(MAN)
Berita Terkait
Sports
Masuk Tiga Besar Porprov, Pemkab Maros Siapkan Bonus Atlet
Kontingen Kabupaten Maros berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII/2026.
Minggu, 15 Nov 2026 18:26
Sulsel
Rayakan HKN di Tompobulu, Pemkab Maros Pastikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62.
Kamis, 12 Nov 2026 14:35
Sulsel
95 Mahasiswa Asal Maros Terima Beasiswa Penyelesaian Studi dari Baznas
Sebanyak 95 mahasiswa asal Kabupaten Maros menerima bantuan beasiswa penyelesaian studi akhir dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Maros.
Selasa, 10 Nov 2026 13:02
News
Pemkab Maros Minta Pemerintah Pusat Tanggung Gaji PPPK Penuh Waktu
Wacana perubahan status 4.520 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros.
Selasa, 10 Nov 2026 11:37
Sports
Kontingen Maros Sudah Koleksi 20 Emas di Porprov, Kokoh di Peringkat Tiga Klasemen
Kontingen Kabupaten Maros berhasil mengoleksi 20 medali emas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026 hingga Senin (9/11/2026).
Senin, 09 Nov 2026 14:37
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
4
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
5
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Raih 228 Medali, Bone Tutup Porprov Sulsel 2026 sebagai Juara Umum II
2
Peduli Korban Kebakaran Bumbungloe, Serdadu Turatea Salurkan Bantuan
3
Semangat Hari Pahlawan, Rodalink Makassar Ajak 50 Pesepeda Bersihkan Pantai Barombong
4
Tujuh Hari Bertahan saat Tersesat di Lembah Ramma, Pendaki Remaja Ditemukan Selamat
5
Golkar Dukung Dasco jadi Wapres, Idrus Marham: Tidak Perlu Waktu Adaptasi dengan Prabowo