Pengelola Tambang Bangsa Damai Siap Beroperasi dan Laksanakan Rekomendasi DPRD Sulsel

Rabu, 25 Jun 2025 10:15
Pengelola Tambang Bangsa Damai Siap Beroperasi dan Laksanakan Rekomendasi DPRD Sulsel
Komisi D DPRD Sulsel saat melakukan kunjungan ke tambang galian C di Tikala, Toraja Utara pada beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
Comment
Share
TORAJA UTARA - CV Bangsa Damai selaku pengelola tambang batu di Tikala, Toraja Utara, mengapresiasi Komisi D DPRD Sulsel yang telah menerbitkan rekomendasi terkait aktivitas pertambangan tersebut.

Direktur Bangsa Damai, Terry Banti mengaku pihaknya siap melaksanakan tiga rekomendasi Komisi D DPRD Sulsel.

"Kami menghormati rekomendasi bapak anggota dewan yang terhormat. Sebagai perusahaan yang profesional, kami akan mengkaji dan melaksanakan rekomendasi dari DPRD Sulsel," kata Terry saat dihubungi, Selasa (24/6/2025).

Salah satu poin rekomendasi komisi D DPRD Sulsel adalah mengurangi luas kosesi tambang CV Bangsa Damai minimal 5 hektare. Luas tambang batu tersebut adalah 24 hektare.

Anggota dewan mempertimbangkan faktor situs cagar budaya yang berpotensi tergerus jika area tambang batu CV Bangsa Damai tidak diciutkan.

Rekomendasi itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas ESDM Sulsel, PTSP dan Perwakilan Pemkab Toraja Utara di Makassar pada Selasa hari ini.

"Soal mengurangi luas area tambang, saya pikir perlu ditegaskan berapa luas diciutkan, setelah itu, pasti kami laksanakan. Tapi sejak awal kami beroperasi, situs budaya sudah kita jaga bersama, walau itu sudah di luar koordinat," ujar Terry.

Dia melanjutkan bahwa pihaknya juga bersedia merampungkan akses jalan produksi sebelum kembali beroperasi.

Hal Itu menjadi salah satu poin rekomendasi Komisi D DPRD Sulsel. Menurut Teri, jalan produksi sudah dibangun dan beberapa warga bersedia lahannya dijadikan jalan produksi.

"Jalan produksi itu memang sudah kita bangun dan mudah-mudahan bisa selesai segera. Dan kami berterima kasih ada banyak warga yang bersedia melepas lahannya menjadi jalan produksi," jelas Terry.

Setelah pihaknya menerima rekomendasi DPRD Sulsel, Teri mengaku akan duduk bersama dengan tokoh masyarakat khususnya Forkopimda Toraja Utara.

'Kita juga akan bertemu pemda Toraja Utara. Karena pada prinsipnya kami pak terbuka berdialog dengan pemerintah," tandas Terry.
(UMI)
Berita Terkait
Prihatin Lansia di Jeneponto, Salmawati dan Ketua Karang Taruna Turun Beri Bantuan
News
Prihatin Lansia di Jeneponto, Salmawati dan Ketua Karang Taruna Turun Beri Bantuan
Kepedulian terhadap warga kurang mampu ditunjukkan Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Hj. Salmawati, bersama Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Suharmin Kilang.
Minggu, 23 Agu 2026 06:57
Ketua Fraksi LBK Ingin Sekretaris Golkar Sulsel Figur yang Lincah Bekerja
Sulsel
Ketua Fraksi LBK Ingin Sekretaris Golkar Sulsel Figur yang Lincah Bekerja
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Lukman B Kady menginginkan figur yang lincah untuk mengisi jabatan sekretaris DPD I Golkar Sulsel kedepan. Tujuannya untuk memudahkan kinerja Ilham Arief Sirajuddin (IAS) sebagai ketua terpilih.
Selasa, 18 Agu 2026 16:57
Program MYP Pemprov Sulsel Bikin Pembangunan Infrastruktur Kian Terarah
News
Program MYP Pemprov Sulsel Bikin Pembangunan Infrastruktur Kian Terarah
Program Multi Years Project (MYP) 2025-2027 yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi dinilai mampu mengubah pola pembangunan infrastruktur menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Selasa, 11 Agu 2026 16:36
PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Keandalan Listrik
News
PLN dan DPRD Sulsel Perkuat Sinergi Keandalan Listrik
PT PLN memperkuat sinergi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulawesi Selatan.
Sabtu, 08 Agu 2026 13:28
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
Sulsel
Pansus Temukan 50 Aset DLHK Sulsel Belum Bersertifikat, Ada yang Dikuasai Eks Pegawai
Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah terus mengejar aset Pemprov Sulsel untuk segera diamankan. Khususnya aset yang belum memiliki sertifikat.
Senin, 03 Agu 2026 14:10
Berita Terbaru